Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pengoperasian Satelit Nusantara Lima milik Pasifik Satelit Nusantara akan memperluas pemerataan akses internet di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian satelit tersebut di Jakarta, Senin malam, 11 Mei 2026.
Menurut Meutya, akses internet saat ini telah menjangkau lebih dari 80 persen populasi, namun masih ada sekitar 20 persen warga yang belum terkoneksi. Pemerintah menilai kehadiran satelit berkapasitas 160 Gbps itu penting untuk memperkuat konektivitas hingga ke wilayah pelosok, pulau terluar, dan daerah tertinggal.
Satelit Nusantara Lima dan Internet
Meutya menyebut capaian akses internet nasional sudah mencakup sekitar 230 juta penduduk. Meski angka itu besar, pemerintah tetap menargetkan seluruh sekitar 280 juta warga Indonesia dapat terhubung. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan digital yang merata di seluruh wilayah.
Ia menekankan bahwa pemerataan konektivitas tidak boleh berhenti di kawasan yang dekat dengan Pulau Jawa. Pemerintah ingin akses internet hadir dari Sabang sampai Merauke, termasuk Pulau Rote hingga Miangas. Dengan begitu, layanan digital dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat di berbagai daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Meutya menyinggung pengalaman pemerintah saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Miangas. Saat itu, pemerintah membagikan layanan Starlink untuk membantu kebutuhan konektivitas warga di daerah terluar tersebut. Namun, ia menilai Indonesia kini perlu mengandalkan infrastruktur dalam negeri untuk kebutuhan serupa.
Menurut Meutya, Satelit Nusantara Lima dapat menjadi solusi yang lebih kuat karena dimiliki perusahaan nasional. Kapasitas besar satelit itu dinilai mampu memenuhi kebutuhan konektivitas di daerah pelosok yang belum terjangkau jaringan memadai. Pemerintah berharap kehadiran infrastruktur ini mempercepat pemerataan layanan internet tanpa bergantung penuh pada teknologi asing.
Target Desa Terhubung
Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum terhubung internet dapat menikmati layanan digital pada akhir 2026. Sasaran itu menjadi bagian dari percepatan pembangunan ekosistem Indonesia Digital. Fokus utama diarahkan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Meutya menjelaskan bahwa target tersebut tidak hanya menyangkut penyediaan sinyal internet. Pemerintah juga ingin memastikan konektivitas yang hadir dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, infrastruktur digital tidak berhenti pada aspek teknis semata.
Ia menegaskan pembangunan konektivitas harus memberi dampak langsung pada kesejahteraan warga. Jika akses internet tidak meningkatkan kualitas hidup, maka manfaatnya dianggap belum optimal. Karena itu, pemerintah mendorong agar infrastruktur digital terhubung dengan penguatan ekonomi lokal.
Dalam pandangan Meutya, daerah yang selama ini terisolasi perlu mendapat prioritas agar tidak tertinggal dalam arus digitalisasi nasional. Kehadiran satelit diharapkan memperkecil kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemerataan ini juga dinilai penting untuk mendukung layanan publik di daerah terpencil.
Perlindungan Ruang Digital
Selain membuka akses, pemerintah juga menaruh perhatian pada perlindungan masyarakat di ruang digital. Meutya menilai konektivitas yang meluas harus dibarengi pengawasan terhadap berbagai ancaman siber. Tanpa perlindungan, akses internet justru dapat memunculkan risiko baru bagi warga.
Ia menyebut pemerintah ingin melindungi anak-anak dari kekerasan siber, judi online, radikalisasi, dan ancaman digital lainnya. Perlindungan tersebut dianggap penting agar pemanfaatan internet tetap aman dan sehat. Dengan begitu, konektivitas dapat menjadi sarana kemajuan, bukan sumber masalah baru.
Meutya menekankan bahwa transformasi digital nasional harus berjalan seiring dengan keamanan ruang digital. Pemerintah, kata dia, tidak hanya mengejar kecepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjaga masyarakat dari dampak negatif teknologi. Pendekatan itu dinilai perlu agar manfaat internet dapat dirasakan secara maksimal.
Ia menambahkan bahwa penguatan keamanan digital merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam era konektivitas luas. Masyarakat harus memperoleh akses yang setara, sekaligus perlindungan yang memadai. Karena itu, kebijakan digital ke depan akan diarahkan pada keseimbangan antara akses, keamanan, dan keberlanjutan.
Kolaborasi Industri Digital
Meutya menilai Satelit Nusantara Lima menjadi bukti bahwa industri dalam negeri mampu menghadirkan infrastruktur strategis. Ia menyebut PSN telah menunjukkan keberanian dalam membangun teknologi yang dibutuhkan bangsa. Pemerintah, menurutnya, akan terus memberi ruang bagi industri nasional untuk berkembang.
Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri disebut menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang maju. Kerja sama itu diperlukan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada jaringan, tetapi juga pada tata kelola yang berdaulat. Pemerintah ingin memastikan transformasi digital berjalan dengan arah yang jelas.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun sistem digital yang aman dan berkelanjutan. Dalam pandangannya, infrastruktur yang kuat harus diikuti kebijakan yang mendukung ketahanan teknologi nasional. Hal ini menjadi penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan digital global.
Melalui Satelit Nusantara Lima, pemerintah berharap pemerataan internet dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Langkah ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan teknologi komunikasi nasional. Dengan dukungan industri, agenda digital pemerintah ditargetkan semakin inklusif dan berdampak luas.
