Susilo Bambang Yudhoyono menilai dunia kini tengah memasuki era ketidakpastian yang semakin kompleks, dan situasi itu memberi tekanan langsung pada pasar keuangan serta fiskal banyak negara. Dalam acara International Conference di Perbanas Institute, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juni 2026, ia menegaskan bahwa negara berkembang harus semakin cermat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan.
SBY mengatakan ketidakpastian global membuat banyak pemerintah menanggung beban pengeluaran yang lebih besar, sementara kebutuhan belanja untuk pembangunan tetap meningkat. Dalam kondisi seperti itu, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dinilai perlu menyusun strategi ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing.
Ketidakpastian Global
SBY menilai ekonomi dunia saat ini bergerak dalam situasi yang penuh ketidakpastian, sehingga memengaruhi stabilitas fiskal di berbagai negara. Menurutnya, tekanan itu tidak hanya dirasakan oleh negara maju, tetapi juga oleh negara berkembang yang ruang fiskalnya lebih terbatas.
Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian tersebut menambah beban pengeluaran negara secara signifikan. Akibatnya, banyak pemerintah harus mengambil langkah pembiayaan tambahan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap berjalan.
Dalam pandangannya, kondisi itu membuat pembuat kebijakan menghadapi pilihan yang semakin sulit. Di satu sisi, negara harus menjaga momentum ekonomi, tetapi di sisi lain harus menghindari penumpukan beban fiskal yang berlebihan.
SBY menekankan bahwa tekanan terhadap keuangan publik akan terus membesar apabila ketidakpastian global tidak mereda. Situasi ini, menurutnya, menjadi tantangan serius bagi negara berkembang yang masih membutuhkan pembiayaan untuk berbagai sektor strategis.
Beban Utang Meningkat
SBY menyebut banyak negara berkembang kini mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membayar utang. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal bagi program pembangunan menjadi semakin sempit.
Ia menilai beban pembayaran utang dapat menggeser prioritas belanja negara dari pembangunan jangka panjang ke kewajiban jangka pendek. Jika berlangsung terus-menerus, hal itu berpotensi menghambat agenda pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam forum itu, ia menyoroti kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan adaptasi iklim yang terus meningkat. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus tetap dipenuhi meski banyak negara menghadapi tekanan pembiayaan yang berat.
SBY menilai kenaikan beban utang bukan sekadar persoalan angka, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kebijakan publik. Karena itu, ia mendorong negara-negara berkembang untuk lebih disiplin dalam mengelola pembiayaan negara.
Strategi Pembangunan Mandiri
SBY menegaskan negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat menyalin mentah-mentah jalur pembangunan negara maju. Menurutnya, setiap negara memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan fiskal yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang berbeda pula.
Ia mengatakan Indonesia harus merancang strategi pembangunan sendiri dengan mempertimbangkan kemampuan nasional. Pendekatan itu dinilai penting agar arah pembangunan tetap realistis dan sesuai dengan kepentingan jangka panjang.
SBY juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Ia menilai kemampuan beradaptasi akan menentukan apakah negara berkembang dapat bertahan di tengah tekanan yang terus berubah.
Dalam pandangannya, pembangunan yang terlalu bergantung pada model luar justru bisa menimbulkan ketidaksesuaian kebijakan. Karena itu, ia mendorong pendekatan yang lebih mandiri, terukur, dan berlandaskan pada kekuatan domestik.
Keseimbangan Ekonomi Nasional
SBY menilai negara berkembang perlu menjaga keseimbangan antara mendorong aktivitas pasar dan melindungi kepentingan sosial masyarakat. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Ia menyampaikan perlunya sikap terbuka terhadap dunia, tetapi tetap berakar pada kepentingan nasional. Menurutnya, orientasi pasar harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial agar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas.
SBY juga menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkelanjutan secara lingkungan. Dalam kerangka itu, digitalisasi tetap diperlukan, tetapi harus tetap berpusat pada manusia dan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia tercatat terus mengelola utang secara cermat dan terukur. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun, atau 40,75 persen dari PDB, dan masih berada di bawah batas aman 60 persen PDB.
