Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan memasukkan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga ke dalam struktur organisasi badan usaha milik negara baru khusus ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI. Kebijakan itu disiapkan untuk memperkuat pengawasan atas operasional perusahaan tersebut agar berjalan transparan dan tidak menguasai pasar ekspor secara berlebihan. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat, 22 Mei 2026.
DSI sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto sebagai entitas baru yang akan terlibat dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Pemerintah menilai pengawasan yang kuat dibutuhkan agar distribusi hasil bumi, termasuk batu bara dan minyak sawit, tetap berlangsung sehat dan akuntabel. Purbaya menegaskan, kehadiran unsur kementerian akan menjadi salah satu cara untuk mencegah praktik monopoli.
Pengawasan DSI Diperkuat
Purbaya mengatakan penempatan orang dari kementerian dan lembaga ke dalam struktur DSI diperlukan agar proses pengawasan berjalan lebih efektif. Menurut dia, mekanisme itu akan membuat pemerintah lebih mudah memantau aktivitas perusahaan sejak awal.
Ia menilai model pengawasan semacam itu lebih baik dibandingkan hanya mengandalkan lembaga yang sudah ada. Dengan keterlibatan langsung dari unsur pemerintah, risiko penyimpangan disebut dapat ditekan lebih dini.
Purbaya juga menegaskan bahwa DSI tidak boleh menjadi monopolis yang dapat mengganggu pasar ekspor nasional. Karena itu, struktur pengawasannya harus dibangun dengan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan.
Fokus pada Transparansi Ekspor
Dalam pernyataan terpisah, Purbaya menyebut pemerintah akan mengawasi seluruh operasional DSI secara ketat. Fokus utama pengawasan itu adalah memastikan ekspor komoditas strategis berlangsung transparan dan sesuai aturan.
Komoditas yang masuk dalam perhatian pemerintah mencakup batu bara dan minyak sawit, dua sektor yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Pengawasan yang baik diharapkan menjaga arus ekspor tetap tertib dan tidak menimbulkan gangguan pada pasar.
Ia menekankan bahwa pengelolaan yang tertutup justru berpotensi memunculkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu, pemerintah ingin sejak awal membangun sistem yang dapat diaudit dan dipantau dengan jelas.
Cara Awasi Pegawai DSI
Purbaya menyebut salah satu cara paling mudah untuk memantau integritas operasional DSI adalah dengan memperhatikan perubahan kekayaan para pegawainya. Jika terjadi lonjakan harta secara tidak wajar, kondisi itu patut dicurigai sebagai indikasi penyimpangan.
Menurut dia, pengawasan semacam itu dapat membantu pemerintah mendeteksi potensi penyelewengan lebih cepat. Dengan alur yang hanya melalui satu pintu, setiap indikasi pelanggaran akan lebih mudah ditelusuri.
Ia menambahkan, prinsipnya sederhana, yakni memastikan seluruh pihak bekerja dalam koridor yang jelas. Jika ditemukan sesuatu yang tidak sesuai, perusahaan terkait harus segera menindaklanjutinya.
Harapan bagi Pasar Ekspor
Pemerintah berharap kehadiran DSI dapat mendukung tata kelola ekspor yang lebih rapi tanpa menekan pelaku pasar lainnya. Karena itu, pengawasan internal dan eksternal akan menjadi bagian penting dari pembentukan perusahaan tersebut.
Dengan pengawasan yang kuat, DSI diharapkan mampu menjalankan mandatnya tanpa menimbulkan distorsi harga atau dominasi pasar. Situasi itu dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kelancaran perdagangan.
Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan badan baru itu bekerja secara transparan sejak awal berdiri. Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi sistem ekspor yang lebih sehat, kompetitif, dan akuntabel.
