Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus berada dalam tekanan dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah pelemahan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran subsidi bahan bakar minyak masih aman dan tetap dapat dijaga hingga akhir tahun.
Purbaya menyebut pemerintah telah menghitung kebutuhan subsidi dengan asumsi nilai rupiah tertentu yang berbeda dari proyeksi awal APBN. Saat ini, dolar AS bahkan telah bergerak di level Rp17.705 pada perdagangan pagi, jauh di atas asumsi dasar APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Subsidi Tetap Dijaga
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan tergesa-gesa mengubah kebijakan subsidi BBM. Menurut dia, kondisi fiskal masih memungkinkan untuk mempertahankan dukungan tersebut sampai akhir tahun.
Ia menjelaskan perhitungan anggaran telah disusun dengan memperhitungkan kemungkinan pelemahan rupiah. Karena itu, dampak dari lonjakan kurs terhadap subsidi tidak langsung mengguncang postur anggaran.
Dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat, Selasa, 19 Mei 2026, Purbaya mengatakan skema yang dipakai sudah mengantisipasi perubahan nilai tukar. Ia menilai kebijakan tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga energi.
Menurut Purbaya, perlindungan terhadap subsidi BBM menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah, kata dia, masih memprioritaskan ketenangan ekonomi di tengah tekanan eksternal.
Tekanan dari Global
Purbaya tidak menampik bahwa situasi geopolitik dunia memberi tekanan besar bagi perekonomian. Ketidakpastian di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi sentimen pasar.
Konflik yang belum mereda memicu kenaikan harga sejumlah komoditas dunia. Minyak mentah dan crude palm oil atau CPO menjadi dua komoditas yang disebut ikut terdorong naik.
Kondisi itu membuat beban ekonomi global semakin berat dan berdampak ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah pun harus berhitung lebih hati-hati dalam menjaga keseimbangan fiskal dan sosial.
Di tengah situasi tersebut, Purbaya menilai kebijakan subsidi masih relevan untuk meredam tekanan harga. Ia menyebut pemerintah perlu menjaga agar gejolak eksternal tidak langsung menekan masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah.
Kritik Soal Anggaran
Kebijakan mempertahankan subsidi BBM juga tidak lepas dari kritik. Sebagian pihak menilai anggaran itu sebaiknya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
Menanggapi pandangan tersebut, Purbaya menilai kritik itu tidak melihat karakteristik masyarakat Indonesia secara utuh. Ia menekankan bahwa harga energi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi harian.
Menurut dia, menaikkan harga BBM saat kondisi global tidak menentu justru dapat menimbulkan risiko yang lebih besar. Dampaknya bukan hanya pada inflasi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik.
Purbaya mengingatkan bahwa keputusan fiskal harus mempertimbangkan daya tahan masyarakat. Karena itu, subsidi masih dipandang sebagai alat penting untuk menjaga ketenangan ekonomi nasional.
Risiko Ekonomi Nasional
Purbaya menyebut kenaikan harga BBM dapat memicu penolakan luas dari masyarakat. Jika tekanan itu membesar, gangguan terhadap stabilitas sosial berpotensi merembet ke sektor ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa situasi yang kacau akan menyulitkan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Dalam kondisi seperti itu, dana yang tersedia justru berisiko tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, pemerintah memilih menyalurkan sebagian anggaran untuk subsidi agar keadaan tetap tenang. Langkah tersebut dinilai memberi ruang bagi aktivitas ekonomi untuk terus berjalan.
Purbaya menegaskan kebijakan fiskal tidak semata-mata soal penghematan, tetapi juga tentang menjaga kepastian. Dengan menjaga subsidi BBM, pemerintah berharap tekanan rupiah dan gejolak global tidak berubah menjadi krisis yang lebih luas.
