Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi sorotan global karena dinilai dapat menghubungkan ponsel dan perangkat sensor langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, meski implementasinya masih menghadapi tantangan regulasi dan kedaulatan data.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan bahwa D2D terbagi dalam dua kategori utama, yakni direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Menurut dia, teknologi ini berpotensi mempercepat konektivitas di berbagai sektor, mulai dari maritim, industri, hingga layanan navigasi berbasis satelit.
D2D dan peluang satelit
Teknologi direct-to-device memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa perlu menunggu pembangunan base transceiver station baru. Skema ini dinilai penting untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan terestrial, termasuk daerah terpencil dan perairan. Dalam konteks industri, D2D juga membuka jalan bagi perangkat sensor untuk mengirim data secara real-time ke satelit.
Rusdianto menyebut model ini berpotensi mengubah cara komunikasi data dilakukan di banyak sektor. Jika selama ini sensor IoT harus melewati pengumpul data terlebih dahulu, maka ke depan data dapat dikirim langsung dari sensor ke satelit. Perubahan tersebut diyakini membuat proses lebih cepat, efisien, dan andal.
Di sisi lain, kebutuhan terhadap layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga terus meningkat. Banyak negara kini berupaya memiliki sistem navigasi sendiri sebagai alternatif dari GPS. Kondisi itu membuat persaingan di sektor satelit semakin strategis dan bernilai tinggi.
Regulasi masih menunggu arah
Meski potensinya besar, penerapan D2D di Indonesia belum bisa berjalan penuh karena regulasi masih dikaji pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menelaah model operasional, penggunaan spektrum frekuensi, serta pola kerja sama dengan pelaku industri. Kajian ini menjadi penting agar implementasi teknologi tidak bertabrakan dengan aturan yang sudah ada.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk mendukung pertumbuhan layanan secara luas. Di tingkat global, International Telecommunication Union masih membahas penambahan alokasi frekuensi untuk teknologi ini.
Menurut perkiraan yang berkembang, penambahan spektrum tersebut baru dapat terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028. Artinya, adopsi D2D secara masif masih membutuhkan waktu dan kepastian teknis. Indonesia pun perlu menyiapkan kerangka kebijakan yang adaptif agar tidak tertinggal dari negara lain.
Model transparan dan regeneratif
Dalam ekosistem D2D, terdapat dua pendekatan teknologi yang kini menjadi perhatian, yaitu model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, sehingga satelit berperan sebagai perpanjangan dari infrastruktur darat. Sementara itu, model regeneratif memungkinkan satelit bekerja layaknya operator seluler dengan jaringan inti sendiri.
Rusdianto menjelaskan bahwa Indonesia masih mengkaji model yang paling sesuai untuk diterapkan di dalam negeri. Opsi yang paling mungkin adalah skema transparan karena lebih dekat dengan ekosistem telekomunikasi yang sudah berjalan. Dengan model itu, satelit dapat menjadi perluasan dari BTS untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani.
Pilihan model operasional juga akan menentukan skema bisnis dan keterlibatan operator. Pemerintah perlu memastikan agar implementasi teknologi tidak menimbulkan duplikasi infrastruktur yang tidak efisien. Di saat yang sama, kepastian peran antara operator seluler dan operator satelit harus dirumuskan sejak awal.
Kedaulatan data jadi perhatian
ASSI menegaskan bahwa perkembangan D2D harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kedaulatan digital Indonesia. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar manfaat ekonominya lebih besar. Namun, kebutuhan investasi dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem mandiri tidak kecil.
Karena itu, asosiasi mendorong agar data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia, meskipun infrastruktur satelitnya melibatkan pihak asing. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga data konsumen dan memastikan pengelolaan informasi strategis tetap berada dalam yurisdiksi nasional. Isu tersebut menjadi krusial di tengah meningkatnya penggunaan layanan berbasis satelit.
Persaingan global juga ikut mempercepat perlombaan di sektor ini, terutama dengan hadirnya pemain besar seperti Starlink, Amazon, dan perusahaan asal China. Mereka tengah membangun konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar untuk memperluas layanan konektivitas. Situasi itu menuntut Indonesia bergerak cepat agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain dalam ekosistem satelit masa depan.
