Pemerintah memasang asumsi nilai tukar rupiah di level Rp17.500 per dolar AS pada 2027 dalam pidato Rapat Paripurna DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027. Target tersebut segera memicu perdebatan di kalangan ekonom karena dinilai mencerminkan arah kebijakan fiskal dan prospek stabilitas ekonomi nasional.
Sejumlah analis menilai asumsi itu masih realistis di tengah ketidakpastian global, meski ada pula yang menganggap target tersebut belum ditopang langkah konkret untuk memperkuat rupiah. Di sisi lain, pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis turut dibaca pasar sebagai sinyal disiplin fiskal yang dapat menjaga kepercayaan investor.
Rupiah dan asumsi fiskal
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai target rupiah Rp17.500 pada 2027 masih tergolong realistis. Menurut dia, proyeksi itu justru cenderung konservatif jika melihat kondisi global yang masih dibayangi ketidakpastian.
Lukman menyebut tekanan eksternal masih datang dari arah suku bunga Amerika Serikat, dinamika geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Dalam situasi seperti itu, pemerintah dinilai memilih asumsi yang lebih hati-hati agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki ruang antisipasi.
Ia menambahkan, target tersebut juga menunjukkan pemerintah belum melihat peluang penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat. Meski begitu, ruang penguatan tetap terbuka apabila sentimen global membaik dan arus modal asing kembali masuk.
Menurut Lukman, harga komoditas yang solid juga dapat membantu menopang stabilitas rupiah. Karena itu, asumsi yang dipasang pemerintah dianggap masih berada dalam koridor kehati-hatian fiskal.
Sinyal disiplin fiskal
Di tengah sorotan terhadap rupiah, keputusan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis dinilai memberi sinyal positif ke pasar. Investor membaca langkah itu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap disiplin fiskal.
Lukman menilai pasar cenderung menyukai kebijakan yang menunjukkan kehati-hatian terhadap defisit dan pembiayaan utang. Jika persepsi itu menguat, kepercayaan terhadap aset Indonesia berpotensi membaik.
Ia menjelaskan bahwa kepercayaan investor berperan penting dalam menjaga stabilitas rupiah ke depan. Karena itu, konsistensi fiskal dinilai menjadi salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan.
Meski demikian, pasar tetap membutuhkan kepastian yang lebih kuat mengenai arah belanja negara. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, sentimen positif dikhawatirkan hanya berlangsung sesaat.
Penilaian yang berseberangan
Tanggapan berbeda datang dari Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai target rupiah Rp17.500 pada 2027 justru kurang realistis.
Menurut Wijayanto, pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk mengembalikan rupiah ke level yang lebih kuat. Ia menilai belum ada kebijakan konkret yang mampu mendorong penguatan nilai tukar secara berkelanjutan.
Ia juga menyebut intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal belum cukup untuk memulihkan stabilitas rupiah. Hal serupa berlaku untuk optimalisasi skema Bond Stabilization Fund yang dinilainya hanya meredam gejolak, bukan menyelesaikan akar masalah.
Wijayanto menegaskan bahwa faktor utama rupiah tetap berkaitan dengan isu fiskal dan neraca pembayaran. Karena itu, ia menilai penguatan rupiah membutuhkan pembenahan yang lebih mendasar.
Fase restrukturisasi ekonomi
Presiden Direktur Center For Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, memiliki pandangan yang berbeda lagi. Ia menilai pelemahan rupiah perlu dibaca sebagai proses restrukturisasi ekonomi nasional, bukan semata-mata pelemahan.
Menurut Deni, kondisi ini justru dapat membuka ruang bagi penyesuaian struktural yang lebih sehat. Ia melihat peluang untuk memperkuat ekspor, mendorong industri domestik, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Deni juga menilai rupiah berpeluang kembali stabil apabila dolar AS melemah. Skenario itu, menurut dia, bisa terjadi jika Gubernur The Fed mengikuti dorongan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan suku bunga.
Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen memang terlihat menjanjikan. Namun, fondasi pertumbuhan itu dinilai masih rapuh karena lebih banyak ditopang konsumsi pemerintah dan sektor hospitality.
