Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pertanyaan mengenai anggaran bantuan sapi kurban yang disalurkan Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah. Ia mengaku belum mengetahui detail sumber dan mekanisme anggaran tersebut, meski nominalnya disebut mencapai sekitar Rp100 miliar. Purbaya menyampaikan hal itu saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Rabu, 27 Mei 2026.
Dalam keterangannya, Purbaya meminta konfirmasi langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara. Ia juga menduga anggaran tersebut berada di bawah kewenangan lembaga itu. Pernyataan ini muncul setelah pemerintah mengungkap penyaluran 1.098 ekor sapi kurban di berbagai daerah.
Anggaran Sapi Kurban
Purbaya menegaskan dirinya belum menerima informasi rinci mengenai pos anggaran yang digunakan untuk bantuan sapi kurban tersebut. Ia mengatakan, penjelasan yang lebih tepat sebaiknya datang dari pihak yang mengelola program itu. Sikap tersebut menunjukkan bahwa informasi teknis anggaran masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
Ia bahkan secara terbuka menyatakan belum mengetahui masalah tersebut. Menurut dia, sumber dana kemungkinan berada di lingkungan Kemensetneg. Karena itu, Purbaya menilai pertanyaan mengenai anggaran lebih tepat diarahkan kepada kementerian tersebut.
Dalam pernyataannya, Purbaya menyebut, “Saya nggak tahu masalah itu, saya cek, saya nggak tahu.” Ucapan itu memperkuat bahwa Kementerian Keuangan belum terlibat dalam penjelasan teknis program tersebut. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan adanya sumber dana dari pos pemerintah lainnya.
Pernyataan Dari Istana
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sebelumnya menjelaskan bahwa bantuan sapi kurban Presiden bersumber dari APBN. Dana tersebut disalurkan melalui skema bantuan kemasyarakatan presiden. Dengan demikian, anggaran program itu ditempatkan dalam kerangka resmi belanja negara.
Juri menyebut total anggaran yang dikeluarkan berada di kisaran Rp100 miliar. Besaran itu disesuaikan dengan harga sapi di setiap daerah. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi hewan kurban tetap menyesuaikan kondisi pasar lokal.
Ia menambahkan bahwa pemerintah menyalurkan 1.098 ekor sapi untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden. Program ini sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap perayaan keagamaan di daerah.
Skema Dana APBN
Penjelasan dari Kemensetneg menunjukkan bahwa anggaran sapi kurban tidak berdiri sebagai program terpisah. Dana itu masuk dalam skema bantuan kemasyarakatan Presiden yang bersumber dari APBN. Karena itu, mekanisme pencairan dan pengawasan anggaran mengikuti ketentuan belanja negara.
Skema tersebut lazim digunakan untuk mendukung kegiatan sosial berskala nasional. Pemerintah biasanya menyesuaikan alokasi dengan kebutuhan di lapangan, termasuk variasi harga hewan ternak. Dalam konteks ini, distribusi sapi kurban menjadi bagian dari agenda pelayanan publik pada momen keagamaan.
Dengan adanya penjelasan tersebut, publik memperoleh gambaran awal mengenai asal dana program. Namun, rincian teknis tetap memerlukan klarifikasi dari kementerian terkait. Hal ini penting agar penggunaan APBN dapat dipahami secara transparan dan akuntabel.
Dampak Dan Sorotan Publik
Isu anggaran sapi kurban ini memunculkan perhatian publik karena melibatkan dana negara dalam jumlah besar. Transparansi penggunaan APBN menjadi sorotan utama dalam penjelasan program tersebut. Masyarakat menilai keterbukaan informasi penting agar tidak menimbulkan tafsir yang keliru.
Respons Purbaya yang memilih mengarahkan pertanyaan ke Kemensetneg juga menunjukkan pembagian kewenangan antarlembaga. Dalam praktik birokrasi, penjelasan anggaran memang harus datang dari unit yang paling memahami program. Langkah itu dinilai dapat menghindari kesalahan informasi di ruang publik.
Di sisi lain, penyaluran ribuan sapi kurban oleh Presiden menjadi bagian dari kegiatan sosial yang rutin mendapat perhatian luas. Program ini tidak hanya menyangkut ibadah kurban, tetapi juga distribusi bantuan hingga ke berbagai daerah. Karena itu, kejelasan sumber dana menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.
