Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai masih semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Sikap itu disampaikan Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, di tengah dorongan percepatan relokasi jaringan di berbagai daerah, Selasa (12/5/2026).
Meski mendukung penataan, Apjatel meminta agar kebijakan tersebut dijalankan secara seimbang dengan keberlangsungan usaha operator di tengah tekanan ekonomi global. Asosiasi menilai lonjakan biaya operasional dan biaya modal telah menekan kemampuan finansial pelaku industri telekomunikasi.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Jerry Mangasas Swandy menegaskan bahwa jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Dalam sejumlah kasus, kondisi itu disebut telah menimbulkan korban luka hingga korban jiwa.
Menurut Apjatel, internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air. Karena itu, penataan jaringan harus dilakukan tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan.
Apjatel menilai pemerintah dan pelaku industri perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan keselamatan publik dan kelancaran operasional operator. Langkah penataan yang terlalu cepat tanpa koordinasi dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan.
Relokasi Jaringan dan Keselamatan
Dalam pernyataan resminya, Apjatel meminta seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang masih berjalan, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, agar segera diselesaikan. Penyelesaian cepat dinilai penting untuk menekan risiko kecelakaan di ruang publik.
Asosiasi menyebut percepatan pekerjaan harus dibarengi dengan ketepatan pelaksanaan agar tidak menambah gangguan lalu lintas. Dengan begitu, masyarakat tetap terlindungi selama proses penataan berlangsung.
Apjatel juga menekankan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek relokasi jaringan. Namun, standar keselamatan itu perlu diterapkan dengan skema kerja yang realistis bagi operator di lapangan.
Proyek Strategis Nasional
Untuk proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional, Apjatel memastikan pekerjaan akan tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Dukungan itu diberikan karena proyek strategis dinilai memiliki dampak luas bagi kepentingan bangsa.
Jerry menyampaikan bahwa asosiasi berkomitmen mendukung penuh program pemerintah yang bersifat strategis. Menurutnya, proyek semacam itu perlu dijaga agar tidak mengalami hambatan administratif maupun teknis.
Di sisi lain, Apjatel mengambil sikap berbeda terhadap relokasi non-PSN yang merupakan program kolaborasi dengan pemerintah daerah. Untuk proyek tersebut, asosiasi memutuskan menghentikan sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan.
Tekanan Biaya Operator
Kebijakan moratorium sementara itu disebut diperlukan agar operator memiliki ruang untuk mengelola kondisi keuangan dan sumber daya. Apjatel menilai tekanan ekonomi global telah menambah beban industri melalui kenaikan Opex dan Capex.
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, mengatakan skema penataan jaringan yang ideal harus tetap menjaga operasional harian operator. Ia menilai koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi syarat utama agar penataan berjalan efisien.
Zulfi menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai landasan penting dalam penataan infrastruktur telekomunikasi nasional.
