Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) satu hari setiap minggu akan dilanjutkan selama dua bulan ke depan. Keputusan itu diambil untuk menekan konsumsi bahan bakar nasional di tengah gangguan rantai pasok minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah masih memantau perkembangan situasi global sebelum menetapkan langkah berikutnya.
Airlangga menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Ia menegaskan bahwa kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam membantu penghematan bahan bakar. Meski demikian, ia belum merinci besaran penghematan yang telah dicapai.
Kebijakan Diperpanjang
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah memilih memperpanjang kebijakan WFH karena kondisi pasar energi internasional masih belum stabil. Menurut dia, gangguan pasokan minyak mentah masih perlu dicermati karena dapat memengaruhi konsumsi BBM di dalam negeri. Pemerintah ingin memastikan setiap langkah yang diambil tetap relevan dengan perkembangan terbaru.
Ia menambahkan bahwa evaluasi akan terus dilakukan dalam dua bulan mendatang. Pemerintah, kata dia, akan melihat situasi perang dan dampaknya terhadap rantai pasok energi global. Jika kondisi membaik, kebijakan tersebut dapat disesuaikan kembali.
Airlangga menilai penerapan WFH satu hari per minggu membantu menahan laju konsumsi BBM nasional. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya efisiensi di tengah tekanan harga energi dunia. Namun, pemerintah belum mengumumkan angka resmi penghematan yang diperoleh.
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa manfaat kebijakan sudah mulai terasa di lapangan. Ia mengatakan penurunan konsumsi BBM terlihat dari pola mobilitas kerja ASN. Pemerintah tetap menunggu data lebih lengkap sebelum menyampaikan hitungan final kepada publik.
Efisiensi Konsumsi Energi
Kebijakan WFH sebelumnya diterapkan selama dua bulan sejak April 2026. Langkah itu lahir sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia yang menekan anggaran energi. Pemerintah menilai pengaturan pola kerja ASN dapat membantu mengurangi beban konsumsi BBM.
Menurut Airlangga, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan permanen. Fokus utama saat ini adalah menjaga efisiensi tanpa mengganggu layanan publik. Karena itu, pemantauan terhadap situasi energi global terus dilakukan secara berkala.
Ia menyebut penghematan BBM memang terjadi, tetapi belum dibuka rinciannya. Pemerintah masih menghitung dampak fiskal dan dampak operasional dari penerapan WFH. Hasil perhitungan tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan kebijakan lanjutan.
Airlangga juga menekankan bahwa kebijakan ini bersifat adaptif terhadap kondisi pasar. Jika tekanan pada sektor energi mereda, pemerintah siap mengembalikan pola kerja ke kondisi normal. Dengan demikian, kebijakan dapat berubah mengikuti kebutuhan nasional.
Sikap Kementerian Keuangan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyinggung kemungkinan kelanjutan WFH bagi aparatur sipil negara. Ia mengatakan pemerintah perlu melihat perkembangan harga minyak dunia sebelum mengambil keputusan berikutnya. Menurut dia, kebijakan efisiensi tetap harus disesuaikan dengan kondisi pasar energi.
Purbaya menyampaikan bahwa jika harga minyak mulai stabil, sistem kerja ASN bisa kembali normal. Pemerintah, kata dia, tidak ingin mempertahankan WFH lebih lama dari yang dibutuhkan. Pertimbangan utama tetap pada efisiensi dan kondisi fiskal negara.
Ia menegaskan bahwa kebijakan penghematan dilakukan untuk merespons lonjakan harga minyak dunia. Saat harga berada pada level tinggi, pemerintah perlu menjaga belanja energi agar tetap terkendali. Karena itu, evaluasi rutin menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan.
Pernyataan Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah memiliki pendekatan yang berhati-hati dalam mengelola dampak krisis energi. Kebijakan WFH diposisikan sebagai solusi sementara, bukan kebijakan jangka panjang. Dengan kondisi yang terus berubah, pemerintah akan menyesuaikan langkah sesuai kebutuhan.
Menunggu Kondisi Membaik
Baik Kemenko Perekonomian maupun Kementerian Keuangan sama-sama menekankan pentingnya pemantauan harga minyak dunia. Pemerintah ingin memastikan kebijakan efisiensi yang diterapkan benar-benar memberi manfaat bagi negara. Langkah itu juga diharapkan tidak mengganggu aktivitas pelayanan pemerintahan.
Di sisi lain, masyarakat dan aparatur negara menunggu kepastian lanjutan dari kebijakan tersebut. WFH satu hari per minggu menjadi salah satu instrumen penyesuaian kerja di tengah tekanan biaya energi. Keputusan perpanjangan dua bulan memberi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi hasilnya lebih jauh.
Situasi geopolitik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pasar energi global. Gangguan rantai pasok minyak mentah berpotensi membuat harga tetap tinggi dalam waktu tertentu. Karena itu, pemerintah memilih langkah antisipatif sambil menunggu kondisi membaik.
Apabila harga minyak kembali stabil, kebijakan WFH diperkirakan tidak lagi diperlukan. Pemerintah disebut siap mengembalikan skema kerja ASN ke pola normal. Namun untuk saat ini, kebijakan hemat energi masih menjadi pilihan yang dianggap paling rasional.
