Registrasi SIM card di Indonesia akan memasuki tahap baru pada 1 Juli 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital mewajibkan pemindaian wajah atau face recognition sebagai bagian dari aktivasi kartu seluler. Kebijakan ini diterapkan untuk memperkuat validasi data pelanggan, sekaligus menekan penyalahgunaan nomor untuk kejahatan digital. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.
Dengan ketentuan baru itu, proses registrasi tidak lagi hanya mengandalkan Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga. Calon pelanggan juga harus melewati verifikasi biometrik wajah agar identitasnya dipastikan sesuai dengan data kependudukan. Komdigi menyebut langkah ini sebagai upaya mencegah penipuan online, spam, hoaks, judi, dan tindak kriminal siber lain. Operator seluler dan mitra resmi penjualan kartu SIM pun mulai menyesuaikan sistem menjelang penerapan aturan.
Registrasi SIM Card Berbasis Wajah
Aturan baru registrasi SIM card menandai perubahan besar dalam tata kelola layanan telekomunikasi. Pemerintah menambahkan verifikasi wajah untuk memperkuat proses identifikasi pelanggan. Langkah ini diharapkan membuat data pengguna lebih akurat dan sulit disalahgunakan. Fokus utamanya adalah keamanan layanan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan digital.
Dalam skema baru, calon pelanggan wajib melakukan pemindaian wajah saat membeli kartu SIM. Proses ini dapat dilakukan melalui perangkat milik operator seluler atau mitra penjualan resmi. Data biometrik kemudian dicocokkan dengan basis data kependudukan pemerintah. Jika data tidak sesuai, aktivasi nomor dapat ditolak.
Komdigi menilai penggunaan face recognition dapat menutup celah penyalahgunaan nomor seluler. Selama ini, nomor anonim kerap dipakai untuk penipuan online dan penyebaran pesan massal. Verifikasi wajah juga dinilai membantu menekan praktik hoaks dan kejahatan siber lainnya. Karena itu, kebijakan ini diposisikan sebagai penguatan pengawasan digital.
Pemerintah memastikan implementasi aturan berlangsung bertahap agar masyarakat dan operator siap. Sosialisasi telah mulai digencarkan sebelum kebijakan berlaku penuh. Operator seluler juga diminta memastikan perangkat dan sistem mereka mendukung proses biometrik. Dengan begitu, registrasi SIM card tetap berjalan lancar saat aturan efektif diberlakukan.
Aturan Baru Bagi Pelanggan
Untuk warga negara Indonesia, registrasi tetap menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan data biometrik wajah. Sementara itu, warga negara asing wajib memakai paspor serta dokumen izin tinggal yang sah. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan seluruh pelanggan terverifikasi secara legal. Pemerintah ingin semua data pelanggan seluler terhubung dengan identitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Khusus pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga. Skema ini dipakai karena pengguna belum memiliki dokumen identitas penuh seperti pelanggan dewasa. Dengan demikian, tanggung jawab verifikasi tetap berada pada pihak keluarga. Aturan tersebut juga membantu menjaga akurasi data pelanggan usia muda.
Batas kepemilikan nomor seluler tidak mengalami perubahan dalam kebijakan baru ini. Satu pelanggan tetap dapat memiliki maksimal tiga nomor pada satu operator. Secara keseluruhan, jumlah nomor yang bisa dimiliki dibatasi hingga sembilan nomor. Pembatasan ini dipertahankan untuk mencegah penumpukan nomor yang tidak terkendali.
Komdigi menyebut kebijakan tersebut bukan untuk menyulitkan pelanggan, melainkan melindungi mereka. Pemerintah menilai tata kelola SIM card yang lebih ketat akan membuat ekosistem digital lebih aman. Dengan validasi ganda, peluang penyalahgunaan identitas diharapkan semakin kecil. Keamanan pengguna menjadi alasan utama di balik perubahan sistem ini.
Operator Siapkan Sistem Baru
Sejumlah operator seluler telah mulai melakukan penyesuaian teknis untuk mendukung kebijakan ini. Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart termasuk di antara operator yang menyiapkan infrastruktur baru. Penyesuaian dilakukan agar proses registrasi berbasis wajah dapat berjalan tanpa hambatan. Sistem internal juga disiapkan untuk menyesuaikan alur validasi data pelanggan.
Selain infrastruktur, operator juga meningkatkan kesiapan layanan di gerai resmi dan kanal penjualan lain. Perangkat pemindaian wajah harus kompatibel dengan sistem verifikasi yang ditetapkan pemerintah. Petugas lapangan pun memerlukan pelatihan agar proses registrasi berjalan seragam. Hal ini penting supaya masyarakat tidak mengalami kesulitan saat mendaftar kartu SIM.
Sosialisasi kepada publik menjadi bagian penting sebelum aturan berlaku. Masyarakat perlu memahami dokumen apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana prosedur pendaftarannya. Tanpa sosialisasi yang memadai, kebijakan berisiko menimbulkan kebingungan di lapangan. Karena itu, operator dan pemerintah diminta menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami.
Dengan kesiapan teknis yang terus dibangun, implementasi face recognition diharapkan dapat berlangsung lebih mulus. Pemerintah menargetkan kebijakan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan telekomunikasi. Di sisi lain, operator perlu menjaga kualitas layanan agar perubahan sistem tidak mengganggu pelanggan. Transisi ini menjadi ujian penting bagi industri seluler nasional.
Perlindungan Data Jadi Sorotan
Penerapan face recognition memunculkan perhatian publik terkait keamanan data pribadi. Sebagian masyarakat khawatir data biometrik dapat disalahgunakan jika tidak dikelola secara ketat. Isu ini menjadi sorotan karena data wajah termasuk informasi sensitif. Oleh karena itu, Komdigi menegaskan perlindungan data tetap menjadi prioritas.
Pemerintah menyatakan pengelolaan data biometrik akan mengikuti ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Data pelanggan tidak disimpan di Komdigi maupun operator seluler. Informasi biometrik akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Skema ini diharapkan mengurangi risiko kebocoran data pada pihak layanan.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan pengaturan tersebut dirancang untuk melindungi pelanggan. Menurut dia, tata kelola SIM card harus mampu mencegah kejahatan digital sejak awal. Pemerintah ingin memastikan data biometrik tidak tersebar di banyak pihak. Dengan model penyimpanan terpusat, pengawasan dapat dilakukan lebih ketat.
Kebijakan registrasi SIM card berbasis wajah menjadi langkah strategis pemerintah dalam menata ekosistem digital. Di satu sisi, aturan ini menekan penyalahgunaan nomor untuk kejahatan online. Di sisi lain, penerapannya menuntut sistem yang aman dan transparan. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kesiapan operator, kepatuhan masyarakat, dan perlindungan data yang kuat.
