Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menunjukkan pelemahan, namun pemerintah memastikan subsidi bahan bakar minyak tetap aman hingga akhir tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran subsidi telah dihitung dengan asumsi rupiah yang lebih hati-hati dibandingkan proyeksi awal APBN.
Dalam konferensi pers APBNKita di Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026), Purbaya menegaskan pemerintah sudah mengantisipasi tekanan nilai tukar. Ia juga menilai keputusan mempertahankan subsidi BBM penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di tengah gejolak global.
Subsidi Tetap Dijaga
Purbaya memastikan subsidi BBM masih dipertahankan sampai akhir tahun. Ia menegaskan kebijakan itu sudah masuk dalam perhitungan anggaran pemerintah.
Menurut Purbaya, pihaknya tidak menyusun perhitungan hanya berdasarkan asumsi rupiah dalam APBN. Pemerintah telah memasukkan angka kurs yang lebih konservatif agar beban subsidi tetap terkendali.
Ia menyampaikan bahwa pelemahan rupiah memang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan fiskal. Meski demikian, pemerintah disebut masih memiliki ruang untuk menjaga komitmen subsidi.
Pernyataan itu disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik atas dampak nilai tukar terhadap belanja negara. Purbaya menilai pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif sejak awal.
Kurs Melampaui Asumsi
Dalam APBN 2026, asumsi dasar nilai tukar rupiah dipatok pada level Rp16.500 per dolar AS. Namun, kurs di pasar telah bergerak di atas asumsi tersebut.
Pada perdagangan pagi ini, dolar AS bertengger di level Rp17.705. Kondisi itu menunjukkan tekanan yang cukup besar terhadap mata uang domestik.
Pelemahan rupiah dinilai dapat memengaruhi berbagai pos belanja negara. Salah satu yang paling sensitif adalah subsidi energi yang erat kaitannya dengan harga impor dan komoditas global.
Meski demikian, pemerintah mengaku sudah menyiapkan ruang fiskal untuk menghadapi skenario tersebut. Dengan begitu, kebijakan subsidi tidak langsung terdampak oleh pelemahan kurs.
Tekanan Global Meningkat
Purbaya tidak menampik bahwa kondisi geopolitik global ikut menekan perekonomian dunia. Ketidakpastian di Timur Tengah disebut menjadi salah satu faktor utama.
Konflik yang belum mereda memicu kenaikan harga berbagai komoditas strategis. Minyak mentah dunia dan crude palm oil atau CPO menjadi dua komoditas yang ikut terdorong naik.
Menurut Purbaya, lonjakan harga komoditas dapat menambah tekanan bagi fiskal nasional. Situasi ini membuat pemerintah harus lebih cermat dalam menjaga daya beli masyarakat.
Ia menilai gejolak eksternal tersebut tidak bisa diabaikan dalam penyusunan kebijakan. Karena itu, subsidi masih dipertahankan sebagai bantalan ekonomi.
Alasan Kebijakan Dipilih
Purbaya menyebut kebijakan mempertahankan subsidi BBM kerap menuai kritik. Ada pihak yang menilai anggaran lebih baik dialihkan ke pembangunan infrastruktur.
Namun, ia berpendapat kritik itu sering kali tidak memahami karakteristik masyarakat Indonesia. Menurutnya, kenaikan harga BBM dapat memicu tekanan sosial yang lebih luas.
Purbaya menegaskan stabilitas sosial dan politik menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan fiskal. Jika kondisi masyarakat terganggu, ruang pemerintah untuk membangun ekonomi juga ikut melemah.
Ia menambahkan bahwa sedikit subsidi justru dapat menjaga keadaan tetap tenang. Dengan kondisi yang stabil, pemerintah disebut dapat melanjutkan agenda pembangunan secara lebih efektif.
