Pemerintah memasang asumsi nilai tukar rupiah di level Rp 17.500 per dolar AS pada 2027 dalam pidato Rapat Paripurna DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Target itu memicu beragam respons dari kalangan ekonom, karena dinilai mencerminkan arah kebijakan fiskal dan prospek ekonomi nasional dalam dua tahun ke depan.
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai asumsi tersebut masih tergolong realistis di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Namun, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, justru menilai target itu kurang masuk akal karena belum diiringi kebijakan konkret untuk memperkuat rupiah.
Rupiah dan asumsi fiskal
Lukman Leong menilai pemerintah mengambil sikap konservatif dalam menyusun asumsi rupiah untuk RAPBN 2027. Menurut dia, pilihan itu wajar karena kondisi global masih dipengaruhi arah suku bunga Amerika Serikat, tensi geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Dengan asumsi yang hati-hati, APBN dinilai memiliki ruang lebih besar untuk mengantisipasi gejolak eksternal.
Ia menjelaskan, target Rp 17.500 belum mencerminkan ekspektasi penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat. Meski begitu, peluang penguatan tetap terbuka jika sentimen global membaik, arus modal asing kembali masuk, dan harga komoditas tetap solid. Dalam pandangan Lukman, pendekatan konservatif justru dapat menjaga stabilitas fiskal.
Ia juga melihat pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis sebagai sinyal positif bagi pasar. Investor, menurut dia, menilai pemerintah mulai memberi perhatian lebih besar pada disiplin fiskal. Jika kepercayaan terhadap pengelolaan defisit dan pembiayaan utang meningkat, stabilitas rupiah berpeluang ikut membaik.
Proyeksi pasar dan investor
Di mata pelaku pasar, disiplin fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam membaca arah nilai tukar. Langkah pemerintah yang dianggap lebih berhati-hati dapat membantu meredakan kekhawatiran atas pembiayaan negara. Kondisi itu, pada akhirnya, bisa memberi dukungan psikologis bagi aset Indonesia.
Lukman menyebut pasar cenderung memberi respons positif ketika pemerintah menunjukkan kehati-hatian dalam merancang belanja negara. Sikap seperti itu dianggap mengurangi risiko fiskal yang dapat menekan rupiah. Karena itu, asumsi yang konservatif dinilai lebih mudah diterima investor dibanding proyeksi yang terlalu optimistis.
Meski demikian, ia menegaskan penguatan rupiah tetap sangat bergantung pada faktor eksternal. Kebijakan bank sentral AS, dinamika geopolitik, dan arah modal global masih menjadi penentu utama. Dalam situasi seperti ini, rupiah diperkirakan bergerak secara bertahap, bukan melonjak dalam waktu singkat.
Kritik atas target rupiah
Berbeda dengan Lukman, Wijayanto Samirin menilai target Rp 17.500 pada 2027 kurang realistis. Menurut dia, pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk membawa rupiah kembali ke level yang lebih kuat. Ia menilai belum ada kebijakan yang cukup konkret untuk mendorong apresiasi mata uang domestik.
Wijayanto juga mempertanyakan efektivitas intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal dan optimalisasi skema Bond Stabilization Fund. Menurutnya, langkah itu hanya berguna untuk menahan gejolak jangka pendek. Dua instrumen tersebut belum cukup untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar secara mendasar.
Ia menambahkan, masalah utama rupiah tidak hanya datang dari pergerakan pasar keuangan. Faktor fiskal dan neraca pembayaran dinilai jauh lebih menentukan arah jangka menengah. Karena itu, tanpa perbaikan struktural, target pemerintah berisiko sulit tercapai.
Rupiah dan restrukturisasi
Presiden Direktur Center For Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, memandang pelemahan rupiah sebagai bagian dari proses restrukturisasi ekonomi nasional. Ia menilai depresiasi tidak selalu berarti ekonomi sedang melemah. Sebaliknya, kondisi itu bisa menjadi momentum penyesuaian agar struktur ekonomi menjadi lebih kompetitif.
Deni meyakini rupiah pada akhirnya dapat kembali stabil terhadap mata uang utama dunia. Ia menyoroti kemungkinan pelemahan dolar AS jika bank sentral AS menurunkan suku bunga. Dalam skenario tersebut, tekanan terhadap rupiah berpotensi mereda secara bertahap.
Menurut dia, pelemahan rupiah dapat membuka ruang bagi ekspor, memperkuat industri domestik, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ia menilai penyesuaian struktural justru penting untuk mendorong daya saing nasional. Dengan begitu, pelemahan mata uang dapat dibaca sebagai proses transisi, bukan sekadar sinyal negatif.
Risiko ekonomi jangka menengah
Deni menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen memang menunjukkan stabilitas yang terjaga. Namun, ia mengingatkan bahwa fondasi pertumbuhan masih rapuh. Sebab, kontribusi besar masih datang dari konsumsi pemerintah dan sektor hospitality.
Ia menilai transformasi struktural belum terlihat nyata dalam perekonomian nasional. Jika arah perubahan tidak segera diperkuat, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap. Kondisi itu dapat menghambat peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang.
Karena itu, menurut Deni, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya menjaga stabilitas jangka pendek. Pemerintah perlu memastikan reformasi struktural berjalan lebih konsisten. Tanpa itu, tekanan pada rupiah dan pertumbuhan ekonomi bisa terus berulang dalam pola yang sama.
