Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pengoperasian satelit Nusantara Lima milik Pasifik Satelit Nusantara akan mempercepat pemerataan akses internet di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian pengoperasian satelit tersebut di Jakarta, Senin malam, 11 Mei 2026. Pemerintah menilai kehadiran satelit berkapasitas besar ini penting untuk menjangkau wilayah yang masih sulit terhubung jaringan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas digital nasional secara merata.
Menurut data yang dipaparkan Meutya, akses internet saat ini telah menjangkau lebih dari 80 persen populasi Indonesia, atau sekitar 230 juta penduduk. Meski capaian itu besar, masih ada sekitar 20 persen masyarakat yang belum terhubung ke dunia maya. Pemerintah menargetkan seluruh warga, termasuk di wilayah terpencil, dapat menikmati layanan digital yang setara. Karena itu, kehadiran infrastruktur satelit dinilai menjadi solusi yang relevan bagi kebutuhan konektivitas nasional.
Satelit Nusantara Lima
Meutya menjelaskan bahwa Satelit Nusantara Lima memiliki kapasitas hingga 160 Gbps, sehingga dinilai mampu menopang kebutuhan internet di berbagai wilayah. Kapasitas tersebut disebut dapat membantu daerah pelosok yang selama ini belum terjangkau jaringan memadai. Dengan teknologi itu, layanan digital tidak lagi bergantung hanya pada infrastruktur yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah berharap kapasitas besar ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses secara cepat dan efisien.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan konektivitas di daerah terluar seharusnya dapat dipenuhi oleh perusahaan dalam negeri. Menurut dia, Indonesia perlu mengandalkan kemampuan nasional agar distribusi akses internet lebih mandiri. Satelit Nusantara Lima diposisikan sebagai bukti bahwa industri dalam negeri mampu mengambil peran strategis. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan pada penyedia luar negeri.
Meutya menambahkan, pemerintah telah mendahulukan pemenuhan hak masyarakat atas informasi di pulau-pulau terluar. Ia menilai akses internet bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar di era digital. Karena itu, pembangunan konektivitas harus menjangkau daerah yang selama ini tertinggal. Pemerintah ingin memastikan layanan digital hadir merata dari barat hingga timur Indonesia.
Pemerataan Internet Nasional
Dalam sambutannya, Meutya menyebut pemerintah ingin memastikan internet tersedia tidak hanya di wilayah dekat Pulau Jawa. Akses tersebut harus menjangkau Sabang sampai Merauke, serta Pulau Rote sampai Miangas. Pemerataan internet disebut sebagai syarat penting agar masyarakat di seluruh daerah mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan konektivitas yang merata, layanan publik dan ekonomi digital dapat tumbuh lebih seimbang.
Pemerintah saat ini menargetkan 2.500 desa yang belum terhubung internet dapat menikmati konektivitas digital pada akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari percepatan pembangunan ekosistem Indonesia Digital. Fokusnya diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kebijakan ini diharapkan mampu menutup kesenjangan digital antardaerah secara bertahap.
Meutya menekankan bahwa pembangunan jaringan internet tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata. Menurut dia, konektivitas harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, akses digital perlu dibarengi dengan manfaat ekonomi yang nyata. Pemerintah ingin internet menjadi pengungkit pertumbuhan, bukan sekadar infrastruktur tanpa hasil.
Transformasi Digital Aman
Selain membuka akses, pemerintah juga menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat di ruang digital. Meutya menyebut konektivitas harus diiringi dengan upaya menjaga warga dari ancaman siber. Ancaman tersebut mencakup kekerasan siber, judi online, hingga radikalisasi digital. Karena itu, perlu kebijakan yang seimbang antara perluasan akses dan penguatan keamanan.
Ia menegaskan, pembangunan internet tidak akan berarti jika tidak dibarengi perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak. Pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara aman dan produktif. Perlindungan ini menjadi bagian dari agenda transformasi digital nasional. Dengan demikian, kemajuan teknologi tetap berada dalam koridor kepentingan publik.
Menurut Meutya, Satelit Nusantara Lima akan menjadi infrastruktur strategis yang mendukung sekaligus mengamankan transformasi digital nasional. Pemerintah juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan industri untuk membangun ekosistem digital yang maju dan berkelanjutan. Ia menilai keberanian industri nasional menjadi modal penting untuk mewujudkan kedaulatan digital. Ke depan, pemerintah ingin Indonesia memiliki sistem digital yang aman, inklusif, dan berdiri di atas kemampuan sendiri.
Kolaborasi Industri Digital
Meutya mengatakan Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang cakap sekaligus berani untuk mendorong kemajuan digital. Menurut dia, PT Pasifik Satelit Nusantara telah menunjukkan keberanian melalui pengembangan Satelit Nusantara Lima. Pemerintah menilai langkah tersebut patut diapresiasi karena memperkuat posisi industri nasional. Dukungan terhadap sektor swasta disebut penting untuk mempercepat pemerataan teknologi.
Kolaborasi antara pemerintah dan industri dinilai menjadi kunci untuk membangun ekosistem digital yang tangguh. Dalam kerja sama itu, setiap pihak diharapkan mengambil peran sesuai kapasitasnya. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan arah pembangunan, sementara industri menghadirkan inovasi dan implementasi. Sinergi ini diharapkan menghasilkan layanan digital yang lebih luas dan efektif.
Melalui pengoperasian Satelit Nusantara Lima, pemerintah menegaskan komitmennya pada agenda digital yang aman, berdaulat, dan berkelanjutan. Proyek ini juga dianggap sebagai simbol kemampuan Indonesia membangun infrastruktur strategis dari dalam negeri. Jika target konektivitas tercapai, jutaan warga di wilayah terpencil berpeluang menikmati akses internet yang lebih baik. Pada akhirnya, pemerataan digital diharapkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih inklusif.
