Indonesia dinilai perlu segera membangun bandar antariksa nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Pulau Biak disebut sebagai lokasi yang paling strategis karena berada di garis khatulistiwa dan berpotensi mendukung peluncuran satelit dengan efisiensi tinggi.
Wacana itu mengemuka setelah peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, ketika penguatan industri antariksa nasional kembali disorot. Pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional disebut perlu bergerak bersama untuk membentuk ekosistem antariksa yang utuh.
Bandar Antariksa Biak
Adi menilai Indonesia tidak boleh berhenti pada posisi sebagai pengguna teknologi satelit. Selama lebih dari 50 tahun berkecimpung di dunia satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan sejumlah peluncuran satelit riset.
Menurut dia, Indonesia harus membangun ekosistem industri antariksa yang lengkap agar memiliki kemandirian strategis. Ia menegaskan bahwa akses ke luar angkasa bukan sekadar urusan teknologi, tetapi juga menyangkut posisi Indonesia dalam persaingan global.
Dalam pandangannya, satelit memiliki peran vital sebagai penghubung digital antarpulau di Indonesia. Fungsi itu mencakup wilayah dari Sabang hingga Merauke, termasuk daerah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote.
Adi juga menekankan pentingnya pembangunan bandar antariksa nasional sebagai pintu masuk menuju kemandirian antariksa. Pulau Biak disebut sebagai kandidat paling menjanjikan karena memiliki keunggulan geografis yang sulit ditandingi lokasi lain.
Keunggulan Geografis Nasional
Letak Indonesia di garis khatulistiwa memberi keuntungan besar untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Kondisi ini membuat biaya peluncuran dapat ditekan, sekaligus meningkatkan efisiensi misi antariksa.
Adi menyebut lokasi Biak mampu menghemat bahan bakar hingga 15 persen. Selain itu, kapasitas muatan satelit dapat meningkat sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral.
Keunggulan tersebut menempatkan Indonesia pada posisi strategis sebagai tempat yang ideal bagi satelit geostasioner di kawasan ekuator. Dalam skema industri antariksa global, nilai geografis itu menjadi aset yang sangat bernilai.
Ia menambahkan bahwa potensi itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang konkret. Tanpa langkah nyata, keunggulan lokasi hanya akan menjadi peluang yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Kolaborasi Jadi Kunci
Adi menilai pembangunan akses ke luar angkasa tidak mungkin dilakukan oleh pihak swasta seorang diri. Karena itu, diperlukan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional.
PSN disebut mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah disiapkan pemerintah bersama BRIN. Sejumlah negara mitra, seperti Rusia, India, dan Turki, juga dikaitkan dengan kerja sama yang sedang dijajaki.
Menurut Adi, akses ke luar angkasa harus dipandang sebagai hak strategis yang dijaga bersama. Ia menilai penguasaan ruang antariksa akan menentukan kemampuan Indonesia bersaing dalam ekonomi masa depan.
Selain infrastruktur peluncuran, Indonesia juga perlu membangun sovereign capability di sektor antariksa. Hal itu mencakup kebijakan yang kuat, dukungan politik, dan pengembangan talenta muda di bidang teknologi antariksa.
Regulasi Dan Ekosistem
Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh.
Padahal, kebutuhan domestik Indonesia sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi tersebut seharusnya menjadi dorongan untuk memperkuat industri dalam negeri, bukan hanya mengandalkan produk luar negeri.
Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, dan KBLI 2025 yang memasukkan manufaktur satelit serta peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Arif menyebut seluruh langkah itu merupakan bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Targetnya adalah menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional.
