Nilai tukar rupiah ditutup melemah di level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat, kondisi yang langsung memicu tekanan pada pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kenaikan kurs membuat biaya bahan baku, baik lokal maupun impor, ikut terkerek dan menekan ruang gerak bisnis di lapangan.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah menyiapkan proyeksi kebijakan jangka panjang untuk meredam gejolak ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027, dengan nilai tukar rupiah berada di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS.
Tekanan Kurs Meningkat
Melemahnya rupiah ke level Rp17.700 per dolar AS menjadi sinyal bahwa tekanan eksternal masih kuat. Kondisi ini membuat pelaku usaha harus menghitung ulang biaya produksi dan strategi penjualan.
Efek pelemahan kurs paling cepat terasa pada sektor yang bergantung pada bahan baku impor. Namun, sektor yang memakai bahan baku lokal juga ikut terdampak karena harga komponen pendukung bergerak naik.
Di sisi lain, pelemahan mata uang mempersempit ruang perencanaan keuangan bagi pelaku usaha kecil. Mereka dituntut lebih cermat menjaga arus kas agar operasional tetap berjalan.
Situasi tersebut membuat pelaku usaha tidak bisa hanya mengandalkan penjualan harian. Mereka perlu menyesuaikan struktur biaya agar tetap kompetitif di tengah perubahan pasar.
Target Ekonomi Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Pemerintah juga membidik stabilitas rupiah di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS.
Target itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026. Arahan tersebut menegaskan pentingnya strategi fiskal dan moneter yang prudent serta berkelanjutan.
Pemerintah menilai kebijakan jangka panjang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Stabilitas makro dianggap sebagai syarat agar dunia usaha bisa beroperasi dengan lebih pasti.
Dalam pernyataannya, Presiden menekankan perlunya kebijakan yang mampu menjaga nilai tukar tetap stabil terhadap mata uang dunia. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga kepercayaan pasar sekaligus daya saing ekonomi.
UMKM Hadapi Tekanan
Di lapangan, tekanan kurs langsung dirasakan pelaku UMKM, termasuk Vanilla Hijab. Perusahaan itu menghadapi kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga bahan baku dan perubahan kurs dolar.
Atina menjelaskan bahwa perusahaannya memilih menaikkan harga secara bertahap. Langkah ini diambil agar bisnis tetap bertahan tanpa mengejutkan konsumen secara drastis.
Ia mencontohkan harga hijab yang semula Rp80.000 menjadi Rp95.000. Penyesuaian dilakukan perlahan karena kenaikan mendadak dinilai berisiko menekan penjualan.
Menurut Atina, persaingan dengan produk impor siap jual menjadi tantangan berat bagi merek lokal. Biaya produksi yang dilakukan seluruhnya di dalam negeri membuat struktur harga mereka lebih tinggi dibandingkan produk white label dari luar negeri.
Strategi Bertahan
Selain menaikkan harga secara bertahap, Vanilla Hijab juga memilih menahan volume produksi. Perusahaan tidak lagi seagresif sebelumnya dalam merilis produk dalam jumlah besar.
Strategi itu ditempuh untuk membaca pergerakan pasar dan daya beli konsumen. Dengan begitu, perusahaan dapat menyesuaikan stok tanpa menambah risiko penumpukan barang.
Atina menilai penyesuaian harga saja tidak cukup untuk menjaga minat konsumen. Karena itu, perusahaan menambah inovasi dan nilai tambah pada produk yang ditawarkan.
Salah satu pengembangan yang sedang dijalankan adalah hijab tanpa pentul. Menurut Atina, tambahan nilai seperti itu membuat konsumen tetap merasa diuntungkan meski harga produk naik.
