Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti bahwa perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata yang dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Ia menyebut banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga naiknya permukaan laut sebagai bukti bahwa krisis iklim bukan lagi persoalan masa depan. Pernyataan itu disampaikan dalam International Conference di Perbanas Institute, Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 Juni 2026. Dalam forum tersebut, SBY menegaskan kelompok miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak.
Menurut SBY, perubahan iklim kini hadir sebagai pengalaman sehari-hari yang memukul kehidupan masyarakat secara langsung. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga meningkatnya kerawanan pangan dan tekanan ekonomi bagi kelompok yang paling lemah. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perubahan iklim harus ditempatkan sebagai agenda global yang mendesak. Karena itu, ia mendorong kerja sama internasional yang lebih adil dan lebih serius.
Perubahan iklim dan dampaknya
SBY menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi prediksi yang jauh di masa depan. Ia menyebut berbagai bencana alam telah terjadi di banyak tempat dan semakin sulit dihindari. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, serta naiknya permukaan laut menjadi gambaran nyata dari krisis tersebut. Kondisi ini, menurutnya, paling berat dirasakan oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Ia menilai dampak perubahan iklim tidak berhenti pada bencana fisik semata. Gangguan terhadap produksi pangan, akses air bersih, dan stabilitas ekonomi ikut memperburuk keadaan masyarakat bawah. Dalam situasi seperti ini, kemampuan keluarga rentan untuk bertahan menjadi semakin terbatas. SBY menekankan bahwa krisis iklim harus dipahami sebagai persoalan kemanusiaan sekaligus pembangunan.
Menurutnya, ancaman iklim juga dapat memperlebar kesenjangan sosial jika tidak ditangani secara tepat. Kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar akan lebih mudah beradaptasi dibanding masyarakat miskin. Karena itu, kebijakan penanganan iklim perlu memasukkan aspek keadilan sosial sebagai fondasi utama. Tanpa pendekatan tersebut, dampak krisis akan terus menekan pihak yang paling lemah.
Peran Indonesia dalam diplomasi
SBY mengingatkan bahwa Indonesia telah lama terlibat dalam upaya global menangani perubahan iklim. Ia menyebut pengalaman Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim di Bali pada 2007 sebagai momen penting. Menurutnya, langkah itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam isu lingkungan dunia. Sebaliknya, Indonesia ikut hadir sebagai bagian dari solusi internasional.
Ia menuturkan bahwa keterlibatan dalam diplomasi iklim global memberi pelajaran berharga bagi negara berkembang. Negara-negara seperti Indonesia, kata SBY, memiliki kepentingan besar untuk memastikan agenda iklim berjalan seimbang. Di satu sisi, negara berkembang terdampak lebih dulu oleh bencana iklim. Di sisi lain, mereka juga perlu diberi ruang untuk ikut menentukan arah kebijakan global.
SBY menilai kehadiran Indonesia dalam forum-forum internasional menjadi simbol peran aktif negara berkembang. Menurutnya, kontribusi tersebut penting agar solusi yang dirumuskan tidak hanya menguntungkan negara maju. Ia menegaskan bahwa penanganan perubahan iklim harus mengakomodasi kebutuhan negara yang sedang tumbuh. Dengan begitu, kerja sama global dapat berjalan lebih inklusif dan efektif.
Kolaborasi adil negara maju
Dalam pemaparannya, SBY menegaskan bahwa negara-negara kaya dan maju harus memimpin upaya memerangi perubahan iklim. Ia menilai mereka memiliki kapasitas lebih besar, baik dari sisi teknologi maupun pendanaan. Karena itu, tanggung jawab awal untuk mendorong aksi iklim harus datang dari kelompok negara tersebut. Namun, kepemimpinan itu tidak boleh berjalan sendiri tanpa keterlibatan pihak lain.
SBY juga menekankan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, harus berbuat lebih banyak. Menurutnya, kontribusi tersebut dibutuhkan agar beban penanganan iklim tidak hanya ditanggung satu kelompok negara. Ia menyebut kolaborasi yang adil akan membuat semua pihak memiliki peran sesuai kemampuan masing-masing. Dengan cara itu, tujuan global dapat dicapai tanpa mengabaikan kepentingan negara berkembang.
Ia menilai kerja sama internasional harus dibangun atas dasar tanggung jawab bersama yang proporsional. Negara maju diharapkan memimpin, sementara negara berkembang memperkuat partisipasi dalam bentuk kebijakan dan aksi nyata. SBY menyebut pendekatan itu sebagai bentuk kolaborasi yang adil di arena internasional. Ia meyakini, tanpa keadilan dalam kerja sama, penanganan perubahan iklim akan sulit berjalan optimal.
Urgensi aksi iklim global
Pernyataan SBY menegaskan bahwa isu perubahan iklim kini berada di pusat perhatian kebijakan global. Ancaman yang ditimbulkan tidak lagi bersifat abstrak, melainkan sudah memengaruhi kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat negara-negara di dunia tidak bisa menunda langkah penanganan. Semakin lama respons diambil, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, dampak perubahan iklim berpotensi memengaruhi sektor ekonomi, pangan, dan kesejahteraan sosial. Kelompok miskin menjadi pihak yang paling rentan karena memiliki ruang adaptasi yang terbatas. Oleh sebab itu, strategi penanganan iklim perlu menyentuh perlindungan sosial dan ketahanan ekonomi. Pendekatan yang terintegrasi menjadi penting agar dampak bencana dapat ditekan.
SBY menutup pesannya dengan penekanan bahwa dunia membutuhkan kerja sama yang lebih kuat dan lebih adil. Ia berharap negara maju memegang peran kepemimpinan, sementara negara berkembang terus memperbesar kontribusinya. Dengan kolaborasi yang setara, upaya menghadapi perubahan iklim akan lebih realistis dan berkelanjutan. Pesan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa krisis iklim adalah tantangan bersama yang menuntut aksi bersama.
