Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di level Rp 17.500 per dolar AS pada 2027, dan proyeksi itu disampaikan dalam pidato Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Target tersebut langsung memicu perdebatan di kalangan ekonom karena dinilai mencerminkan sikap hati-hati pemerintah di tengah ketidakpastian global.
Sejumlah analis menilai target itu masih masuk akal, tetapi ada pula yang meragukannya karena pemerintah dianggap belum menyiapkan kebijakan yang cukup kuat untuk mendorong penguatan rupiah. Di sisi lain, keputusan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis juga dibaca pasar sebagai sinyal disiplin fiskal yang berpotensi menopang sentimen terhadap aset Indonesia.
Target Rupiah dan Ketidakpastian
Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai target rupiah Rp 17.500 per dolar AS pada 2027 tergolong realistis. Menurut dia, proyeksi itu masih konservatif karena pemerintah tampak ingin menjaga ruang aman bagi APBN.
Lukman menjelaskan, kondisi global saat ini masih sarat ketidakpastian, terutama terkait arah suku bunga The Fed, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Dalam situasi seperti itu, asumsi yang lebih berhati-hati dinilai wajar agar fiskal tidak mudah terguncang.
Ia menambahkan, target tersebut juga menunjukkan pemerintah belum melihat peluang penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat. Meski begitu, ruang penguatan tetap terbuka jika sentimen global membaik dan arus modal asing kembali masuk.
Harga komoditas yang solid juga dapat membantu memperkuat posisi rupiah di pasar. Namun, Lukman menilai faktor eksternal masih akan menjadi penentu utama pergerakan nilai tukar dalam jangka menengah.
Sinyal Fiskal ke Pasar
Selain proyeksi nilai tukar, pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis dinilai memberi sinyal positif bagi pasar. Investor membaca langkah itu sebagai tanda bahwa pemerintah mulai memberi perhatian lebih besar pada disiplin fiskal.
Menurut Lukman, persepsi pasar terhadap kebijakan fiskal sangat penting bagi stabilitas rupiah. Jika investor melihat pemerintah lebih berhati-hati terhadap defisit dan pembiayaan utang, kepercayaan terhadap aset Indonesia berpeluang membaik.
Perbaikan kepercayaan tersebut dapat membantu menjaga stabilitas rupiah dalam jangka menengah. Dalam pandangan pasar, kombinasi antara disiplin fiskal dan konsistensi kebijakan menjadi modal penting untuk mengurangi tekanan terhadap mata uang domestik.
Lukman menilai, komunikasi kebijakan yang jelas juga diperlukan agar pasar tidak menafsirkan langkah pemerintah secara berlebihan. Dengan demikian, sentimen positif dapat terjaga tanpa menimbulkan ekspektasi yang terlalu optimistis.
Perdebatan Soal Realistis
Dari pandangan berbeda, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai target rupiah itu kurang realistis. Ia berpendapat pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk mengembalikan rupiah ke level yang lebih kuat.
Menurut Wijayanto, belum ada kebijakan konkret yang cukup kuat untuk mendorong apresiasi rupiah. Karena itu, ia menilai target tersebut lebih mencerminkan harapan daripada proyeksi yang didukung langkah implementatif.
Ia juga menyoroti intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal dan optimalisasi skema Bond Stabilization Fund. Menurut dia, dua instrumen itu hanya mampu meredam volatilitas, bukan menyelesaikan akar persoalan nilai tukar.
Wijayanto menegaskan faktor utama rupiah tetap berada pada isu fiskal dan neraca pembayaran. Selama dua variabel itu belum membaik signifikan, stabilitas rupiah dinilai masih rentan terhadap tekanan eksternal.
Rupiah dan Restrukturisasi
Presiden Direktur Center For Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, memiliki pandangan yang berbeda lagi. Ia menilai pelemahan rupiah perlu dibaca sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi nasional, bukan sekadar pelemahan mata uang.
Menurut Deni, situasi global juga masih dapat berubah jika The Fed menurunkan suku bunga mengikuti tekanan politik di Amerika Serikat. Dalam skenario itu, rupiah berpeluang kembali menemukan titik stabil terhadap dolar AS.
Ia menyebut pelemahan rupiah sebagai momentum penyesuaian struktural yang dapat membuka ruang lebih besar bagi ekspor dan industri domestik. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap impor diharapkan dapat ditekan secara bertahap.
Deni menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen memang menunjukkan stabilitas. Namun, ia mengingatkan bahwa fondasi pertumbuhan masih rapuh karena terlalu bergantung pada konsumsi pemerintah dan sektor hospitality.
Menurut dia, transformasi struktural belum terlihat secara nyata dalam perekonomian nasional. Jika tidak segera diarahkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.
