Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan baru tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam akan dijelaskan secara lengkap kepada investor dan pelaku usaha sebelum masa transisi dimulai pada 1 Juni 2026. Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan seluruh pihak memahami mekanisme baru agar proses penyesuaian berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi dunia usaha.
Di saat yang sama, pasar saham bereaksi negatif terhadap kebijakan tersebut, dengan IHSG melemah sepanjang perdagangan setelah pengumuman soal pembentukan Danantara dan DSI untuk tata kelola ekspor. Indeks sempat bergerak menguat, namun akhirnya ditutup turun 0,82 persen ke level 6.318,50.
Transisi Ekspor SDA
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka penjelasan kepada para investor sebelum 1 Juni agar kebijakan ekspor baru dapat dipahami sejak awal. Menurut dia, tahap awal masih difokuskan pada keterbukaan pelaporan, sehingga pelaku usaha memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alur kebijakan.
Ia menegaskan, masa transisi akan dijalankan secara bertahap dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha. Dalam periode awal, ekspor masih dilakukan oleh perusahaan masing-masing di sektor yang sudah ada, seperti batu bara, CPO, dan feronikel.
Airlangga juga menjelaskan bahwa pada fase tersebut pelaporan ekspor akan langsung disampaikan kepada Danantara. Dengan mekanisme itu, pemerintah memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk menyempurnakan sistem sebelum aturan berjalan penuh.
Pasar Bereaksi Negatif
Pengumuman kebijakan baru itu turut memicu tekanan di pasar modal, tercermin dari pergerakan IHSG yang masuk zona merah sepanjang perdagangan. Berdasarkan data RTI Business, indeks saham utama Indonesia sempat terkoreksi lebih dari 2 persen pada sesi perdagangan sebelumnya.
Meski sempat menguat lebih dari 1 persen ke level 6.459,55, IHSG gagal mempertahankan momentum tersebut hingga penutupan. Indeks kemudian berbalik melemah dan ditutup di 6.318,50 setelah turun 52,179 poin.
Pergerakan ini menunjukkan pelaku pasar masih mencermati dampak kebijakan baru terhadap tata kelola ekspor komoditas SDA. Sentimen terhadap arah kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat beli investor pada saham-saham terkait komoditas.
Danantara dan DSI
Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa Danantara akan berperan dalam penguatan transparansi ekspor komoditas nasional melalui pembentukan DSI. Skema ini dirancang untuk memastikan pelaporan ekspor lebih terpantau dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.
Dalam penjelasan Airlangga, fase awal implementasi difokuskan pada transisi administratif agar sistem baru dapat disesuaikan tanpa mengganggu aktivitas bisnis yang sudah berjalan. Karena itu, pelaku usaha masih diberi ruang untuk menjalankan ekspor dengan pola existing sambil menunggu penyempurnaan aturan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan kebutuhan pengawasan negara dan kelancaran kegiatan perdagangan. Pemerintah ingin memastikan kebijakan baru tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga tetap memberi kepastian bagi investor dan eksportir.
Prospek dan Kepastian
Airlangga menekankan bahwa kepastian informasi menjadi kunci agar pasar tidak salah membaca arah kebijakan pemerintah. Dengan sosialisasi yang dilakukan lebih awal, pelaku usaha diharapkan dapat mempersiapkan penyesuaian operasional secara lebih baik.
Dari sisi pasar, kepastian regulasi umumnya menjadi faktor penting yang memengaruhi sentimen investor. Namun, pada perdagangan terakhir, kekhawatiran atas perubahan tata kelola ekspor tampak lebih dominan dibandingkan optimisme terhadap efektivitas kebijakan tersebut.
Ke depan, perhatian investor akan tertuju pada detail teknis transisi dan implementasi pelaporan ekspor kepada Danantara. Jika proses berjalan lancar, kebijakan ini berpotensi memperkuat tata kelola perdagangan komoditas Indonesia sekaligus meredam tekanan lanjutan di pasar saham.
