Base Transceiver Station atau BTS di Pulau Jawa tidak selalu memiliki kebutuhan yang sama dengan wilayah lain di Indonesia. Perbedaan itu dipengaruhi oleh kebutuhan cakupan jaringan, kontur daerah, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat setempat.
Penjelasan tersebut disampaikan Dr Moch Mardi Marta Dinata, Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, dalam webinar PODCAST#1 Pusat Obrolan Digital Cerdas Analisis Sistem Telekomunikasi. Ia menekankan bahwa penempatan dan tipe BTS harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar konsumsi energi tidak membengkak.
Kebutuhan BTS Berbeda Daerah
Dr Mardi menjelaskan bahwa tidak semua BTS dipasang dengan tipe yang sama di setiap wilayah. Operator perlu mempertimbangkan kebutuhan cakupan, kondisi geografis, dan target layanan di daerah tersebut.
Menurut dia, daerah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung membutuhkan konfigurasi jaringan yang berbeda dari wilayah yang lebih jarang penduduk. Karena itu, satu model BTS tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan energi jaringan sangat dipengaruhi oleh karakter wilayah yang dilayani. Jika penyesuaian tidak dilakukan, efisiensi jaringan akan sulit tercapai.
Dalam konteks ini, perencanaan BTS menjadi bagian penting dari strategi operasional operator telekomunikasi. Tanpa perhitungan yang tepat, biaya energi dapat meningkat tajam dan menekan kinerja bisnis.
Konsumsi Energi Jaringan Meningkat
Dr Mardi menyebut konsumsi energi BTS tergolong sangat tinggi karena perangkat ini harus menjaga layanan tetap tersedia di seluruh area cakupan. Beban operasional jaringan pun menjadi salah satu komponen terbesar dalam pengeluaran operator.
Ia mencontohkan, pada 2023 kebutuhan energi operasional Telkomsel hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan perusahaan. Kondisi itu menunjukkan bahwa jaringan seluler menyerap porsi energi yang sangat besar.
Tren tersebut diperkirakan masih berlanjut seiring peningkatan implementasi jaringan seluler di Indonesia. Layanan 4G masih berkembang, sementara penerapan 5G dinilai belum merata dan masih terbatas.
Menurut dia, selama permintaan layanan data terus naik, kebutuhan energi BTS juga akan ikut terdorong. Situasi ini menuntut operator untuk semakin cermat dalam mengelola kapasitas jaringan.
Temuan Penelitian BRIN
Dalam penelitiannya, Dr Mardi mengolah data dari salah satu operator telekomunikasi di Indonesia. Data tersebut mencakup sekitar 8.500 BTS sites yang tersebar di 20 kabupaten dan kota pada tiga provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Setiap titik sampel memuat informasi tipe site, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari keseluruhan sampel, hampir 78 persen di antaranya merupakan site makro.
Komposisi tersebut penting dalam perhitungan energi karena tiap tipe site memiliki kebutuhan daya yang berbeda. Semakin besar cakupan dan kapasitasnya, semakin tinggi pula konsumsi energi yang dibutuhkan.
Ia menilai hasil penelitian akan lebih akurat bila proporsi BTS disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dengan begitu, model yang dibangun bisa lebih mendekati realitas operasional di Indonesia.
Faktor Sosial Ekonomi Penentu
Dr Mardi menekankan bahwa kebutuhan BTS tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi wilayah. Karakter masyarakat di Kalimantan dan Papua, misalnya, berbeda dengan Jakarta sehingga kebutuhan jaringannya pun tidak sama.
Dalam validasi penelitiannya, ia menggunakan tiga faktor sosioekonomi, yakni population density, development index, dan digital society index. Ketiga indikator itu dipakai untuk melihat keterkaitan antara kondisi wilayah dan kebutuhan jaringan telekomunikasi.
Jika faktor-faktor tersebut diabaikan, pemodelan kebutuhan energi tidak akan menggambarkan situasi Indonesia secara realistis. Akibatnya, hasil perhitungan dapat meleset dari kebutuhan sebenarnya.
Karena itu, ia menilai pendekatan yang sensitif terhadap karakter daerah menjadi kunci dalam perencanaan jaringan. Pulau Jawa yang padat penduduk tidak bisa disamakan dengan wilayah lain yang memiliki kondisi geografis dan sosial berbeda.
