Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak akan berubah hingga 2027. Kebijakan itu dipilih untuk menjaga stabilitas industri rokok sambil memberi ruang bagi pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan dan potensi penerimaan negara. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Mei 2026. Ia menegaskan pemerintah ingin melihat kondisi industri secara lebih jernih sebelum memutuskan arah kebijakan berikutnya.
Menurut Purbaya, tarif CHT akan dibuat konstan, tanpa kenaikan maupun penurunan, selama periode evaluasi berlangsung. Langkah ini juga dibarengi dengan rencana digitalisasi pengawasan agar aktivitas produksi dan distribusi rokok dapat dipantau lebih akurat. Pemerintah berharap, pendekatan tersebut bisa menekan ruang gelap dalam industri yang selama ini sulit terdeteksi. Dari hasil pemantauan itu, Kementerian Keuangan akan menghitung apakah tarif perlu disesuaikan di masa mendatang.
Tarif CHT Ditahan
Purbaya menyatakan keputusan menahan tarif CHT diambil agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih stabil terhadap industri tembakau. Ia menilai perubahan tarif yang terlalu cepat berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Karena itu, kebijakan cukai akan dijaga tetap konstan sampai evaluasi berjalan lebih matang. Fokus utama pemerintah saat ini adalah melihat kondisi riil di lapangan sebelum menentukan langkah baru.
Dalam keterangannya, Purbaya menegaskan bahwa tarif CHT tidak akan dinaikkan atau diturunkan dalam waktu dekat. Ia menyebut stabilitas menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan fiskal di sektor ini. Dengan tarif yang tetap, pemerintah dapat memantau dampak kebijakan terhadap produsen, penerimaan negara, dan peredaran rokok ilegal. Pendekatan ini diharapkan membuat evaluasi berlangsung lebih objektif.
Purbaya menambahkan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan yang dapat memengaruhi iklim usaha. Ia menilai industri rokok membutuhkan kepastian agar penyesuaian kebijakan tidak menimbulkan gejolak baru. Di sisi lain, negara tetap harus memastikan potensi penerimaan dari sektor ini dapat dioptimalkan. Karena itu, evaluasi CHT akan dilakukan secara bertahap dan berbasis data.
Pengawasan Berbasis Digital
Selain menahan tarif, Kementerian Keuangan juga menyiapkan langkah digitalisasi untuk memperkuat pengawasan terhadap produsen rokok. Purbaya mengatakan pemerintah akan memasang mesin penghitung di sejumlah produsen untuk memantau produksi secara lebih presisi. Sistem ini diharapkan dapat membantu petugas melihat aktivitas yang selama ini tidak tercatat dengan baik. Dengan demikian, pengawasan terhadap industri rokok akan menjadi lebih transparan.
Menurut dia, digitalisasi menjadi alat penting untuk memetakan aliran produksi dan distribusi secara akurat. Pemerintah ingin mengetahui berapa besar produksi bersih yang benar-benar masuk ke dalam sistem resmi. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menilai potensi penerimaan negara dari cukai rokok. Jika pengawasan berjalan efektif, ruang bagi aktivitas di luar kontrol resmi bisa ditekan.
Purbaya menyebut upaya ini akan dilakukan secara bertahap agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri. Ia menginginkan sistem yang tidak hanya menambah pengawasan, tetapi juga memperkuat kepatuhan industri. Dengan basis data yang lebih lengkap, pemerintah dapat membedakan mana aktivitas legal dan mana yang berpotensi melanggar aturan. Pada akhirnya, kebijakan fiskal bisa dirancang dengan lebih tepat sasaran.
Evaluasi Penerimaan Negara
Purbaya mengatakan pemerintah ingin mengetahui secara pasti besaran pendapatan bersih negara dari industri rokok. Menurut dia, angka yang selama ini terlihat belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, evaluasi akan difokuskan pada pengurangan kebocoran dan penertiban aktivitas gelap. Dengan begitu, perhitungan penerimaan dapat dilakukan secara lebih akurat.
Ia menegaskan bahwa penghilangan aktivitas gelap menjadi salah satu tujuan utama kebijakan pengawasan baru. Pemerintah ingin memastikan setiap produksi yang beredar dapat tercatat dan dikenai kewajiban sesuai aturan. Jika sistem pengawasan berjalan baik, basis penerimaan negara dari CHT akan menjadi lebih kuat. Hal ini juga memberi ruang bagi pemerintah untuk menilai apakah tarif perlu diubah di kemudian hari.
Setelah evaluasi selesai, Kementerian Keuangan akan menimbang apakah kebijakan CHT perlu naik, turun, atau tetap dipertahankan. Purbaya menyebut keputusan itu akan sepenuhnya bergantung pada hasil pemantauan yang dilakukan pemerintah. Ia ingin kebijakan cukai tidak hanya berpijak pada target fiskal, tetapi juga pada kondisi industri yang sesungguhnya. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kebijakan yang diambil lebih adil dan terukur.
Restu DPR RI
Di sisi lain, Purbaya mengungkapkan bahwa DPR RI telah menyetujui penerapan layer baru dalam kebijakan CHT. Skema itu ditujukan untuk mendorong produsen rokok ilegal agar masuk ke jalur legal. Pemerintah menilai pendekatan ini dapat memperluas basis kepatuhan dan memperkuat penerimaan negara. Dengan demikian, industri yang sebelumnya berada di luar sistem dapat diarahkan menjadi bagian dari sektor formal.
Purbaya menyebut rancangan kebijakan tersebut akan dituangkan lebih dulu dalam peraturan menteri keuangan atau PMK. Setelah itu, ia masih harus melaporkan kebijakan tersebut kepada Presiden. Tahapan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Karena menyangkut kebijakan fiskal penting, koordinasi antarlembaga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin membangun sistem cukai yang lebih tertib dan mudah diawasi. Penerapan layer baru diharapkan dapat memberikan jalan masuk bagi pelaku usaha yang selama ini berada di jalur ilegal. Dengan kebijakan yang lebih terstruktur, pemerintah optimistis pengawasan dapat diperkuat tanpa mengganggu stabilitas industri. Pada saat yang sama, negara tetap memiliki peluang untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor tembakau.
