Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi sorotan di tingkat global karena dinilai mampu menghubungkan perangkat secara langsung ke satelit tanpa bergantung pada infrastruktur darat. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi industri nasional, meski implementasinya masih menghadapi tantangan regulasi dan kedaulatan data.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan D2D terbagi menjadi dua kategori utama, yakni direct-to-cell untuk ponsel dan direct IoT untuk perangkat sensor. Teknologi ini dipandang relevan bagi Indonesia karena dapat memperluas konektivitas hingga ke wilayah yang belum terjangkau jaringan seluler.
Peluang Konektivitas Baru
Rusdianto menyebut D2D memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa perlu menambah BTS di lapangan. Model ini dinilai bisa menjadi solusi bagi daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah yang sulit dijangkau jaringan terestrial. Dengan pendekatan tersebut, layanan komunikasi dapat tetap berjalan saat infrastruktur darat tidak tersedia. Teknologi ini juga berpotensi meningkatkan ketahanan konektivitas nasional.
Selain untuk ponsel, D2D membuka peluang besar bagi perangkat sensor di sektor maritim, industri, hingga logistik. Sensor dapat mengirimkan data langsung ke satelit secara real-time, tanpa melewati pengumpul data terlebih dahulu. Menurut Rusdianto, skema ini akan membuat proses transfer data lebih efisien dan cepat. Di sisi lain, efisiensi tersebut dapat mendukung pemantauan operasional di lokasi yang jauh dari pusat jaringan.
Di tengah perkembangan itu, kebutuhan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga ikut meningkat. Sejumlah negara, kata Rusdianto, kini berupaya memiliki sistem navigasi sendiri sebagai alternatif dari GPS. Kondisi geopolitik global mendorong persaingan baru di sektor satelit dan navigasi. Karena itu, penguasaan teknologi PNT dinilai menjadi bagian penting dari strategi kedaulatan digital.
Regulasi Masih Dikaji
Meski peluangnya besar, penerapan D2D di Indonesia belum bisa langsung berjalan karena regulasi masih dikaji. Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menilai berbagai aspek, termasuk model operasional dan penggunaan spektrum frekuensi. Proses ini menjadi penting agar implementasi teknologi tidak menimbulkan persoalan teknis maupun hukum. Pemerintah juga perlu memastikan skema yang dipilih sesuai dengan kepentingan nasional.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan memakai spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk kebutuhan skala besar. Di tingkat global, International Telecommunication Union masih membahas penambahan alokasi frekuensi bagi teknologi ini. Realisasi perluasan frekuensi diperkirakan baru terjadi pada akhir 2027 atau awal 2028.
Selain spektrum, Indonesia juga masih mempertimbangkan pendekatan teknologi yang akan dipakai. Ada dua model yang berkembang, yakni transparan dan regeneratif, dengan karakteristik operasional yang berbeda. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, sementara model regeneratif menjadikan satelit berfungsi seperti operator seluler mandiri. Opsi yang dipilih akan menentukan arah investasi dan tata kelola industri ke depan.
Menjaga Kedaulatan Data
ASSI menekankan bahwa peluang D2D harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kedaulatan data. Organisasi itu menilai idealnya infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri. Namun, kebutuhan investasi besar membuat target tersebut tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Karena itu, diperlukan strategi bertahap yang tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap berada di Indonesia meski infrastruktur satelit melibatkan pihak asing. Menurut Rusdianto, data konsumen tidak boleh keluar dari wilayah nasional karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kedaulatan digital. Prinsip ini dinilai penting agar pengembangan teknologi tidak mengorbankan perlindungan pengguna. Dengan demikian, kerja sama asing tetap bisa berjalan tanpa melemahkan kontrol domestik.
Rusdianto menilai pendekatan tersebut paling realistis untuk tahap awal implementasi. Ia menyebut satelit kemungkinan besar akan menjadi perpanjangan dari BTS atau menggunakan model transparan. Skema ini dinilai lebih mudah diintegrasikan dengan ekosistem telekomunikasi yang sudah ada. Meski demikian, arah kebijakan tetap perlu disusun secara cermat agar industri nasional tidak sekadar menjadi pasar.
Persaingan Global Menguat
Perkembangan D2D juga tidak terlepas dari persaingan global yang kian ketat. Selain Starlink, perusahaan besar seperti Amazon dan sejumlah pemain asal China juga tengah membangun konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar. Persaingan ini menunjukkan bahwa teknologi satelit kini menjadi arena strategis bagi banyak negara dan korporasi. Indonesia perlu membaca dinamika tersebut agar tidak tertinggal dalam rantai nilai industri satelit.
Menurut ASSI, masa depan industri satelit nasional akan sangat ditentukan oleh kecepatan adaptasi terhadap teknologi baru. Pemerintah didorong untuk sigap merespons perkembangan direct-to-device agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna layanan. Kesiapan regulasi, spektrum, dan ekosistem investasi menjadi faktor penentu. Tanpa langkah cepat, peluang pasar dapat diambil lebih dulu oleh negara lain.
Di tengah perubahan itu, sektor satelit dipandang sebagai bagian penting dari transformasi digital Indonesia. Teknologi D2D berpotensi memperluas akses komunikasi sekaligus mendukung layanan berbasis data di berbagai sektor. Namun, manfaat tersebut hanya akan optimal jika dibangun dengan tata kelola yang kuat. Karena itu, keseimbangan antara inovasi, regulasi, dan kedaulatan menjadi kunci utama.
