Teknologi direct-to-device (D2D) mulai menarik perhatian industri satelit global, termasuk di Indonesia. Asosiasi Satelit Indonesia menilai perkembangan ini sebagai peluang besar bagi sektor nasional, meski masih dibayangi tantangan regulasi dan kedaulatan data.
Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia, Rusdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan bahwa D2D memiliki dua model utama, yakni direct-to-cell dan direct IoT. Teknologi ini memungkinkan ponsel dan perangkat sensor terhubung langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan seperti BTS.
D2D dan Satelit
Menurut Rusdianto, direct-to-cell memungkinkan telepon genggam tersambung langsung ke jaringan satelit. Sementara itu, direct IoT membuka jalan bagi sensor di sektor maritim, industri, dan berbagai layanan lapangan untuk mengirim data secara real-time. Model ini dinilai dapat memangkas ketergantungan pada pengumpul data sebelum informasi diteruskan ke satelit.
Penerapan D2D juga dinilai relevan dengan kebutuhan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT. Di tengah tensi geopolitik global, banyak negara mendorong sistem navigasi mandiri sebagai alternatif GPS. Kondisi itu membuat persaingan di sektor satelit semakin strategis dan bernilai tinggi.
Rusdianto menyebut persaingan antarnegeri dalam penguasaan teknologi navigasi semakin nyata. Menurut dia, setiap negara ingin memiliki sistem sendiri agar tidak sepenuhnya bergantung pada pihak luar. Karena itu, pengembangan D2D tidak hanya soal konektivitas, tetapi juga soal posisi strategis sebuah negara.
Regulasi D2D di Indonesia
Meski potensinya besar, implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan aturan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengkaji model operasional, penggunaan spektrum, dan skema layanan yang paling sesuai. Pembahasan ini menjadi penting agar industri dapat melangkah tanpa menabrak kepentingan publik.
Saat ini, layanan D2D dapat dijalankan melalui spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai untuk kebutuhan besar. Di tingkat global, International Telecommunication Union masih membahas tambahan alokasi frekuensi untuk mendukung teknologi tersebut.
Rusdianto memperkirakan penambahan alokasi frekuensi baru bisa terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028. Karena itu, industri di dalam negeri masih membutuhkan kesiapan regulasi yang lebih matang. Tanpa kepastian tersebut, adopsi D2D dikhawatirkan berjalan lambat.
Model Operasional D2D
Dalam pengembangannya, D2D dikenal memiliki dua pendekatan, yakni model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, sedangkan model regeneratif menjadikan satelit berfungsi layaknya operator seluler dengan jaringan inti sendiri. Keduanya memiliki implikasi teknis dan bisnis yang berbeda bagi industri.
Di Indonesia, skema yang paling mungkin diterapkan masih terus dikaji oleh pemangku kepentingan. Salah satu pertanyaan utamanya adalah apakah layanan nanti akan dioperasikan oleh operator seluler atau langsung oleh satelit. Menurut Rusdianto, kemungkinan besar satelit hanya akan menjadi perpanjangan dari BTS melalui model transparan.
Pendekatan itu dinilai lebih realistis untuk tahap awal karena memanfaatkan ekosistem yang sudah terbentuk. Selain itu, model tersebut lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar domestik. Meski begitu, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil kajian pemerintah dan industri.
Kedaulatan Data Nasional
ASSI menekankan bahwa penerapan D2D harus tetap memperhatikan kedaulatan nasional. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan. Namun, untuk mencapai kondisi itu dibutuhkan waktu, investasi besar, dan kesiapan ekosistem.
Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap berada di Indonesia. Rusdianto menegaskan bahwa data konsumen harus terlindungi karena berkaitan langsung dengan kedaulatan digital. Dengan demikian, kerja sama dengan pihak asing tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kontrol atas data.
Di sisi lain, persaingan global juga semakin ketat dengan kehadiran pemain besar seperti Starlink, Amazon, dan perusahaan asal China. Mereka tengah mengembangkan konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar untuk merebut pasar masa depan. Situasi ini mendorong Indonesia agar lebih sigap beradaptasi, supaya tidak tertinggal dalam transformasi teknologi satelit.
