Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut pengoperasian satelit Nusantara Lima milik Pasifik Satelit Nusantara akan mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian satelit tersebut di Jakarta, Senin malam, 11 Mei 2026.
Meutya menegaskan, lebih dari 80 persen penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet, tetapi sekitar 20 persen lainnya masih belum menikmati akses digital. Pemerintah menargetkan konektivitas yang lebih merata, dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar.
Pemerataan Akses Digital
Menurut Meutya, capaian akses internet nasional saat ini sudah menjangkau sekitar 230 juta penduduk. Angka itu dinilai besar dibandingkan banyak negara lain, namun belum cukup jika tujuan utamanya adalah menghubungkan seluruh warga.
Ia menekankan bahwa pemerataan tidak hanya penting di daerah yang dekat dengan Pulau Jawa. Pemerintah ingin konektivitas benar-benar hadir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Pulau Rote hingga Miangas.
Dalam acara tersebut, Meutya menyebut bahwa kebutuhan akses digital di daerah pelosok harus dipenuhi dengan infrastruktur yang memadai. Kehadiran satelit Nusantara Lima disebut menjadi salah satu jawaban atas tantangan tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya peran industri dalam menyediakan layanan konektivitas yang mandiri. Menurutnya, perusahaan dalam negeri perlu mengambil bagian agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Kapasitas Besar Satelit
Satelit Nusantara Lima memiliki kapasitas hingga 160 Gbps, yang dinilai cukup besar untuk mendukung layanan internet di berbagai daerah. Kapasitas itu diharapkan mampu membantu wilayah yang selama ini kesulitan mendapat jaringan stabil.
Meutya menyebut satelit tersebut sebagai infrastruktur strategis untuk memperkuat konektivitas nasional. Infrastruktur ini dipandang penting agar layanan digital dapat menjangkau daerah yang belum tersentuh jaringan memadai.
Ia mencontohkan kondisi di daerah terluar yang sebelumnya sempat dibantu perangkat Starlink saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Menurut dia, saat kapasitas nasional belum siap, pemerintah tetap harus memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi.
Dengan hadirnya Nusantara Lima, pemerintah berharap kebutuhan konektivitas di daerah pelosok dapat lebih banyak dipenuhi oleh solusi dalam negeri. Langkah ini juga dinilai mendukung kemandirian teknologi nasional.
Target Desa Terhubung
Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum terhubung layanan internet dapat menikmati konektivitas digital pada akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari percepatan pembangunan ekosistem Indonesia Digital.
Sasaran utama program ini adalah wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemerintah menilai pemerataan internet di kawasan tersebut menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan digital antarwilayah.
Meutya menilai akses internet bukan hanya soal tersambung ke jaringan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan layanan publik. Karena itu, pembangunan infrastruktur digital harus berjalan seiring dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa konektivitas harus memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Jika tidak, pembangunan jaringan internet hanya akan menjadi proyek infrastruktur tanpa nilai sosial yang kuat.
Perlindungan Ruang Siber
Selain memperluas akses internet, pemerintah juga menaruh perhatian pada keamanan ruang digital. Meutya menilai konektivitas harus dibarengi perlindungan masyarakat dari ancaman siber yang makin beragam.
Ia menyebut perlindungan anak dari kekerasan siber, judi online, dan radikalisasi sebagai prioritas penting. Pemerintah, kata dia, tidak ingin perluasan jaringan justru membuka risiko baru bagi kelompok rentan.
Karena itu, agenda transformasi digital nasional tidak hanya berfokus pada kecepatan dan jangkauan layanan. Aspek keamanan, kedaulatan, dan keberlanjutan juga menjadi bagian dari kebijakan yang didorong pemerintah.
Meutya menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan industri. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang cakap sekaligus keberanian untuk membangun ekosistem digital yang maju, aman, dan berdaulat.
