Pemerintah menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari krisis seperti yang terjadi pada 1998. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut indikator utama, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga defisit APBN, masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan global.
Dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta, Senin (25/5/2026), Juda menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen. Ia menilai capaian itu, bersama inflasi April 2026 sebesar 2,42 persen dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen, menegaskan daya beli masyarakat masih terjaga.
Ekonomi Indonesia Masih Tangguh
Juda Agung menilai angka-angka ekonomi saat ini tidak menunjukkan tanda menuju krisis. Menurut dia, kondisi tersebut sangat berbeda dengan situasi 1997-1998 yang ditandai oleh tekanan berlapis pada hampir semua sektor.
Ia juga menyoroti pengeluaran pemerintah yang tumbuh 22 persen sebagai salah satu penopang aktivitas ekonomi. Di sisi lain, pendapatan negara sampai April 2026 mencapai Rp918 triliun, tumbuh 13,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Sektor perpajakan turut mencatat pertumbuhan 16,1 persen, sementara belanja negara naik 34,3 persen. Juda menilai kombinasi tersebut menunjukkan mesin fiskal masih bergerak dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Defisit APBN tercatat tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu juga membaik dibanding kuartal I yang berada di 0,92 persen, sehingga ruang fiskal dinilai masih aman.
Sumber Krisis Tak Terlihat
Juda menjelaskan bahwa krisis ekonomi umumnya muncul dari tiga sumber utama. Pertama adalah krisis fiskal, yakni ketika defisit membengkak dan kepercayaan investor terhadap surat utang pemerintah melemah.
Ia mencontohkan krisis fiskal pernah terjadi di Amerika Latin pada 1980-an. Namun, Indonesia saat ini dinilai tidak menghadapi situasi serupa karena defisit masih dijaga di bawah 3 persen.
Menurut Juda, pembiayaan fiskal Indonesia juga masih dipercaya oleh investor domestik maupun asing. Hal itu terlihat dari imbal hasil atau yield obligasi pemerintah yang masih berada di kisaran 6,5 persen hingga 6,7 persen.
Sumber krisis berikutnya adalah ketimpangan neraca pembayaran, seperti yang terjadi pada 1997-1998. Saat itu, banyak perusahaan memiliki utang luar negeri dalam jumlah besar sehingga kolaps ketika nilai tukar melemah tajam.
Sistem Keuangan Masih Stabil
Juda menyebut krisis ketiga biasanya berasal dari sistem keuangan yang rapuh. Kondisi ini dapat terjadi ketika penyaluran kredit berlebihan memicu gelembung aset, lalu pecah dan mengguncang perbankan.
Ia mencontohkan krisis di Amerika Serikat pada 2008 sebagai gambaran nyata dari ledakan gelembung di sektor keuangan. Menurut dia, tanda-tanda serupa belum terlihat dalam data ekonomi Indonesia saat ini.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa neraca pembayaran Indonesia masih relatif sehat dan seimbang. Dengan kondisi tersebut, ruang terjadinya krisis dari sisi eksternal dinilai masih sangat terbatas.
Juda menambahkan, tiga sumber krisis yang biasa memicu gejolak besar tidak terlihat dalam indikator yang dipantau pemerintah. Karena itu, ia meminta publik menilai kondisi ekonomi berdasarkan data, bukan sekadar persepsi atau unggahan di media sosial.
Fundamental Fiskal Tetap Kuat
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut menyoroti tekanan yang sedang dihadapi ekonomi Indonesia. Ia menyebut pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan tekanan pada IHSG menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.
Meski demikian, Luhut menilai fundamental ekonomi nasional masih cukup kuat untuk menghadapi gejolak global. Ia menegaskan defisit APBN per 31 Maret 2026 berada di level Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.
Menurut dia, angka tersebut menunjukkan kebijakan fiskal Indonesia masih berada dalam jalur yang aman. Luhut juga menilai defisit yang bergerak di sekitar 1 persen menandakan disiplin anggaran tetap terjaga.
Ia menekankan bahwa tantangan global dan volatilitas nilai tukar tidak otomatis membuat ekonomi masuk ke dalam krisis. Dengan fondasi fiskal yang relatif sehat, pemerintah diyakini masih memiliki modal cukup untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan.
