PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR), emiten Grup Djarum, berencana menghapus pencatatan saham atau delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melanjutkan langkah go private. Rencana tersebut dibahas dalam paparan publik yang digelar pada Rabu, 20 Mei 2026, setelah direksi bersama pemegang saham pengendali PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) mengevaluasi strategi bisnis jangka panjang perseroan.
Dalam keterbukaan informasi, manajemen menyebut rencana itu didorong kebutuhan pengelolaan aset dan operasional yang lebih efisien. Untuk menempuh proses tersebut, SUPR akan menggelar penawaran tender sukarela kepada pemegang saham publik dengan harga Rp45.000 per saham.
Delisting SUPR dan Go Private
Manajemen menyatakan rencana delisting dan go private merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh atas strategi bisnis jangka panjang Grup. Fokus utama perseroan adalah penyederhanaan struktur kepemilikan agar pengelolaan aset dan kegiatan operasional menjadi lebih efisien.
Dalam materi paparan publik, SUPR menegaskan bahwa keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi saham di pasar. Perseroan menilai restrukturisasi kepemilikan saham dapat mendukung arah bisnis grup secara lebih efektif.
Langkah ini tidak diambil secara tiba-tiba, karena sebelumnya perseroan telah menyampaikan keterbukaan soal ketidakmampuan memenuhi ketentuan free float minimum. Kondisi tersebut kemudian diperkuat oleh evaluasi manajemen bersama Protelindo sebagai pengendali.
Tender Sukarela SUPR
BEI mencatat, SUPR akan menawarkan tender sukarela kepada seluruh pemegang saham publik dengan harga Rp45.000 per saham. Harga tersebut ditetapkan lebih tinggi dari rata-rata harga tertinggi perdagangan harian selama 12 bulan terakhir yang dihitung mundur hingga tanggal suspensi, yakni Rp42.295 per saham.
Masa penawaran tender sukarela direncanakan berlangsung pada 15 Juni hingga 14 Juli 2026. Perseroan juga menjelaskan bahwa proses pembelian saham publik harus memenuhi ketentuan harga yang lebih tinggi dari rata-rata perdagangan saham dalam periode yang ditentukan.
Dengan skema itu, Protelindo akan menjadi pihak yang mengakuisisi saham publik sesuai mekanisme yang disiapkan perseroan. Langkah ini menjadi tahapan penting sebelum SUPR melanjutkan proses penghapusan pencatatan dari bursa.
Status Saham SUPR
Saat ini saham SUPR masuk papan pemantauan khusus Full Call Auction atau FCA. Status tersebut muncul karena perseroan tidak memenuhi ketentuan free float 15 persen dan memiliki likuiditas yang rendah.
Perdagangan saham SUPR juga telah disuspensi oleh bursa. Pada saat pemberitaan ini disusun, harga saham SUPR berada di level Rp43.850 per saham.
Suspensi tersebut membuat saham SUPR tidak lagi bergerak normal di pasar reguler. Situasi ini menjadi salah satu latar belakang yang memperkuat rencana privatisasi perusahaan.
Jadwal Delisting SUPR
Proses delisting SUPR telah disusun dalam sejumlah tahapan yang mengacu pada jadwal perusahaan dan regulator. Berikut rangkaian waktu yang dipaparkan perseroan dan menghubungkan proses dari RUPSLB hingga pencabutan pencatatan efek.
| Tahap | Perkiraan Waktu |
|---|---|
| RUPSLB | 20 Mei 2026 |
| Pengumuman Pernyataan VTO ke masyarakat | 22 Mei 2026 |
| Perkiraan pernyataan efektif VTO dari OJK | 11 Juni 2026 |
| Masa VTO | 15 Juni - 14 Juli 2026 |
| Akhir pembayaran VTO | 24 Juli 2026 |
| Pencabutan efektif pernyataan pendaftaran | 18 Februari 2027 |
| BEI membatalkan pencatatan efek | 10 Maret 2027 |
| KSEI membatalkan penitipan kolektif | 10 Maret 2027 |
Rangkaian jadwal tersebut menunjukkan proses delisting dan go private tidak terjadi seketika. Setiap tahap masih bergantung pada persetujuan dan ketentuan yang berlaku dari OJK, BEI, serta KSEI.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, SUPR akan resmi keluar dari pencatatan bursa pada 2027. Dengan demikian, pemegang saham publik yang menerima tawaran tender sukarela akan memperoleh kepastian mekanisme exit sesuai harga yang ditetapkan perseroan.
