Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menarik perhatian global karena memungkinkan ponsel dan perangkat sensor terhubung langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, meski masih dibayangi tantangan regulasi dan kedaulatan data.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, mengatakan D2D pada dasarnya terbagi menjadi direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Menurut dia, Indonesia perlu bersiap sejak awal agar tidak tertinggal dalam persaingan teknologi satelit yang kian ketat.
Potensi D2D untuk Indonesia
Rusdianto menjelaskan, teknologi D2D memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa perlu menunggu dukungan BTS di darat. Skema ini dinilai relevan untuk wilayah terpencil, perairan, dan area yang belum terjangkau jaringan seluler.
Selain untuk perangkat genggam, D2D juga membuka peluang besar bagi sensor IoT di berbagai sektor. Data dari maritim, industri, hingga infrastruktur dapat dikirim langsung ke satelit secara real-time.
Ia menilai model ini akan memperluas pemanfaatan satelit dari sekadar layanan komunikasi menjadi penghubung data yang lebih luas. Dengan begitu, efisiensi pengiriman data dapat meningkat dan ketergantungan pada jaringan darat bisa berkurang.
ASSI melihat peluang tersebut sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Namun, pemanfaatan teknologi ini tetap membutuhkan kesiapan regulasi, infrastruktur, dan sumber daya yang memadai.
Regulasi dan Spektrum Frekuensi
Di Indonesia, implementasi D2D masih menunggu kejelasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital. Saat ini, Komdigi masih mengkaji model operasional, skema bisnis, dan penggunaan spektrum frekuensi yang sesuai.
Rusdianto menyebut layanan D2D pada dasarnya dapat menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Akan tetapi, kapasitas bandwidth yang tersedia saat ini masih terbatas untuk menopang kebutuhan layanan yang lebih luas.
Di tingkat global, International Telecommunication Union tengah membahas tambahan alokasi frekuensi untuk mendukung pertumbuhan teknologi ini. Pembahasan tersebut diperkirakan baru menghasilkan realisasi pada akhir 2027 atau awal 2028.
Menurut ASSI, kejelasan regulasi menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pemain dalam ekosistem D2D. Tanpa kepastian aturan, adopsi teknologi ini berisiko berjalan lambat dan kurang kompetitif.
Model Operasi Masih Dikaji
Dalam perkembangan D2D, terdapat dua pendekatan teknologi yang saat ini menjadi sorotan, yakni model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, sedangkan model regeneratif membuat satelit berfungsi layaknya operator seluler dengan jaringan inti sendiri.
Rusdianto mengatakan Indonesia masih mengkaji model mana yang paling sesuai untuk diterapkan. Salah satu opsi yang dinilai paling mungkin adalah satelit menjadi perpanjangan dari BTS melalui model transparan.
Skema tersebut dianggap lebih realistis karena dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di tanah air. Meski begitu, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil kajian teknis dan kebijakan pemerintah.
ASSI menilai pemilihan model operasi akan sangat menentukan arah industri satelit nasional ke depan. Karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah, operator seluler, dan pelaku industri satelit agar penerapannya tidak tumpang tindih.
Kedaulatan Data Jadi Sorotan
Selain peluang bisnis, ASSI menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan dalam implementasi D2D. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar manfaat ekonominya lebih besar bagi Indonesia.
Namun, Rusdianto mengakui pembangunan infrastruktur satelit nasional membutuhkan waktu dan investasi besar. Karena itu, langkah awal yang dianggap paling realistis adalah memastikan data dari layanan D2D tetap berada di Indonesia.
Menurut dia, data konsumen tidak boleh keluar dari wilayah Indonesia karena berkaitan langsung dengan kedaulatan digital. Prinsip ini perlu dijaga meskipun infrastruktur satelit nantinya melibatkan pihak asing.
Persaingan global di industri satelit juga semakin intens dengan kehadiran pemain besar seperti Starlink, Amazon, dan perusahaan asal China. Kondisi ini membuat Indonesia dituntut bergerak cepat agar tidak tertinggal dalam transformasi teknologi direct-to-device.
