Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menarik perhatian industri satelit global, termasuk di Indonesia. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menilai perkembangan ini sebagai peluang besar, meski masih dibayangi tantangan regulasi dan kedaulatan data. Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menyampaikan pandangannya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menurut Rusdianto, D2D terbagi menjadi dua model utama, yakni direct-to-cell untuk ponsel dan direct IoT untuk perangkat sensor. Teknologi ini memungkinkan perangkat terhubung langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan seperti BTS. Di saat yang sama, kebutuhan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga terus meningkat di tengah ketegangan geopolitik global.
D2D dan peluang industri satelit
Rusdianto menjelaskan bahwa D2D membuka babak baru bagi layanan komunikasi berbasis satelit. Ponsel dapat terkoneksi langsung ke jaringan satelit, sehingga layanan tetap berjalan di wilayah yang sulit dijangkau jaringan seluler. Bagi sektor industri, model ini juga berpotensi mempercepat pengiriman data secara real-time dari perangkat sensor.
Pada skema direct IoT, sensor tidak lagi harus mengirim data melalui pengumpul data terlebih dahulu. Data akan diteruskan langsung dari sensor ke satelit, sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien. Kondisi ini dinilai relevan untuk sektor maritim, logistik, hingga industri energi.
ASSI menilai peluang tersebut sangat besar karena dapat memperluas jangkauan layanan digital nasional. Namun, pemanfaatannya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan domestik dan kesiapan ekosistem. Jika dikelola dengan baik, teknologi ini dapat menjadi bagian penting dari transformasi industri satelit Indonesia.
Regulasi masih menunggu kepastian
Meski prospeknya menjanjikan, penerapan D2D di Indonesia belum dapat berjalan bebas. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital masih mengkaji model operasional, penggunaan spektrum, dan skema implementasinya. Kajian ini menjadi penting karena teknologi baru memerlukan kepastian hukum yang jelas.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan memakai spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Akan tetapi, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk kebutuhan yang lebih luas. Di tingkat global, International Telecommunication Union juga tengah membahas tambahan alokasi frekuensi untuk mendukung teknologi ini.
Menurut perkiraan yang beredar, penambahan alokasi frekuensi itu baru mungkin terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028. Artinya, industri masih memiliki waktu untuk menyiapkan model bisnis dan teknis yang tepat. Indonesia juga perlu memastikan posisinya agar tidak tertinggal dari negara lain.
Model transparan dan regeneratif
Dalam pengembangannya, D2D memiliki dua pendekatan teknologi, yakni model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, lalu satelit berfungsi sebagai perpanjangan dari BTS. Sementara itu, model regeneratif memungkinkan satelit bertindak seperti operator seluler dengan jaringan inti sendiri.
Rusdianto menyebut Indonesia masih mengkaji model yang paling sesuai untuk diadopsi. Opsi yang dinilai paling mungkin adalah model transparan karena lebih dekat dengan infrastruktur yang sudah ada. Dengan pendekatan ini, satelit dapat menjadi penguat layanan tanpa perlu membangun sistem baru sepenuhnya.
Meski demikian, pilihan model tetap harus mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan kesiapan industri. Jika skema yang dipilih terlalu kompleks, penerapannya bisa memakan waktu lebih lama. Karena itu, sinkronisasi antara regulator, operator, dan pelaku industri menjadi sangat penting.
Kedaulatan data jadi perhatian utama
ASSI menegaskan bahwa peluang teknologi D2D harus diimbangi dengan perlindungan kedaulatan nasional. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikelola oleh entitas dalam negeri agar kontrol operasional tetap berada di Indonesia. Namun, membangun kapasitas tersebut membutuhkan waktu panjang dan investasi besar.
Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap berakhir di Indonesia. Hal ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan data konsumen dan kedaulatan digital. Meski infrastruktur satelit melibatkan pihak asing, kendali atas data disebut tidak boleh lepas dari wilayah nasional.
Persaingan global di sektor ini juga semakin ketat dengan hadirnya pemain besar seperti Starlink, Amazon, dan perusahaan asal China. Mereka tengah mengembangkan konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar untuk memperluas layanan mereka. Kondisi tersebut menuntut Indonesia bergerak cepat agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain dalam ekosistem satelit masa depan.
