Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di level Rp17.500 per dolar AS pada 2027 dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR. Target tersebut memunculkan beragam pandangan dari ekonom, mulai dari yang menilai realistis hingga yang menyebutnya belum didukung kebijakan konkret.
Sejumlah analis menilai arah kebijakan itu mencerminkan sikap hati-hati pemerintah di tengah ketidakpastian global, tekanan suku bunga Amerika Serikat, dan volatilitas pasar keuangan. Namun, ada pula pandangan bahwa pelemahan rupiah belum cukup diantisipasi dengan langkah struktural yang kuat.
Target Rupiah Dan Sikap Hati-hati
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai target rupiah Rp17.500 per dolar AS pada 2027 masih cukup realistis. Ia melihat asumsi tersebut cenderung konservatif karena pemerintah berupaya menjaga ruang aman bagi APBN.
Menurut Lukman, kondisi global saat ini masih penuh ketidakpastian, terutama terkait arah suku bunga AS, dinamika geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Karena itu, pemerintah dinilai memilih proyeksi yang tidak terlalu agresif agar fiskal tetap terjaga.
Ia menilai target tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah belum melihat peluang penguatan rupiah secara agresif dalam waktu dekat. Meski demikian, ruang penguatan tetap terbuka jika sentimen global membaik dan arus modal asing kembali masuk.
Lukman juga menilai pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis menjadi sinyal positif bagi pasar. Langkah itu dipandang sebagai tanda bahwa pemerintah mulai memberi perhatian lebih pada disiplin fiskal dan pengendalian pembiayaan utang.
Perbedaan Pandangan Ekonom
Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin justru menilai target tersebut kurang realistis. Menurutnya, pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk mengembalikan rupiah ke level yang lebih kuat.
Ia menyebut tidak ada kebijakan konkret yang cukup kuat untuk mendongkrak nilai tukar dalam waktu dekat. Karena itu, target Rp17.500 dipandang lebih sebagai asumsi yang belum ditopang langkah kebijakan yang jelas.
Wijayanto juga menilai intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal serta optimalisasi skema Bond Stabilization Fund belum memadai. Kedua instrumen itu, menurutnya, hanya mampu meredam gejolak jangka pendek, bukan menyelesaikan persoalan utama rupiah.
Ia menegaskan bahwa faktor utama yang memengaruhi rupiah tetap berada pada isu fiskal dan neraca pembayaran. Selama dua isu tersebut belum membaik, stabilitas kurs akan sulit pulih secara berkelanjutan.
Resistansi Rupiah Dan Pasar
Presiden Direktur Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, memandang pelemahan rupiah sebagai bagian dari proses restrukturisasi ekonomi nasional. Ia menilai kondisi ini perlu dibaca sebagai penyesuaian menuju daya saing yang lebih kuat.
Menurut Deni, masih ada peluang pelemahan dolar AS jika Gubernur The Fed mengikuti dorongan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan suku bunga. Situasi itu, kata dia, dapat memberi ruang bagi rupiah untuk bergerak lebih stabil.
Ia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dapat menjadi momentum bagi penyesuaian struktural yang mendorong ekspor. Pada saat yang sama, kondisi tersebut bisa memperkuat industri domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Deni menolak narasi bahwa depresiasi rupiah selalu mencerminkan kelemahan ekonomi nasional. Menurutnya, pelemahan kurs justru dapat dibaca sebagai bagian dari restrukturisasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif.
Fondasi Ekonomi Masih Rapuh
Deni menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen memang menunjukkan stabilitas masih terjaga. Namun, ia mengingatkan bahwa fondasi pertumbuhan belum sepenuhnya kuat.
Ia menyebut pertumbuhan saat ini lebih banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah dan sektor hospitality. Kondisi itu membuat kualitas ekspansi ekonomi dinilai belum cukup kokoh untuk menghadapi tekanan eksternal.
Menurutnya, transformasi struktural masih belum terlihat nyata dalam perekonomian nasional. Jika tidak segera diarahkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.
Karena itu, arah kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan dinilai perlu lebih sinkron untuk menjaga rupiah. Dengan fondasi yang lebih kuat, target nilai tukar pada 2027 dinilai akan lebih mudah dicapai dan memiliki dampak positif bagi pasar.
