Perum Bulog mengusulkan kembali program bantuan pangan untuk masyarakat yang membutuhkan, setelah mendapat dukungan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI. Program ini dinilai penting untuk mengantisipasi dampak El Nino ekstrem sekaligus menjaga ketahanan pangan rumah tangga. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut usulan tersebut kini menunggu persetujuan pemerintah pusat. Jika disetujui, bantuan akan diberikan selama dua bulan.
Rizal menjelaskan, usulan tambahan bantuan pangan itu berasal dari Komisi IV DPR RI dan telah disepakati dalam rapat. Menurut dia, bantuan akan difokuskan dalam bentuk beras tanpa minyak goreng, berbeda dari program sebelumnya. Setiap penerima direncanakan memperoleh 10 kilogram beras per bulan. Dengan skema itu, total bantuan yang diterima mencapai 20 kilogram selama dua bulan.
Bantuan Pangan Beras
Bulog menilai penyaluran bantuan pangan beras menjadi langkah yang paling relevan untuk menjaga daya beli masyarakat. Fokus pada beras juga dipilih agar bantuan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan utama rumah tangga. Rizal mengatakan, usulan yang dibahas dalam rapat memang mengarah pada penyederhanaan komoditas bantuan. Dalam skema ini, minyak goreng tidak lagi dimasukkan ke dalam paket bantuan.
Menurut Bulog, keputusan tersebut mencerminkan prioritas pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan pokok. Beras dipilih karena menjadi komoditas utama yang langsung dikonsumsi masyarakat setiap hari. Dengan demikian, manfaat bantuan diharapkan lebih cepat dirasakan oleh penerima. Kebijakan ini juga dinilai dapat membantu meredam tekanan harga di tingkat rumah tangga.
Rizal menegaskan, pelaksanaan program masih menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat. Meski begitu, kesepakatan bersama Komisi IV DPR RI menjadi dasar penting bagi kelanjutan program. Bulog menyatakan siap menjalankan penugasan apabila persetujuan resmi sudah diterbitkan. Pemerintah nantinya akan menentukan waktu mulai penyaluran bantuan tersebut.
Skema Penyaluran Baru
Dalam usulan terbaru, setiap penerima bantuan akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan. Jika program berjalan selama dua bulan, maka total bantuan mencapai 20 kilogram beras. Skema ini berbeda dari bantuan sebelumnya yang juga mencakup minyak goreng. Bulog menilai penyederhanaan tersebut memudahkan penyaluran dan pengawasan.
Program bantuan pangan sebelumnya sempat digulirkan pemerintah pada periode Februari-Maret 2026. Saat itu, target penerima mencapai 33 juta orang sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penerima memperoleh total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Nilai bantuan itu setara dengan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp11,92 triliun untuk pengadaan dan penyaluran bantuan tersebut. Penugasan distribusi diserahkan kepada Perum Bulog agar program dapat berjalan sesuai rencana. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima. Hal itu dilakukan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan.
Menjaga Ketahanan Pangan
Tambahan bantuan pangan dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Di tengah potensi gangguan cuaca dan tekanan pasokan, bantuan langsung dapat membantu masyarakat mempertahankan konsumsi pokok. Rizal menyebut langkah ini relevan untuk mengantisipasi dampak El Nino ekstrem. Dengan begitu, risiko kerentanan pangan bisa ditekan sejak awal.
Bagi pemerintah dan Bulog, program bantuan pangan juga memiliki fungsi stabilisasi sosial. Ketika harga kebutuhan pokok bergerak naik, bantuan beras dapat menjadi bantalan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Skema ini sekaligus menunjukkan peran negara dalam menjaga akses pangan masyarakat. Dalam jangka pendek, program tersebut dapat membantu menahan gejolak di tingkat konsumsi.
Bulog memastikan pihaknya siap menjalankan arahan apabila usulan tambahan bantuan disetujui pemerintah. Proses berikutnya tinggal menunggu penetapan waktu pelaksanaan dan mekanisme distribusi yang final. Setelah itu, penyaluran bisa segera disiapkan sesuai data penerima yang ditetapkan. Pemerintah diharapkan memberi keputusan agar program dapat berjalan tepat waktu.
Menunggu Keputusan Pemerintah
Hingga saat ini, status program tambahan bantuan pangan masih menunggu persetujuan resmi dari pemerintah pusat. Bulog menyatakan belum dapat memastikan kapan penyaluran dimulai sebelum ada keputusan final. Namun, lembaga itu menegaskan bahwa durasi bantuan yang diusulkan adalah dua bulan. Jika disetujui, bantuan akan diberikan dalam bentuk beras saja.
Rizal menyampaikan bahwa usulan tersebut lahir dari pembahasan bersama Komisi IV DPR RI. Menurut dia, dukungan parlemen menjadi dasar kuat untuk melanjutkan program ke tahap berikutnya. Mekanisme bantuan juga dirancang agar lebih sederhana dibanding periode sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan memudahkan implementasi di lapangan.
Dengan fokus pada beras, bantuan pangan diharapkan lebih efektif menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan pada periode yang menantang. Jika pemerintah memberi restu, Bulog siap menggerakkan sistem distribusi nasional. Publik kini menanti keputusan resmi yang akan menentukan jadwal penyaluran bantuan berikutnya.
