Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut pengoperasian satelit Nusantara Lima milik Pasifik Satelit Nusantara akan mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian pengoperasian satelit tersebut di Jakarta, Senin malam, 11 Mei 2026.
Meutya menjelaskan, lebih dari 80 persen populasi Indonesia saat ini telah terhubung ke internet, sementara sekitar 20 persen lainnya masih belum menikmati akses digital. Pemerintah menargetkan hadirnya konektivitas yang menjangkau seluruh wilayah, dari Sabang sampai Merauke, termasuk daerah terluar dan terpencil.
Satelit Nusantara Lima dan Akses Internet
Meutya mengatakan satelit Nusantara Lima memiliki kapasitas besar, yakni 160 Gbps, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan konektivitas di berbagai daerah pelosok. Kehadiran satelit ini diharapkan membuat layanan internet tidak lagi bergantung pada infrastruktur yang hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut dia, pemerataan akses digital harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah terluar mendapat hak informasi yang setara. Dengan kapasitas tersebut, perusahaan dalam negeri dinilai mampu mengambil peran lebih besar dalam pemerataan internet nasional.
Ia menegaskan, kebutuhan konektivitas tidak boleh ditunda hanya karena kesiapan infrastruktur di masa lalu belum maksimal. Pemerintah, kata dia, harus memastikan masyarakat di pulau-pulau terluar segera memperoleh layanan yang layak. Hal itu penting agar warga di wilayah 3T tidak terus tertinggal dalam arus transformasi digital. Selain itu, konektivitas yang merata juga menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Meutya mencontohkan distribusi Starlink di Miangas saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke wilayah terluar di utara Indonesia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan internet di daerah perbatasan memang mendesak dan harus segera dipenuhi. Namun, pemerintah tetap mendorong solusi berbasis industri nasional agar kedaulatan digital lebih kuat. Satelit Nusantara Lima kemudian dipandang sebagai salah satu jawaban atas kebutuhan tersebut.
Target Desa Terhubung Internet
Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum terhubung layanan internet dapat menikmati konektivitas digital pada akhir 2026. Target ini menjadi bagian dari percepatan pembangunan ekosistem Indonesia Digital, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menkomdigi menilai langkah tersebut harus berjalan konsisten agar ketimpangan akses digital dapat ditekan. Dengan begitu, pembangunan ekonomi digital tidak hanya terpusat di kota besar.
Menurut Meutya, ketersediaan internet di desa-desa akan membuka peluang yang lebih luas bagi pendidikan, perdagangan, dan layanan publik. Akses digital juga dinilai dapat mendorong pemerataan informasi di wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Karena itu, perlu ada kerja sama lintas sektor agar target konektivitas dapat tercapai tepat waktu. Pemerintah ingin memastikan masyarakat di desa tidak lagi tertinggal dari pusat pertumbuhan ekonomi.
Ia menambahkan, penguatan infrastruktur digital harus diiringi dengan strategi yang terukur dan berkelanjutan. Pemerintah tidak ingin pembangunan konektivitas berhenti pada tahap pemasangan jaringan semata. Setiap desa yang tersambung harus mendapatkan manfaat nyata dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan itu, internet dapat menjadi alat pemerataan, bukan hanya simbol kemajuan teknologi.
Perlindungan Ruang Digital
Meutya menegaskan bahwa pembangunan konektivitas tidak boleh dipahami sebatas menghadirkan sinyal internet. Pemerintah juga harus memastikan ruang digital yang tersedia aman bagi masyarakat, terutama anak-anak. Ia menilai akses digital yang semakin luas harus dibarengi dengan perlindungan dari ancaman siber. Tanpa pengawasan yang kuat, manfaat internet bisa berbalik menjadi risiko sosial.
Menurut dia, pemerintah menaruh perhatian pada ancaman seperti kekerasan siber, judi online, dan radikalisasi digital. Berbagai risiko itu dinilai dapat merusak masa depan generasi muda jika tidak dicegah sejak dini. Karena itu, penguatan literasi digital dan sistem perlindungan menjadi bagian penting dari agenda nasional. Konektivitas yang sehat harus memastikan masyarakat dapat memanfaatkan internet secara aman dan produktif.
Ia menekankan, peningkatan akses internet harus berujung pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Pemerintah, lanjutnya, akan terus menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dan keamanan pengguna. Prinsip itu menjadi dasar dalam membangun ekosistem digital yang bertanggung jawab. Dengan demikian, transformasi digital dapat memberi manfaat luas tanpa mengorbankan perlindungan masyarakat.
Kolaborasi Industri Digital
Satelit Nusantara Lima disebut sebagai infrastruktur strategis yang mendukung sekaligus mengamankan agenda transformasi digital nasional. Menkomdigi menilai proyek tersebut menunjukkan keberanian industri dalam membangun kemampuan teknologi di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, membutuhkan kolaborasi yang kuat agar ekosistem digital Indonesia terus berkembang. Kerja sama ini juga menjadi penting untuk menjaga kemandirian infrastruktur komunikasi nasional.
Meutya menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berani dan mampu menghadapi tantangan besar. Dalam pandangannya, keberanian industri seperti Pasifik Satelit Nusantara perlu menjadi contoh bagi penguatan teknologi nasional. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah membangun ekosistem digital yang maju, aman, dan berdaulat.
Ia menutup dengan penegasan bahwa masa depan digital Indonesia harus dibangun secara bersama-sama. Infrastruktur, perlindungan pengguna, dan penguatan industri nasional harus berjalan seiring. Jika semua unsur itu terhubung, pemerataan internet dapat menjadi kenyataan di seluruh pelosok negeri. Satelit Nusantara Lima pun diharapkan menjadi tonggak penting menuju konektivitas nasional yang lebih inklusif.
