Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi sorotan global karena dinilai mampu menghubungkan ponsel dan perangkat sensor langsung ke satelit tanpa bergantung pada infrastruktur darat. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) melihat perkembangan ini sebagai peluang besar bagi industri nasional, meski implementasinya masih dibayangi tantangan regulasi, spektrum frekuensi, dan kedaulatan data.
Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menjelaskan, D2D terbagi dalam dua model utama, yaitu direct-to-cell untuk perangkat genggam dan direct IoT untuk sensor. Menurut dia, teknologi ini berpotensi mendorong konektivitas real-time di berbagai sektor, sekaligus memicu persaingan global yang makin ketat di industri satelit.
Potensi Besar D2D
Rusdianto menilai D2D membuka peluang baru bagi layanan komunikasi di wilayah yang sulit dijangkau jaringan seluler. Dalam skema direct-to-cell, ponsel dapat terhubung langsung ke satelit tanpa perlu BTS sebagai penghubung utama. Sementara itu, pada direct IoT, sensor dari sektor maritim, industri, hingga logistik dapat mengirim data secara langsung ke satelit. Model ini dinilai mampu mempercepat pengiriman data secara real-time dan meningkatkan efisiensi operasional.
Ia menjelaskan, saat ini sensor IoT umumnya masih mengandalkan pengumpul data sebelum dikirim ke satelit. Dengan D2D, alur itu dapat dipangkas sehingga data dari perangkat bisa mengalir lebih cepat. Kondisi ini akan sangat relevan bagi sektor yang membutuhkan respons cepat, seperti pemantauan aset, transportasi, dan keselamatan. Karena itu, D2D dipandang sebagai salah satu inovasi yang dapat mengubah cara industri memanfaatkan konektivitas satelit.
Selain konektivitas, kebutuhan akan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga terus meningkat. Di tengah tensi geopolitik global, banyak negara mulai mengembangkan sistem navigasi sendiri sebagai alternatif dari GPS. Rusdianto menyebut persaingan itu sebagai bagian dari perang satelit yang kini berlangsung di level internasional. Menurut dia, aspek navigasi akan menjadi bagian penting dalam strategi antariksa banyak negara, termasuk Indonesia.
Regulasi Masih Menjadi Pekerjaan
Meski peluangnya besar, penerapan D2D di Indonesia belum dapat berjalan bebas karena regulasi masih dalam tahap kajian. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital masih menilai berbagai aspek, termasuk model operasional dan penggunaan spektrum frekuensi. ASSI menilai kejelasan aturan menjadi kunci agar industri dapat bergerak tanpa menimbulkan konflik kepentingan. Tanpa regulasi yang pasti, adopsi teknologi berisiko berjalan lambat.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan layanan skala besar. Di tingkat global, International Telecommunication Union atau ITU masih membahas penambahan alokasi frekuensi untuk mendukung teknologi ini. Proses tersebut diperkirakan baru akan terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028.
Menurut Rusdianto, Indonesia juga perlu menentukan pendekatan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan nasional. Dua opsi utama yang kini dikaji adalah model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, sedangkan model regeneratif membuat satelit berfungsi seperti operator seluler dengan jaringan inti sendiri. Dalam konteks Indonesia, pilihan itu akan sangat menentukan arah pengembangan industri satelit ke depan.
Model Transparan Lebih Mungkin
Rusdianto menilai kemungkinan besar Indonesia akan memilih model transparan dalam penerapan D2D. Dalam skema ini, satelit berperan sebagai perpanjangan dari BTS sehingga layanan tetap terhubung dengan jaringan seluler yang sudah ada. Opsi tersebut dinilai lebih realistis karena dapat memanfaatkan ekosistem telekomunikasi yang telah terbentuk. Meski demikian, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil kajian pemerintah dan pelaku industri.
Ia menegaskan, pengoperasian D2D di Indonesia masih menunggu kepastian apakah akan dijalankan oleh operator seluler atau oleh satelit. Dari sudut pandang bisnis dan teknis, model transparan dianggap lebih mudah diintegrasikan ke sistem yang sudah berjalan. Pendekatan itu juga dinilai lebih cepat diimplementasikan dibanding membangun jaringan inti baru dari nol. Karena itu, diskusi antarpemangku kepentingan menjadi langkah penting sebelum layanan diluncurkan.
Di sisi lain, ASSI menilai pengembangan teknologi ini tetap harus memperhatikan arah kebijakan nasional. Integrasi antara satelit dan jaringan darat harus disusun agar tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan pada infrastruktur asing. Bagi industri, kepastian model bisnis akan sangat memengaruhi minat investasi. Tanpa desain yang jelas, potensi D2D dikhawatirkan tidak optimal dimanfaatkan di pasar domestik.
Kedaulatan Data Harus Dijaga
ASSI menekankan bahwa implementasi D2D tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal kedaulatan digital. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar kepentingan nasional tetap terjaga. Namun, membangun sistem seperti itu membutuhkan waktu, investasi besar, dan kesiapan ekosistem yang matang. Karena itu, pendekatan bertahap dinilai lebih masuk akal untuk saat ini.
Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia, meskipun infrastruktur satelitnya melibatkan pihak asing. Menurut Rusdianto, perlindungan data konsumen tidak boleh diabaikan dalam pengembangan teknologi baru. Ia menegaskan bahwa data harus tetap berada di dalam negeri karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kedaulatan digital. Pandangan ini dinilai penting di tengah meningkatnya penggunaan layanan berbasis satelit.
Persaingan global juga membuat Indonesia perlu bergerak cepat dalam menyiapkan ekosistem satelit yang lebih adaptif. Selain Starlink, Amazon dan sejumlah perusahaan asal China juga tengah membangun konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar. Kondisi itu menunjukkan bahwa pasar satelit akan semakin kompetitif dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah dan industri diminta sigap agar Indonesia tidak tertinggal dalam transformasi teknologi ini.
