Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pertanyaan mengenai anggaran bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar. Ia mengaku belum mengetahui detail dana tersebut saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Rabu, 27 Mei 2026.
Menurut Purbaya, informasi mengenai sumber anggaran itu sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara. Ia juga menilai anggaran tersebut kemungkinan berada di bawah kewenangan Kemensetneg.
Anggaran sapi kurban disorot
Pernyataan Purbaya muncul setelah publik menyoroti pembiayaan penyaluran 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo pada Idul Adha 1447 Hijriah. Program tersebut disebut menggunakan dana negara yang disalurkan melalui bantuan kemasyarakatan presiden.
Saat diminta keterangan lebih lanjut, Purbaya menjawab singkat bahwa dirinya belum mengetahui persoalan itu. Ia kemudian meminta agar pertanyaan diarahkan kepada Mensesneg.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyatakan bahwa dana tersebut, menurut pemahamannya, berasal dari pihak Sekretariat Negara. Ia menegaskan bahwa informasi rinci mengenai penggunaan anggaran belum ia cek secara langsung.
Penjelasan dari Kemensetneg
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran bantuan sapi kurban bersumber dari APBN. Dana itu digunakan melalui skema bantuan kemasyarakatan presiden yang dialokasikan untuk kebutuhan kurban di berbagai daerah.
Juri menyebut besaran anggaran menyesuaikan harga sapi di tiap wilayah. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat menyalurkan hewan kurban sesuai kebutuhan dan harga pasar setempat.
Ia memperkirakan total dana yang dipakai berada di kisaran Rp100 miliar. Angka itu muncul karena jumlah sapi yang disalurkan cukup besar dan tersebar di banyak daerah.
Skema bantuan kemasyarakatan
Bantuan kemasyarakatan presiden menjadi salah satu instrumen negara dalam mendukung kegiatan sosial keagamaan. Program ini memungkinkan pemerintah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penyaluran hewan kurban.
Dalam praktiknya, pengadaan sapi dilakukan dengan mempertimbangkan bobot, kualitas, dan harga di masing-masing daerah. Hal ini membuat nilai belanja bisa berbeda antara satu lokasi dan lokasi lainnya.
Skema tersebut juga menunjukkan bahwa belanja negara tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik. Sebagian anggaran dipakai untuk mendukung aktivitas sosial yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas.
Dampak bagi pengelolaan fiskal
Penjelasan terkait anggaran sapi kurban ini menambah perhatian publik terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Transparansi sumber dana menjadi penting agar masyarakat memahami tujuan dan dasar penggunaan APBN.
Di sisi lain, penyaluran hewan kurban dalam jumlah besar memperlihatkan peran pemerintah dalam menjangkau masyarakat pada momen keagamaan. Kebijakan semacam ini umumnya juga menjadi bagian dari simbol kehadiran negara di tengah rakyat.
Meski demikian, publik tetap menantikan penjelasan lebih rinci dari Kemensetneg mengenai mekanisme anggaran tersebut. Klarifikasi resmi dibutuhkan agar tidak muncul tafsir yang berbeda mengenai sumber pembiayaan program.
