Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG yang terjadi setelah pemerintah mengumumkan pembentukan badan usaha milik negara khusus ekspor. Ia menilai pasar masih bereaksi karena belum memahami dampak kebijakan tersebut secara utuh. Menurutnya, ketidakpastian mendorong investor memilih menjual lebih dulu. Kondisi itu terjadi di tengah rencana penataan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu.
Purbaya menyampaikan pandangannya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Mei 2026. Ia menyebut pasar akan merespons positif apabila manfaat kebijakan itu sudah jelas. Pemerintah, kata dia, menyiapkan skema untuk memperkuat tata kelola ekspor dan menekan praktik kurang bayar pajak. Dengan begitu, emiten terkait berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih transparan.
IHSG dan Ketidakpastian Pasar
Purbaya menilai pelemahan IHSG bukan semata-mata disebabkan oleh kinerja emiten. Menurut dia, pasar sedang menunggu kepastian atas arah kebijakan ekspor baru. Dalam situasi seperti ini, pelaku pasar cenderung berhati-hati dan mengambil langkah defensif. Karena itu, aksi jual muncul lebih dulu sebelum manfaat kebijakan benar-benar dipahami.
Ia mengatakan ketidakpastian selalu menjadi faktor yang sensitif bagi investor. Saat informasi belum lengkap, keputusan cepat sering diambil untuk mengurangi risiko. Pola tersebut, menurutnya, wajar terjadi di pasar saham. Namun, kondisi itu dinilai tidak akan bertahan lama jika kejelasan kebijakan segera hadir.
Purbaya juga menegaskan bahwa pasar pada akhirnya akan melihat nilai tambah dari kebijakan tersebut. Ketika manfaatnya mulai terbaca, tekanan terhadap IHSG diperkirakan mereda. Ia optimistis pelaku pasar akan menilai kebijakan secara lebih rasional. Pada tahap itu, minat beli berpeluang kembali menguat.
Fungsi BUMN Ekspor Baru
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa ekspor sumber daya alam akan dikelola melalui satu pintu. Pemerintah menunjuk BUMN tertentu sebagai eksportir tunggal untuk komoditas strategis. Kebijakan itu mencakup kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy. Langkah ini diharapkan membuat tata kelola perdagangan luar negeri lebih terkontrol.
Prabowo menjelaskan keputusan tersebut dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta. Menurut dia, negara perlu memastikan penjualan sumber daya alam berjalan melalui mekanisme yang resmi. Dengan begitu, pengawasan terhadap transaksi ekspor dapat diperkuat. Pemerintah juga ingin meminimalkan kebocoran penerimaan negara dari sektor tersebut.
Skema satu pintu itu diproyeksikan memberi kepastian dalam rantai ekspor komoditas nasional. Selain memudahkan pengawasan, kebijakan ini juga diyakini memperbaiki akurasi data perdagangan. Di sisi lain, perusahaan yang terlibat dapat memperoleh kepastian administratif yang lebih baik. Hal tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menata ulang arus ekspor SDA.
Tekan Under Invoicing Ekspor
Purbaya menilai salah satu manfaat utama kebijakan baru adalah menutup celah under invoicing. Praktik itu kerap membuat nilai penjualan ekspor tercatat lebih rendah dari transaksi sebenarnya. Akibatnya, penerimaan negara dan keuntungan perusahaan tidak tercermin secara optimal. Dengan pengelolaan yang lebih ketat, ruang manipulasi diharapkan menyempit.
Ia menjelaskan bahwa transaksi yang sebelumnya dapat dimainkan melalui struktur perusahaan di luar negeri akan lebih mudah terefleksi. Penjualan yang murni akan terlihat langsung dalam laporan resmi. Menurut dia, hal ini akan membuat pendapatan perusahaan lebih transparan. Pada akhirnya, keuntungan yang dilaporkan ke publik juga menjadi lebih akurat.
Purbaya menilai kondisi itu justru dapat menguntungkan emiten yang tercatat di bursa. Jika laba yang sesungguhnya lebih jelas, valuasi perusahaan berpeluang naik. Investor pun bisa menilai kinerja emiten berdasarkan angka yang lebih bersih. Karena itu, ia melihat kebijakan ini punya potensi positif bagi pasar modal.
Prospek Saham dan Valuasi
Purbaya optimistis IHSG akan pulih ketika pelaku pasar memahami arah kebijakan pemerintah. Ia menilai pasar modal akan menyesuaikan penilaian setelah manfaat ekonomi terlihat. Dalam pandangannya, kebijakan ekspor satu pintu tidak seharusnya dibaca sebagai ancaman. Sebaliknya, kebijakan itu bisa menjadi sumber efisiensi dan nilai tambah baru.
Menurut dia, perusahaan yang masuk dalam rantai ekspor resmi justru berpeluang mencatat kinerja lebih baik. Keuntungan yang lebih transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Dengan demikian, valuasi emiten bisa terdorong naik secara bertahap. Dampak itu dinilai penting bagi penguatan indeks saham secara keseluruhan.
Ia menambahkan bahwa pasar pada dasarnya selalu mencari kepastian dan prospek laba. Jika pemerintah mampu menjelaskan mekanisme kebijakan secara terbuka, respons investor kemungkinan membaik. Dalam jangka menengah, pelaku pasar akan menilai hasil nyata dari pengaturan baru tersebut. Purbaya meyakini sentimen positif itu akhirnya akan kembali menopang IHSG.
Dampak bagi Pasar Modal
Kebijakan BUMN ekspor membuka babak baru dalam pengelolaan komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah ingin memastikan ekspor berjalan lebih tertib, transparan, dan menguntungkan negara. Di sisi pasar modal, perubahan ini sempat memicu kekhawatiran investor. Namun, pemerintah menilai dampak jangka panjangnya justru lebih konstruktif.
Bagi pelaku pasar, kejelasan implementasi menjadi faktor paling penting. Jika mekanisme ekspor baru berjalan lancar, persepsi risiko bisa turun secara bertahap. Pada saat yang sama, emiten terkait berpeluang memperoleh benefit dari peningkatan transparansi. Kondisi itu dapat memperbaiki sentimen terhadap saham-saham berbasis komoditas.
Seiring waktu, pasar akan menilai apakah kebijakan ini benar-benar mampu memperkuat penerimaan dan kinerja perusahaan. Purbaya yakin jawaban atas pertanyaan itu akan terlihat dari hasil pelaksanaan di lapangan. Jika manfaatnya terbukti, IHSG berpeluang mendapat dukungan baru. Bursa pun bisa kembali bergerak lebih sehat setelah fase penyesuaian selesai.
