Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai masih semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Sikap itu disampaikan Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, di tengah dorongan percepatan relokasi jaringan di berbagai daerah.
Di sisi lain, Apjatel meminta agar penataan dilakukan dengan tetap menjaga keberlangsungan bisnis operator telekomunikasi. Asosiasi menilai tekanan ekonomi global, kenaikan biaya operasional, dan lonjakan belanja modal telah menekan kemampuan finansial pelaku industri.
Penataan jaringan telekomunikasi
Jerry menegaskan bahwa jaringan yang tidak tertata tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut, menurut dia, telah menyebabkan korban luka hingga korban jiwa di sejumlah wilayah.
Ia menilai internet telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air. Karena itu, penataan jaringan perlu dijalankan tanpa mengorbankan keberlangsungan operasional operator.
Apjatel memandang persoalan ini harus diselesaikan secara proporsional agar manfaat infrastruktur digital tetap dirasakan publik. Pada saat yang sama, keselamatan masyarakat juga harus menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan lapangan.
Relokasi jaringan dan keselamatan
Dalam pernyataan resminya, Apjatel meminta pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan segera diselesaikan secara cepat dan tepat. Fokus utama permintaan itu mencakup pekerjaan galian, manhole, handhole, serta infrastruktur terbuka lainnya.
Percepatan penyelesaian dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Apjatel menilai keterlambatan pekerjaan justru dapat memperbesar dampak sosial dan keselamatan di lapangan.
Asosiasi juga menegaskan bahwa penataan infrastruktur telekomunikasi harus dilakukan dengan standar teknis yang jelas. Dengan begitu, pembangunan jaringan dapat berjalan tertib tanpa menimbulkan gangguan baru bagi masyarakat.
Proyek strategis nasional
Apjatel memastikan relokasi jaringan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Dukungan itu disebut sebagai bentuk komitmen terhadap proyek pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa.
Namun, untuk relokasi non-PSN yang merupakan program kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan penghentian sementara atau freeze selama satu bulan. Kebijakan itu berlaku sejak siaran pers diterbitkan untuk memberi ruang pengelolaan keuangan dan sumber daya.
Menurut Apjatel, moratorium sementara diperlukan agar operator dapat menyesuaikan kondisi usaha di tengah tekanan biaya industri. Langkah ini juga diharapkan mencegah gangguan terhadap layanan harian yang bergantung pada kesiapan jaringan.
Kolaborasi atur infrastruktur
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan pemangku kepentingan lain. Ia menilai penataan infrastruktur telekomunikasi hanya akan efektif jika seluruh pihak bergerak dengan arah yang sama.
Zulfi menyebut harmonisasi regulasi menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Hal itu, menurut dia, sejalan dengan PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Apjatel menilai internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Bagi asosiasi, keseimbangan tiga hal itu menjadi fondasi penting bagi masa depan jaringan telekomunikasi nasional.
