Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat menambah tekanan bagi perekonomian nasional, namun pemerintah memastikan subsidi bahan bakar minyak tetap aman hingga akhir tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran subsidi telah dihitung dengan asumsi nilai rupiah tertentu, sehingga dampak pelemahan kurs masih dapat ditahan.
Purbaya menyampaikan hal itu dalam konferensi pers APBNKita di Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026). Ia menegaskan, meski asumsi dasar APBN 2026 menempatkan rupiah di level Rp16.500 per dolar AS, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi atas pergerakan kurs yang lebih lemah.
Subsidi BBM Masih Aman
Purbaya menegaskan subsidi BBM akan tetap dipertahankan sampai akhir tahun. Ia menyebut perhitungan anggaran telah dilakukan dengan skenario nilai tukar yang berbeda dari asumsi dasar APBN. Dengan demikian, pelemahan rupiah tidak langsung mengganggu keberlanjutan subsidi.
Menurut dia, pemerintah sejak awal sudah memperhitungkan kemungkinan tekanan pada kurs rupiah. Karena itu, ruang fiskal untuk menjaga subsidi masih tersedia. Ia menambahkan, kebijakan tersebut ditempuh agar stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai dampak rupiah yang melampaui asumsi APBN. Pada perdagangan pagi ini, dolar AS tercatat berada di level Rp17.705. Kondisi tersebut menunjukkan pelemahan rupiah yang cukup tajam dibandingkan proyeksi awal pemerintah.
Tekanan Global Meningkat
Purbaya mengakui ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah memberi tekanan besar pada perekonomian dunia. Konflik yang belum mereda memicu lonjakan harga sejumlah komoditas, termasuk minyak mentah dan crude palm oil atau CPO. Situasi ini ikut menambah beban terhadap perekonomian domestik.
Ia menjelaskan kenaikan harga komoditas global berpotensi menekan biaya impor energi dan kebutuhan produksi nasional. Dalam kondisi seperti itu, stabilitas harga BBM menjadi faktor penting bagi dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu menjaga keseimbangan antara fiskal dan daya beli.
Menurut Purbaya, gejolak di pasar keuangan dan komoditas tidak bisa dilepaskan dari kondisi global yang masih rentan. Karena itu, kebijakan fiskal harus dibuat fleksibel agar mampu meredam risiko lanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah tekanan yang lebih luas terhadap ekonomi Indonesia.
Kritik Subsidi BBM Dijawab
Kebijakan mempertahankan subsidi BBM juga kerap menuai kritik dari sejumlah pihak. Ada pandangan yang menyebut anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, Purbaya menilai kritik itu tidak sepenuhnya memahami karakter masyarakat Indonesia.
Ia menegaskan kenaikan harga BBM pada saat situasi global tidak menentu dapat memicu gejolak sosial. Menurut dia, kenaikan tersebut berisiko menjadi bom waktu bagi perekonomian nasional. Stabilitas sosial dan politik, ujarnya, tetap harus dijaga agar roda ekonomi tidak terganggu.
Purbaya menambahkan, kebijakan subsidi bukan semata-mata soal belanja negara, melainkan instrumen untuk menjaga ketenangan ekonomi. Jika situasi tidak stabil, pembangunan justru bisa terhambat karena pemerintah harus mengatasi kegaduhan di lapangan. Dalam pandangannya, subsidi membantu menciptakan ruang yang lebih aman bagi agenda pembangunan.
Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi
Pemerintah kini menempatkan stabilitas ekonomi sebagai prioritas utama di tengah tekanan kurs dan gejolak global. Dengan menjaga subsidi BBM, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terlindungi. Langkah ini juga ditujukan agar inflasi tidak melonjak lebih jauh.
Purbaya menyebut kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, bukan hanya hitungan teknokratis. Ia menilai pengeluaran untuk subsidi dapat menjadi penyangga sementara ketika ketidakpastian meningkat. Pendekatan tersebut dipilih agar ruang pembangunan tetap terbuka tanpa memicu keresahan publik.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau pergerakan rupiah, harga komoditas, dan perkembangan geopolitik global. Evaluasi anggaran disebut akan dilakukan secara berkala agar kebijakan tetap responsif. Dengan demikian, subsidi BBM diharapkan tetap berjalan sambil menjaga fondasi ekonomi nasional.
