Registrasi kartu SIM di Indonesia akan berubah signifikan mulai 1 Juli 2026, ketika verifikasi wajah atau face recognition resmi menjadi bagian dari proses aktivasi nomor seluler. Kebijakan ini ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui regulasi baru untuk memperkuat validasi data pelanggan dan menekan penyalahgunaan nomor. Aturan tersebut menandai pergeseran dari registrasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) menuju sistem yang lebih ketat. Langkah ini juga ditujukan untuk mengurangi penipuan online, spam, dan kejahatan siber lain yang kerap memanfaatkan nomor seluler.
Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026, calon pelanggan kini wajib menjalani pemindaian wajah saat mendaftarkan kartu SIM. Data biometrik kemudian dicocokkan dengan basis data kependudukan pemerintah agar identitas pengguna benar-benar terverifikasi. Komdigi menyebut mekanisme ini sebagai upaya pengamanan pelanggan dari tindak kriminal digital yang semakin beragam. Sejumlah operator seluler juga mulai menyiapkan sistem dan infrastruktur untuk mendukung penerapan aturan tersebut.
Registrasi SIM Card Wajah
Aturan baru ini menempatkan biometrik wajah sebagai elemen utama dalam registrasi nomor seluler. Prosesnya tidak lagi bergantung pada NIK dan KK semata, melainkan harus disertai verifikasi identitas yang lebih akurat. Dengan begitu, nomor yang diaktifkan diharapkan benar-benar berada di tangan pemilik sah. Komdigi menilai skema ini dapat menutup celah penyalahgunaan data pelanggan.
Bagi calon pelanggan, pemindaian wajah dilakukan melalui perangkat milik operator seluler atau mitra penjualan resmi. Data biometrik yang terkumpul akan dicocokkan dengan data kependudukan pemerintah. Jika hasil verifikasi sesuai, registrasi dapat dilanjutkan ke tahap aktivasi nomor. Jika tidak cocok, proses pendaftaran berpotensi ditolak sampai identitas dapat dipastikan.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan bagian dari perlindungan publik. Nomor seluler yang terverifikasi diharapkan lebih sulit dipakai untuk penipuan, penyebaran hoaks, judi online, dan praktik kejahatan digital lain. Dalam jangka panjang, registrasi berbasis wajah juga diharapkan mendorong tata kelola pelanggan yang lebih tertib. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan menjelang pemberlakuan aturan.
Syarat Registrasi Pelanggan
Ketentuan registrasi juga dibedakan berdasarkan status kewarganegaraan dan usia pelanggan. Warga negara Indonesia wajib menggunakan NIK serta data biometrik berupa pengenalan wajah. Sementara itu, warga negara asing harus memakai paspor dan dokumen izin tinggal yang sah. Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan identitas dan biometrik kepala keluarga.
Aturan tersebut tetap mempertahankan batas jumlah nomor yang dapat dimiliki pelanggan. Satu orang hanya dapat memiliki maksimal tiga nomor pada satu operator seluler. Adapun total kepemilikan nomor di seluruh operator dibatasi hingga sembilan nomor. Ketentuan ini berlaku sebagai bagian dari pengendalian data pelanggan agar tidak disalahgunakan.
Komdigi menilai pembatasan itu penting untuk menekan praktik registrasi massal yang selama ini kerap dimanfaatkan untuk keperluan ilegal. Dengan identitas yang lebih ketat, penyedia layanan diharapkan lebih mudah melacak kepemilikan nomor. Konsumen juga mendapat perlindungan yang lebih baik dari risiko penggunaan nomor atas nama orang lain. Pada saat yang sama, pemerintah tetap menjaga agar layanan telekomunikasi tetap mudah diakses masyarakat.
Respons Operator Seluler
Sejumlah operator besar seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XLSmart telah menyesuaikan sistem untuk mendukung kebijakan baru itu. Penyesuaian dilakukan pada sisi teknologi, infrastruktur, dan layanan pelanggan agar proses registrasi berjalan lancar. Operator juga mulai menyiapkan perangkat pendukung yang dibutuhkan di gerai dan mitra resmi. Tujuannya adalah memastikan transisi ke sistem biometrik tidak mengganggu layanan publik.
Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat mulai digencarkan menjelang pemberlakuan kebijakan. Informasi mengenai tata cara registrasi dengan wajah akan disampaikan melalui berbagai kanal layanan operator. Langkah ini dinilai penting agar pelanggan memahami prosedur baru sebelum aturan resmi diterapkan. Tanpa edukasi yang memadai, potensi kebingungan di lapangan bisa meningkat.
Operator juga dituntut menjaga kenyamanan pelanggan selama proses pendaftaran berlangsung. Kecepatan sistem, akurasi verifikasi, dan kemudahan akses menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi. Jika mekanisme berjalan efisien, registrasi biometrik dapat diterima publik secara lebih baik. Sebaliknya, hambatan teknis berisiko memicu keluhan pelanggan dan memperlambat adopsi.
Keamanan Data Biometrik
Penerapan face recognition memunculkan perhatian baru terkait keamanan dan perlindungan data pribadi pengguna. Kekhawatiran publik terutama muncul pada penyimpanan serta pemanfaatan data biometrik yang bersifat sensitif. Komdigi menegaskan bahwa pengelolaan data akan mengikuti ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Penegasan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan baru.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyampaikan bahwa data biometrik pelanggan tidak disimpan di Komdigi maupun operator seluler. Data tersebut ditempatkan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dengan skema itu, pemerintah berupaya memusatkan pengelolaan data pada lembaga yang berwenang. Mekanisme ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas.
Komdigi menilai pemisahan penyimpanan data tersebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan informasi pelanggan. Di tengah meningkatnya kejahatan digital, perlindungan data menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, registrasi SIM card dengan wajah ditempatkan sebagai kebijakan keamanan, bukan sekadar administrasi. Pemerintah berharap sistem baru ini mampu menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dan tertib.
