Badan Pangan Nasional atau Bapanas memperpanjang pelaksanaan bantuan pangan hingga Juni 2026 untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Kebijakan ini ditempuh di tengah upaya pemerintah menahan tekanan pada harga beras dan minyak goreng Minyakita. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan distribusi bantuan pangan menjadi instrumen penting dalam intervensi pasar. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi teknis di Kementerian Koordinator Perekonomian.
Perpanjangan itu juga berkaitan dengan percepatan penyaluran minyak goreng dalam paket bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketut menjelaskan, pemerintah tengah mendorong pasokan Minyakita agar masuk ke masyarakat dan pasar rakyat secara lebih merata. Menurut dia, langkah ini diperlukan untuk meredam potensi kenaikan harga di tingkat konsumen. Hingga kini, realisasi penyaluran bantuan pangan masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Bantuan Pangan dan Harga
Ketut menyebut penyaluran bantuan pangan dapat membantu menstabilkan harga beras dan minyak goreng secara langsung maupun tidak langsung. Ia menegaskan, distribusi yang cepat akan memberi efek pada pengendalian harga pangan pokok strategis. Pemerintah, kata dia, juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat menjelang pertengahan tahun. Karena itu, Bulog diminta segera menggerakkan distribusi pada periode Mei hingga Juni.
Dalam bantuan pangan tersebut, minyak goreng yang akan disalurkan mencapai sekitar 132,9 ribu kiloliter. Jumlah itu dinilai cukup besar sehingga perlu dikeluarkan secara serentak agar dampaknya lebih terasa di pasar. Ketut menilai, jika distribusi berjalan sesuai rencana, harga Minyakita dapat lebih terkendali. Upaya ini diharapkan memberi perlindungan bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan harga rata-rata Minyakita secara nasional cenderung turun hingga pekan kedua Mei. Meski begitu, harga tersebut masih sedikit berada di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Kondisi itu membuat pemerintah tetap perlu mengawal pasokan agar tidak terjadi lonjakan baru. Penguatan distribusi dianggap menjadi salah satu kunci menjaga keterjangkauan harga.
Realisasi Penyaluran Minyakita
Hingga 20 Mei 2026, Bapanas mencatat penyaluran Minyakita dalam program bantuan pangan telah mencapai 46,2 ribu kiloliter. Jumlah itu disalurkan kepada 11,5 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Meski realisasi sudah berjalan, masih ada sisa pagu salur sebesar 86,8 ribu kiloliter. Pemerintah menargetkan percepatan distribusi tersebut hingga pertengahan tahun.
Ketut menuturkan bahwa stok cadangan pangan pemerintah masih cukup memadai untuk mendukung kebijakan ini. Berdasarkan catatan Bapanas per 20 Mei, Bulog mengelola stok minyak goreng sekitar 89 ribu kiloliter. Sementara itu, ID FOOD masih memiliki stok sekitar 700 kiloliter. Ketersediaan tersebut dinilai memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga kesinambungan pasokan.
Ia menambahkan, bantuan pangan sangat berarti karena setiap KPM menerima empat liter minyak goreng. Dengan skema itu, sebagian masyarakat tidak perlu membeli minyak goreng di pasar dalam periode tertentu. Kondisi tersebut diharapkan bisa menekan permintaan ritel dan menahan laju harga. Pemerintah memandang kebijakan ini sebagai langkah efektif dalam situasi harga yang masih fluktuatif.
Peran Bulog dan Kemendag
Bapanas juga meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan pada Mei dan Juni. Instruksi itu diberikan agar dampak stabilisasi harga bisa terasa sebelum tekanan pasar makin besar. Ketut menyebut percepatan distribusi menjadi prioritas karena realisasi program baru sekitar 34 persen saat instruksi dikeluarkan. Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat secara tepat waktu.
Selain bantuan pangan, pemerintah turut mendorong pasokan Minyakita ke pasar-pasar, khususnya di DKI Jakarta dan Banten. Upaya tersebut dilakukan bersama Kementerian Perdagangan untuk menjaga ketersediaan barang di jalur distribusi ritel. Ketut mengatakan komitmen Domestic Market Obligation dari 10 produsen sudah dipegang agar disalurkan sepenuhnya ke Bulog. Langkah ini diharapkan memperkuat pasokan domestik dan menekan gejolak harga.
Minyakita sendiri bukan program subsidi pemerintah, melainkan kontribusi produsen minyak sawit dalam negeri untuk memenuhi pasar domestik terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin ekspor. Mekanisme itu membuat produsen memiliki tanggung jawab menjaga ketersediaan bagi konsumen di dalam negeri. Dengan skema tersebut, pemerintah dapat menggabungkan kebijakan pasokan, distribusi, dan bantuan sosial dalam satu langkah. Strategi ini diharapkan menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Tambahan Bantuan Pangan
Program bantuan pangan sebelumnya diusulkan kembali untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Usulan itu telah disepakati dalam rapat dengar pendapat antara Perum Bulog dan Komisi IV DPR RI. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut tambahan bantuan pangan penting untuk mengantisipasi dampak El Nino ekstrem. Menurut dia, kebijakan tersebut juga akan membantu menjaga ketahanan pangan nasional.
Rizal mengatakan persetujuan tambahan bantuan pangan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas kebutuhan pokok. Ia menilai program itu perlu dijalankan secara konsisten agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga. Dalam kondisi cuaca dan pasokan yang masih rentan, dukungan negara dinilai sangat diperlukan. Karena itu, Bulog siap menyesuaikan distribusi sesuai arahan pemerintah.
Dengan perpanjangan hingga Juni, pemerintah berharap bantuan pangan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat sekaligus penahan inflasi pangan. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa stabilisasi harga tidak hanya bergantung pada operasi pasar, tetapi juga pada distribusi bantuan yang tepat sasaran. Jika pelaksanaannya berjalan lancar, tekanan harga Minyakita dan beras berpeluang lebih terkendali. Pemerintah kini menunggu percepatan distribusi di lapangan agar manfaatnya segera dirasakan publik.
