Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi perhatian global karena dinilai mampu menghubungkan ponsel dan perangkat sensor langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, sekaligus memunculkan tantangan pada aspek regulasi, spektrum, dan kedaulatan data.
Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menjelaskan, D2D terbagi dalam dua kategori utama, yakni direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Ia menyampaikan pandangan itu di Jakarta, Selasa (5/5/2026), seraya menegaskan bahwa Indonesia perlu bersiap menghadapi perubahan ekosistem satelit yang berlangsung cepat.
Teknologi D2D dan Potensinya
Teknologi D2D memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa perlu dukungan BTS di darat. Dengan skema tersebut, layanan komunikasi dapat menjangkau wilayah yang sulit diakses jaringan seluler konvensional. ASSI menilai kehadiran teknologi ini dapat memperluas konektivitas nasional secara signifikan.
Di sisi lain, direct IoT membuka peluang besar bagi sektor yang mengandalkan data dari sensor, termasuk maritim, energi, dan industri. Selama ini, sensor IoT umumnya mengirim data melalui pengumpul sebelum diteruskan ke satelit. Ke depan, data dapat dikirim langsung dari sensor ke satelit secara real-time.
Perubahan ini dinilai akan meningkatkan efisiensi pengiriman data dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur darat. Bagi pelaku industri, D2D dapat menjadi solusi konektivitas di area terpencil, perairan lepas, hingga lokasi operasional yang minim jaringan. Karena itu, teknologi ini dipandang sebagai salah satu arah penting perkembangan satelit global.
Selain konektivitas, D2D juga berkaitan dengan kebutuhan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT. Kebutuhan tersebut meningkat di tengah tensi geopolitik global, ketika banyak negara berupaya memiliki sistem navigasi sendiri. Menurut ASSI, persaingan di sektor satelit kini tidak hanya soal komunikasi, tetapi juga kedaulatan teknologi.
Regulasi Masih Dikaji
Meski potensinya besar, implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah mengkaji model operasional, penggunaan spektrum, dan skema bisnis yang paling sesuai. Proses ini dinilai penting agar layanan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun teknis.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk mendukung layanan dalam skala luas. Di tingkat global, International Telecommunication Union juga masih membahas penambahan alokasi frekuensi untuk teknologi ini.
ASSI memperkirakan pembahasan spektrum baru tersebut belum akan selesai dalam waktu dekat. Realisasi perluasan alokasi frekuensi diperkirakan baru terjadi pada akhir 2027 atau awal 2028. Kondisi ini membuat pengembangan D2D di banyak negara masih berada pada tahap penyesuaian kebijakan.
Di Indonesia, pemerintah juga perlu menentukan model pengoperasian yang paling tepat, apakah melalui operator seluler atau operator satelit. Rusdianto menilai kemungkinan besar model yang dipilih adalah pendekatan transparan, yakni satelit menjadi perpanjangan jaringan BTS. Opsi itu dianggap lebih realistis untuk tahap awal penerapan.
Kedaulatan Data Jadi Sorotan
Selain regulasi, ASSI menekankan pentingnya menjaga kedaulatan data dalam penerapan D2D di Indonesia. Menurut Rusdianto, idealnya seluruh infrastruktur satelit dikuasai oleh entitas dalam negeri agar kendali strategis tetap berada di tangan nasional. Namun, ia mengakui bahwa target tersebut membutuhkan waktu dan investasi yang besar.
Untuk jangka pendek, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap diproses dan mendarat di Indonesia. Langkah ini dinilai penting karena menyangkut perlindungan data konsumen dan kemandirian digital. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi asing tetap dapat dikendalikan sesuai kepentingan nasional.
Isu kedaulatan data menjadi relevan karena layanan D2D berpotensi digunakan pada berbagai sektor strategis. Informasi dari perangkat sensor, komunikasi darurat, hingga layanan navigasi dapat memiliki nilai ekonomi dan keamanan yang tinggi. Jika pengelolaannya tidak diatur dengan baik, risiko kebocoran data dapat meningkat.
ASSI menilai penguatan ekosistem satelit nasional harus berjalan seiring dengan pembangunan regulasi yang adaptif. Pemerintah, operator, dan industri perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai batasan, perlindungan data, serta pembagian peran. Tanpa itu, manfaat teknologi D2D dikhawatirkan tidak optimal bagi Indonesia.
Persaingan Satelit Kian Ketat
Perkembangan D2D juga berlangsung di tengah persaingan global yang semakin intensif. Selain Starlink, sejumlah pemain besar seperti Amazon dan perusahaan asal China turut mengembangkan konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar. Kompetisi ini menunjukkan bahwa pasar satelit masa depan akan diperebutkan secara agresif.
Dalam situasi tersebut, Indonesia didorong untuk bergerak cepat agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi. Kecepatan adaptasi menjadi faktor penting karena teknologi satelit berkembang sangat dinamis dan memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Jika terlambat, Indonesia berisiko bergantung pada layanan asing dalam jangka panjang.
ASSI menilai pemerintah perlu sigap merespons perkembangan direct-to-device dan peluang yang dibawanya. Langkah antisipatif dibutuhkan agar Indonesia tidak tertinggal dalam peta industri satelit global. Pada saat yang sama, kebijakan harus tetap menjaga kepentingan nasional dan keamanan data.
Dengan potensi konektivitas yang lebih luas, teknologi D2D dapat menjadi momentum baru bagi industri satelit nasional. Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh regulasi, kesiapan investasi, dan kemampuan menjaga kedaulatan digital. Karena itu, pembahasan yang matang dinilai menjadi kunci sebelum layanan ini diterapkan secara luas di Indonesia.
