Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Di sisi lain, asosiasi meminta agar percepatan penataan tetap menjaga keberlangsungan usaha operator di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga memicu kecelakaan lalu lintas. Ia menyebut internet telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, sehingga penataan perlu dilakukan tanpa mengganggu operasional industri.
Penataan Jaringan dan Keselamatan
Apjatel menilai kondisi infrastruktur telekomunikasi yang semrawut harus segera dibenahi demi keselamatan publik. Keterlambatan penanganan disebut dapat meningkatkan potensi kecelakaan di ruang jalan.
Menurut Jerry, beberapa pekerjaan relokasi melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lain yang memerlukan pengawasan ketat. Situasi tersebut membuat percepatan penyelesaian pekerjaan menjadi sangat penting.
Asosiasi menegaskan bahwa penataan jaringan bukan semata urusan estetika kota, melainkan juga menyangkut perlindungan masyarakat. Karena itu, setiap pekerjaan di lapangan perlu dikerjakan secara cepat dan tepat.
Tekanan Biaya Industri
Apjatel juga menyoroti tekanan ekonomi global yang berdampak langsung pada kemampuan finansial operator jaringan. Beban itu muncul dari lonjakan biaya operasional dan biaya modal yang terus meningkat.
Dalam kondisi tersebut, operator dinilai membutuhkan ruang untuk mengelola sumber daya secara lebih hati-hati. Apjatel menilai kebijakan penataan yang terlalu agresif berisiko menambah tekanan pada industri.
Jerry menyampaikan bahwa internet kini setara dengan listrik dan air bagi masyarakat modern. Karena itu, keberlangsungan layanan dan kesehatan bisnis penyedia jaringan harus tetap dijaga.
Proyek Strategis Nasional
Apjatel memastikan proyek relokasi jaringan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional akan tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan komitmennya untuk mendukung proyek pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa.
Langkah tersebut dipandang penting agar pembangunan infrastruktur nasional tidak terhambat. Apjatel menilai keberadaan proyek strategis memiliki nilai prioritas yang harus dihormati oleh seluruh pihak.
Meski begitu, asosiasi menegaskan bahwa setiap pelaksanaan proyek tetap perlu mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, percepatan pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kepastian usaha.
Kolaborasi Aturan dan Investasi
Untuk proyek relokasi non-PSN, Apjatel memutuskan penghentian sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan freeze ini berlaku pada program kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Menurut Apjatel, moratorium sementara diperlukan agar operator memiliki ruang mengatur kondisi keuangan di tengah kenaikan biaya industri. Langkah itu juga diharapkan memberi kesempatan untuk menata ulang skema kerja yang lebih ideal.
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan pemangku kepentingan lain. Ia juga menyebut harmonisasi regulasi sesuai PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 menjadi kunci terciptanya iklim investasi yang sehat dan efisien.
