Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penataan jaringan telekomunikasi nasional. Penataan ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan publik dan estetika kota di sejumlah daerah. Permintaan ini disampaikan melalui keterangan resmi yang diterima media pada Selasa, 12 Mei 2026, dengan fokus pada keseimbangan antara percepatan penataan dan kelangsungan operasional operator.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Oleh karena itu, penataan jaringan harus tetap memperhatikan operasional operator agar layanan tidak terganggu. Kendati dorongan penataan kuat, pihak asosiasi menekankan perlunya ruang bagi pelaku industri untuk menyesuaikan diri dengan tekanan ekonomi global.
Penataan Jaringan Nasional
Poin pertama menyatakan semua pekerjaan relokasi yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lain harus diselesaikan secara cepat. Tujuan utama adalah meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas dan menjaga keselamatan publik. Apjatel menekankan percepatan penyelesaian sebagai langkah mitigasi biaya operasional di masa yang menantang.
Poin kedua menegaskan proyek Relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) akan tetap berjalan sesuai jadwal. Apjatel juga menyatakan komitmen mendukung proyek strategis pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa. Sementara untuk proyek relokasi non-PSN yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, moratorium satu bulan diberlakukan untuk memberi ruang bagi pengelolaan keuangan.
Saat ini, Apjatel juga membahas skema penataan jaringan yang dinilai ideal tanpa mengganggu operasional harian operator. Sekretaris Jenderal Zulfi Hadi menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan pemangku kepentingan lainnya. Harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah dianggap kunci untuk iklim investasi yang sehat, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Kondisi Keuangan Operator
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menyatakan tekanan ekonomi global berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator jaringan. Lonjakan biaya operasional dan biaya modal disebut menjadi tantangan utama bagi pelaku industri. Kondisi ini menuntut keseimbangan antara percepatan penataan dan kelangsungan layanan kepada publik.
Moratorium sementara untuk proyek non-PSN dimaksudkan memberi ruang bagi operator mengelola sumber daya dan keuangan. Pihak Apjatel juga menilai perlunya pembahasan internal terkait skema penataan jaringan yang ideal. Kebijakan ini diambil sebagai bagian upaya menjaga kesinambungan layanan sambil menyesuaikan kondisi keuangan industri.
Sekretaris Jenderal Zulfi Hadi menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan pemangku kepentingan. Dengan harmonisasi regulasi, iklim investasi menjadi lebih sehat dan efisien. Kebijakan ini juga menekankan internet murah dan keselamatan publik harus berjalan selaras dengan keberlangsungan bisnis operator.
