Indonesia dinilai perlu segera membangun bandar antariksa nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri, terutama di tengah kebutuhan satelit yang terus meningkat. Pulau Biak disebut sebagai lokasi paling strategis karena berada di garis khatulistiwa dan berpotensi memperkuat akses Indonesia ke luar angkasa.
Pandangan itu disampaikan Adi usai peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, dengan menekankan bahwa kemampuan nasional selama lebih dari 50 tahun masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran satelit riset. Menurut dia, pembangunan ekosistem antariksa yang utuh menjadi syarat agar Indonesia bisa menjadi pemain, bukan sekadar pengguna.
Bandar antariksa biak
Adi menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun bandar antariksa di Pulau Biak karena posisi geografisnya sangat menguntungkan. Lokasi itu berada di garis khatulistiwa, sehingga ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial dan geostasioner.
Ia menyebut Biak dapat memberikan efisiensi bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral. Keunggulan tersebut membuat Indonesia memiliki nilai strategis yang tidak dimiliki banyak negara peluncur satelit.
Dalam pandangannya, Pulau Biak juga dapat menjadi pusat logistik antariksa bagi kawasan ekuator. Karena itu, pembangunan spaceport nasional di wilayah tersebut dinilai layak diprioritaskan.
Ekosistem industri satelit
Adi menegaskan bahwa akses ke luar angkasa tidak bisa dibangun hanya oleh pihak swasta. Pemerintah, lembaga riset, sektor industri, dan mitra internasional perlu terlibat dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
PSN diketahui mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang sedang dipersiapkan bersama BRIN dan sejumlah negara mitra. Kolaborasi dengan Rusia, India, dan Turki disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan antariksa nasional.
Selain infrastruktur peluncuran, Indonesia juga dinilai perlu memiliki sovereign capability di sektor antariksa. Hal itu mencakup kebijakan yang kuat, dukungan politik, dan pengembangan talenta muda agar kapasitas nasional dapat tumbuh berkelanjutan.
Regulasi antariksa nasional
Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Menurut dia, minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat manufaktur satelit di dalam negeri belum berkembang utuh.
Padahal, kebutuhan domestik Indonesia sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi itu seharusnya menjadi modal utama untuk membangun industri satelit yang lebih mandiri dan kompetitif.
Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting. Aturan tersebut mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan pengelolaan spaceport, serta KBLI 2025 yang memasukkan industri manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Visi ekonomi antariksa
Pembangunan spaceport di Biak dipandang sebagai bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Arif menilai langkah itu dapat menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat kedaulatan teknologi.
Ia menekankan bahwa keputusan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan arah keterlibatan negara dalam ekonomi antariksa. Pilihannya, apakah hanya menjadi peserta atau ikut mendefinisikan masa depan sektor tersebut.
Dengan kebutuhan satelit yang terus tumbuh dan peluang geografis yang kuat, Indonesia disebut tidak boleh menunda langkah strategis ini. Kemandirian antariksa dipandang bukan lagi sekadar ambisi, melainkan kebutuhan untuk menjaga posisi Indonesia di era teknologi global.
