Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut pengoperasian satelit Nusantara Lima milik Pasifik Satelit Nusantara akan membantu pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, Senin malam, 11 Mei 2026. Menurut Meutya, kehadiran satelit ini menjadi jawaban atas kebutuhan konektivitas di wilayah yang belum terjangkau jaringan memadai. Pemerintah menargetkan manfaatnya dapat dirasakan hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Meutya menjelaskan, saat ini akses internet telah menjangkau lebih dari 80 persen populasi Indonesia. Artinya, sekitar 230 juta penduduk sudah terhubung dengan dunia maya. Meski capaian itu tergolong besar, masih ada sekitar 20 persen penduduk yang belum menikmati konektivitas digital. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan seluruh warga, termasuk yang tinggal di pelosok, mendapatkan hak yang sama atas layanan internet.
Satelit Nusantara Lima Perluas Akses
Meutya menegaskan, pemerataan internet tidak boleh berhenti di wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan. Akses digital harus hadir dari Sabang sampai Merauke, termasuk Pulau Rote hingga Miangas. Ia mencontohkan, saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Miangas, pemerintah sempat membagikan Starlink untuk memenuhi kebutuhan awal konektivitas. Namun, ke depan, kapasitas nasional melalui Nusantara Lima diharapkan dapat mengambil peran lebih besar.
Satelit Nusantara Lima disebut memiliki kapasitas hingga 160 Gbps, sehingga mampu menopang kebutuhan internet di banyak daerah. Menurut Meutya, kapasitas besar itu penting untuk menjawab tantangan konektivitas di wilayah pelosok Tanah Air. Dengan infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan dalam negeri, pemerintah ingin kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara lebih mandiri. Hal ini juga dinilai memperkuat kedaulatan digital Indonesia.
Meutya menilai, keberadaan satelit tersebut menjadi bukti bahwa industri nasional mampu menghadirkan solusi strategis. Pemerintah, katanya, memilih mengutamakan pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi di daerah terluar. Langkah itu diambil agar wilayah yang belum siap tidak terus tertinggal dari perkembangan digital. Dengan demikian, layanan internet dapat menjadi alat pemerataan, bukan hanya fasilitas tambahan.
Target Desa Terhubung Internet
Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum terhubung layanan internet dapat menikmati konektivitas digital pada akhir 2026. Target ini menjadi bagian dari percepatan pembangunan ekosistem Indonesia Digital. Fokus utama diarahkan pada wilayah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Kehadiran satelit diharapkan mempercepat pencapaian target tersebut.
Menurut Meutya, konektivitas digital memiliki arti lebih dari sekadar tersambung ke jaringan internet. Akses yang tersedia harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Infrastruktur digital juga perlu membuka kesempatan yang lebih luas bagi pendidikan, layanan publik, dan aktivitas usaha. Karena itu, pembangunan jaringan harus disertai dengan strategi pemanfaatan yang jelas.
Pemerintah menilai, desa-desa yang selama ini terisolasi akan memperoleh manfaat langsung dari internet yang stabil. Pelaku usaha kecil, pelajar, hingga tenaga kesehatan dapat memanfaatkan akses digital untuk menunjang kegiatan mereka. Dalam pandangan Meutya, pemerataan konektivitas akan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan nasional yang lebih inklusif.
Perlindungan Ruang Digital
Meutya menegaskan, konektivitas tidak boleh berhenti pada pembangunan jaringan semata. Pemerintah juga ingin memastikan ruang digital yang tersedia aman bagi masyarakat. Setelah akses hadir, perlindungan terhadap pengguna, terutama anak-anak, harus berjalan seiring. Karena itu, penguatan literasi dan pengawasan digital menjadi bagian penting dari agenda pemerintah.
Ia menyebut, ancaman di ruang digital semakin beragam dan tidak bisa diabaikan. Pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dari kekerasan siber, judi online, radikalisasi, dan berbagai risiko lain. Menurut dia, internet yang sehat harus mendukung kesejahteraan, bukan justru menimbulkan masalah baru. Arah kebijakan digital nasional harus menempatkan keamanan publik sebagai prioritas.
Dalam konteks itu, Nusantara Lima tidak hanya dipandang sebagai alat perluasan jaringan. Infrastruktur ini juga dianggap mendukung pengamanan transformasi digital nasional. Pemerintah ingin seluruh layanan digital yang berkembang tetap berada dalam koridor yang aman dan bertanggung jawab. Dengan begitu, kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat.
Kolaborasi Industri Digital
Meutya menilai Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang cakap dan berani mengambil langkah besar. Ia menyebut Pasifik Satelit Nusantara telah menunjukkan keberanian tersebut melalui pembangunan infrastruktur strategis. Pemerintah, katanya, akan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri untuk mempercepat transformasi digital. Kerja sama itu dinilai penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kolaborasi antara pemerintah dan industri diharapkan melahirkan ekosistem digital yang lebih maju. Selain maju, ekosistem tersebut juga harus aman, berdaulat, dan berkelanjutan. Prinsip itu menjadi dasar dalam setiap upaya memperluas akses internet nasional. Pemerintah ingin memastikan manfaat ekonomi digital dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.
Dengan hadirnya Satelit Nusantara Lima, pemerintah melihat peluang besar untuk memperkuat kemandirian digital Indonesia. Infrastruktur ini diyakini dapat menjadi penopang utama konektivitas nasional di masa depan. Jika target pemerataan tercapai, akses internet berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Pada akhirnya, transformasi digital diharapkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi seluruh warga negara.
