Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pengoperasian satelit Nusantara Lima milik Pasifik Satelit Nusantara akan mempercepat pemerataan akses internet di Indonesia. Ia menyampaikan hal itu dalam peresmian operasional satelit di Jakarta, Senin malam, 11 Mei 2026. Menurutnya, infrastruktur tersebut menjadi jawaban atas kesenjangan konektivitas yang masih dirasakan di berbagai wilayah. Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai bagian penting dari transformasi digital nasional.
Meutya menjelaskan bahwa akses internet saat ini telah menjangkau lebih dari 80 persen populasi Indonesia. Artinya, sekitar 230 juta penduduk sudah terhubung ke dunia maya, namun masih ada sekitar 20 persen populasi yang belum menikmati layanan tersebut. Pemerintah ingin seluruh 280 juta warga Indonesia dapat tersambung secara merata, tidak hanya di sekitar Pulau Jawa. Target itu mencakup daerah dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah terpencil seperti Pulau Rote dan Miangas.
Satelit Nusantara Lima dan internet
Satelit Nusantara Lima hadir dengan kapasitas hingga 160 Gbps, yang dinilai mampu menopang kebutuhan konektivitas di banyak daerah pelosok. Dengan kapasitas tersebut, pemerintah berharap layanan internet dapat lebih mudah menjangkau wilayah yang selama ini sulit dilayani jaringan terestrial. Meutya menilai infrastruktur ini memberi ruang bagi perusahaan dalam negeri untuk mengambil peran strategis. Kehadiran satelit juga diharapkan mengurangi ketergantungan pada solusi darurat dari luar negeri.
Ia mencontohkan penyaluran Starlink di Miangas ketika Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke wilayah terluar di utara Indonesia. Saat itu, pemerintah mendahulukan pemenuhan hak masyarakat atas informasi karena kebutuhan konektivitas belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh infrastruktur yang ada. Meutya menegaskan kondisi tersebut harus segera diatasi dengan kapasitas nasional yang lebih kuat. Satelit Nusantara Lima dipandang sebagai langkah untuk menjawab kebutuhan itu secara berkelanjutan.
Pemerintah menempatkan pemerataan internet sebagai bagian dari keadilan digital bagi seluruh warga negara. Konektivitas tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di kota besar, tetapi juga harus hadir di daerah terpencil dan perbatasan. Karena itu, satelit menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas layanan secara cepat. Dengan cakupan yang lebih luas, peluang akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital juga ikut terbuka.
Pengoperasian satelit ini juga dinilai mendukung agenda besar penguatan ekosistem digital Indonesia. Pemerintah berharap infrastruktur tersebut bisa menjadi tulang punggung layanan konektivitas di wilayah yang sulit dijangkau. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan nasional untuk mempercepat pemerataan layanan digital. Dalam pandangan pemerintah, kualitas jaringan menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.
Target konektivitas desa terpencil
Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum terhubung internet dapat menikmati layanan digital pada akhir 2026. Target itu menjadi bagian dari percepatan pembangunan ekosistem digital Indonesia, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Fokus utama diarahkan pada wilayah yang selama ini belum tersentuh layanan dasar internet. Pemerintah menilai konektivitas di desa harus menjadi prioritas pembangunan nasional.
Meutya menyebut target tersebut bukan semata urusan infrastruktur, tetapi juga pemerataan kesempatan. Menurutnya, internet dapat membuka akses informasi, pendidikan, layanan publik, dan pasar yang lebih luas bagi masyarakat desa. Karena itu, pembangunan konektivitas harus disertai strategi implementasi yang tepat. Pemerintah ingin memastikan manfaatnya terasa langsung oleh warga.
Ia menegaskan bahwa pengadaan jaringan di wilayah 3T memerlukan pendekatan yang lebih adaptif. Medan geografis yang berat, keterbatasan infrastruktur darat, serta jarak antarpulau membuat solusi satelit menjadi relevan. Dengan teknologi ini, kecepatan penyediaan layanan dapat ditingkatkan tanpa harus menunggu pembangunan jaringan fisik yang panjang. Hal itu dinilai penting untuk mengejar ketertinggalan digital antardaerah.
Selain membangun jaringan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan konektivitas untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal. Akses internet diharapkan memudahkan pelaku usaha kecil menjual produk, memperoleh informasi harga, dan menjangkau pasar baru. Di sisi lain, layanan digital juga dapat membantu masyarakat mengakses administrasi pemerintahan dengan lebih cepat. Pemerintah ingin konektivitas menjadi pintu masuk kesejahteraan, bukan sekadar simbol kemajuan teknologi.
Perlindungan ruang digital
Meutya menegaskan bahwa pembangunan konektivitas tidak boleh berhenti pada penyediaan jaringan semata. Menurutnya, akses internet harus diiringi perlindungan terhadap masyarakat agar ruang digital tetap aman dan sehat. Pemerintah ingin memastikan hadirnya konektivitas tidak justru memunculkan masalah baru di tengah masyarakat. Karena itu, aspek keamanan digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi nasional.
Ia menyoroti ancaman kekerasan siber, judi online, radikalisasi, dan berbagai risiko digital lain yang perlu diantisipasi sejak awal. Pemerintah, kata dia, wajib hadir untuk menjaga anak-anak dan kelompok rentan dari dampak negatif dunia maya. Perlindungan ini dinilai penting agar internet benar-benar menjadi sarana kemajuan. Tanpa pengawasan, perluasan akses justru bisa menimbulkan kerugian sosial.
Dalam pandangan pemerintah, literasi digital harus berjalan beriringan dengan perluasan infrastruktur. Masyarakat perlu memahami cara menggunakan internet secara aman, produktif, dan bertanggung jawab. Karena itu, kehadiran jaringan baru harus diikuti dengan edukasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan membentuk ekosistem digital yang tidak hanya cepat, tetapi juga sehat.
Meutya menekankan bahwa transformasi digital harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas. Konektivitas yang baik harus mendorong tumbuhnya ekonomi, memperkuat layanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah ingin memastikan pembangunan teknologi tidak lepas dari perlindungan terhadap warga. Dengan demikian, manfaat satelit dan jaringan digital bisa dirasakan secara utuh.
Kolaborasi industri digital
Satelit Nusantara Lima disebut sebagai infrastruktur strategis untuk mendukung agenda transformasi digital nasional. Pemerintah menilai keberadaan infrastruktur ini penting karena mampu mempercepat pemerataan layanan di wilayah yang sulit dijangkau. Di saat yang sama, satelit juga dipandang sebagai simbol kemandirian teknologi dalam negeri. Peran industri nasional menjadi semakin penting dalam mendukung kebutuhan tersebut.
Meutya menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berani dan memiliki kapasitas untuk membangun teknologi. PSN dinilai telah menunjukkan keberanian dalam menghadirkan solusi konektivitas berbasis satelit. Pemerintah pun berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan sektor industri untuk mempercepat agenda digital nasional. Sinergi ini diharapkan melahirkan ekosistem yang lebih matang dan berdaya saing.
Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dipandang perlu untuk menjaga keberlanjutan layanan digital di masa depan. Penguatan ekosistem tidak hanya berbicara soal infrastruktur, tetapi juga tata kelola, keamanan, dan kedaulatan data. Pemerintah ingin memastikan perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Karena itu, kerja sama dengan industri disebut menjadi kunci utama.
Ke depan, pemerintah menargetkan ekosistem digital Indonesia tumbuh lebih maju, aman, berdaulat, dan berkelanjutan. Kehadiran Satelit Nusantara Lima diharapkan menjadi tonggak penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Jika target konektivitas desa dan perlindungan ruang digital berjalan seimbang, manfaatnya akan lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah menilai langkah ini sebagai fondasi penting untuk masa depan digital Indonesia.
