Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut pengoperasian satelit Nusantara Lima milik Pasifik Satelit Nusantara akan membantu pemerataan akses internet secara nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, Senin malam, 11 Mei 2026. Menurut Meutya, capaian konektivitas saat ini telah menjangkau lebih dari 80 persen populasi Indonesia. Pemerintah, kata dia, masih memiliki pekerjaan rumah untuk menghubungkan sekitar 20 persen warga yang belum terkoneksi.
Meutya menilai kehadiran infrastruktur satelit berkapasitas besar akan memperkuat jangkauan internet hingga wilayah terpencil. Ia menegaskan target pemerintah bukan hanya menghadirkan akses di sekitar Pulau Jawa, tetapi juga dari Sabang sampai Merauke, termasuk Pulau Rote hingga Miangas. Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut pemerintah ingin memastikan seluruh dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia dapat terhubung. Kehadiran Nusantara Lima disebut menjadi langkah penting untuk mendukung tujuan tersebut.
Satelit Nusantara Lima
Meutya menjelaskan bahwa satelit Nusantara Lima memiliki kapasitas hingga 160 Gbps, sehingga mampu menopang kebutuhan konektivitas di berbagai daerah. Kapasitas tersebut dinilai memadai untuk menjawab kebutuhan layanan internet di wilayah pelosok yang selama ini sulit dijangkau jaringan darat. Pemerintah berharap pemanfaatan satelit ini dapat memperkuat pemerataan akses digital secara lebih merata. Dengan begitu, masyarakat di daerah terluar dapat menikmati layanan internet tanpa bergantung penuh pada infrastruktur konvensional.
Ia juga menyoroti pengalaman pemerintah saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Miangas, wilayah terluar di utara Indonesia. Saat itu, pemerintah membagikan layanan Starlink sebagai solusi sementara untuk kebutuhan konektivitas warga. Meutya menilai langkah tersebut penting ketika infrastruktur nasional belum siap sepenuhnya. Namun, ia menegaskan bahwa ke depan kebutuhan masyarakat seharusnya dapat dipenuhi oleh perusahaan dalam negeri.
Menurut Meutya, hak masyarakat di pulau terluar untuk mendapatkan informasi harus dipenuhi tanpa penundaan. Pemerintah tidak ingin daerah tertinggal terus bergantung pada solusi darurat yang sifatnya sementara. Karena itu, pengoperasian satelit Nusantara Lima dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan layanan internet yang lebih stabil dan berkelanjutan. Infrastruktur ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi pemerataan digital nasional.
Meutya menambahkan bahwa keberadaan satelit nasional juga menunjukkan kemampuan industri dalam negeri untuk membangun teknologi strategis. Ia menyebut kebijakan ini tidak hanya soal konektivitas, tetapi juga soal kemandirian digital Indonesia. Dengan kapasitas besar dan jangkauan luas, Nusantara Lima diproyeksikan memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan infrastruktur ruang angkasa. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
Target internet desa
Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum terhubung layanan internet dapat menikmati konektivitas digital pada akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari percepatan pembangunan ekosistem Indonesia Digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Meutya mengatakan perluasan akses ini menjadi prioritas agar kesenjangan digital dapat ditekan. Pemerintah juga ingin memastikan layanan publik dan aktivitas ekonomi di desa dapat tumbuh lebih cepat.
Fokus utama program ini tidak hanya pada penyediaan sinyal internet, tetapi juga pada pemerataan manfaatnya. Pemerintah menilai akses digital harus mampu membuka peluang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan layanan pemerintahan yang lebih efisien. Dengan konektivitas yang memadai, masyarakat di daerah terpencil diharapkan tidak tertinggal dalam arus transformasi digital. Karena itu, pembangunan jaringan internet ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang mendesak.
Meutya menegaskan bahwa konektivitas tanpa dampak ekonomi hanya akan menjadi proyek infrastruktur yang tidak optimal. Ia menilai kehadiran internet harus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini sulit berkembang. Pemerintah ingin agar setiap perluasan jaringan benar-benar menghadirkan nilai tambah bagi warga. Oleh sebab itu, pengukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari jumlah desa yang terhubung.
Dalam pandangan pemerintah, konektivitas digital juga harus memperkuat aktivitas ekonomi lokal di desa dan wilayah 3T. Akses internet dapat membantu pelaku usaha memasarkan produk, mencari informasi, dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Selain itu, warga dapat memanfaatkan layanan digital untuk meningkatkan produktivitas harian. Pemerintah berharap pengoperasian satelit Nusantara Lima menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi berbasis digital.
Perlindungan ruang digital
Selain membangun jaringan internet, pemerintah juga menyiapkan perlindungan bagi masyarakat setelah akses digital tersedia. Meutya menyebut konektivitas harus dibarengi pengawasan agar ruang digital tidak justru membawa ancaman baru. Ia menilai akses internet yang luas perlu diiringi dengan tata kelola yang aman dan bertanggung jawab. Hal itu penting agar masyarakat, terutama anak-anak, tidak menjadi korban penyalahgunaan teknologi.
Pemerintah menegaskan perlunya perlindungan terhadap kekerasan siber, judi online, radikalisasi, dan berbagai bentuk ancaman digital lain. Meutya mengatakan internet yang cepat harus sejalan dengan ruang digital yang sehat. Karena itu, penguatan regulasi dan literasi digital menjadi bagian dari agenda besar transformasi digital nasional. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara produktif dan aman.
Ia menilai keberhasilan konektivitas tidak boleh diukur semata-mata dari luasnya jaringan yang terbangun. Pemerintah harus memastikan masyarakat dapat menggunakan akses tersebut tanpa terjebak risiko digital yang merugikan. Perlindungan pengguna, khususnya kelompok rentan, menjadi perhatian utama dalam setiap ekspansi infrastruktur digital. Dengan begitu, manfaat internet dapat dinikmati tanpa mengorbankan keamanan publik.
Meutya menegaskan bahwa konektivitas harus menjadi alat untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera, bukan sekadar menambah jumlah perangkat terhubung. Pemerintah berkomitmen menjaga agar transformasi digital berjalan maju, aman, dan berdaulat. Karena itu, kolaborasi dengan industri akan terus diperkuat untuk mendukung ekosistem digital nasional. Satelit Nusantara Lima disebut sebagai salah satu infrastruktur strategis dalam arah kebijakan tersebut.
Kolaborasi industri nasional
Dalam penutupannya, Meutya menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang pintar dan berani untuk membangun sektor digital. Ia menilai PSN telah menunjukkan keberanian dalam mengembangkan proyek satelit nasional yang berkapasitas besar. Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong kolaborasi dengan pelaku industri untuk mempercepat pembangunan teknologi strategis. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan digital global.
Kolaborasi tersebut juga dipandang penting untuk memastikan infrastruktur digital tidak bergantung pada pihak luar. Pemerintah ingin memperluas partisipasi industri nasional dalam penyediaan layanan yang andal dan berkelanjutan. Dengan dukungan swasta, pembangunan ekosistem digital dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien. Arah kebijakan ini sekaligus menegaskan pentingnya kemandirian dalam pengelolaan teknologi komunikasi.
Meutya mengatakan transformasi digital nasional harus dibangun dengan prinsip maju, aman, berdaulat, dan berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam mengembangkan jaringan, layanan, dan perlindungan digital di seluruh Indonesia. Pemerintah menilai satelit Nusantara Lima dapat menjadi salah satu pengungkit utama untuk mencapai tujuan itu. Ke depan, pemerataan internet akan diiringi upaya menjaga kepentingan nasional di sektor digital.
Dengan pengoperasian satelit Nusantara Lima, pemerintah berharap kesenjangan akses internet di wilayah 3T dapat semakin menyempit. Langkah ini juga diharapkan membuka peluang baru bagi pendidikan, ekonomi, dan layanan publik di daerah terpencil. Di sisi lain, perlindungan ruang digital tetap menjadi prioritas agar manfaat konektivitas tidak disalahgunakan. Pemerintah pun menegaskan komitmen untuk terus membangun ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing.
