Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci anggaran bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar. Pernyataan itu disampaikan saat ia ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, usai salat Idul Adha, pada Rabu kemarin.
Isu tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebelumnya, anggaran pengadaan sapi itu disebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Anggaran sapi kurban
Purbaya menegaskan dirinya belum menerima informasi yang memadai terkait sumber anggaran bantuan sapi kurban tersebut. Ia mengatakan masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut sebelum memberikan penjelasan yang lebih pasti.
Dalam pernyataannya, Purbaya menyebut belum mengetahui masalah itu secara detail. Ia juga mengakui belum sempat memeriksa dokumen atau penjelasan resmi mengenai alokasi dana tersebut.
Karena itu, ia memilih tidak berspekulasi mengenai asal anggaran yang digunakan. Menurutnya, informasi tersebut perlu diverifikasi melalui instansi yang berwenang.
Kemensetneg diminta menjelaskan
Purbaya meminta pertanyaan lebih lanjut diajukan langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara. Ia menilai kementerian tersebut lebih tepat untuk menjelaskan mekanisme dan sumber dana bantuan kemasyarakatan Presiden.
Menurut Purbaya, anggaran itu kemungkinan berada di bawah kewenangan kementerian terkait. Ia bahkan menyebut dana tersebut sebagai uang mereka sendiri, merujuk pada pihak yang mengelola program itu.
Dengan demikian, penjelasan resmi mengenai status anggaran dinilai perlu datang dari Kemensetneg. Langkah itu penting agar publik memperoleh informasi yang jelas dan tidak menimbulkan tafsir yang keliru.
Penjelasan dari Istana
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa sumber anggaran bantuan sapi kurban Presiden berasal dari APBN. Dana tersebut, kata dia, disalurkan melalui program bantuan kemasyarakatan Presiden.
Juri menjelaskan pemerintah menyesuaikan harga sapi di setiap daerah agar penyaluran berjalan sesuai kebutuhan. Ia menyebut besaran anggaran yang digunakan berada di kisaran Rp100 miliar.
Pernyataan itu disampaikan Juri di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 26 Mei. Keterangan tersebut kemudian menjadi acuan awal dalam menjelaskan asal dana pengadaan sapi kurban Presiden.
Transparansi penggunaan APBN
Perbedaan pernyataan antara Menkeu dan Wamensesneg menunjukkan masih perlunya kejelasan teknis mengenai pengelolaan anggaran. Publik menaruh perhatian pada penggunaan APBN, terutama untuk program yang bersifat bantuan kemasyarakatan.
Dalam konteks kebijakan fiskal, transparansi menjadi kunci untuk menjaga akuntabilitas belanja negara. Penjelasan yang terbuka juga dibutuhkan agar tidak muncul keraguan terhadap proses pengadaan dan penyaluran bantuan.
Dengan belum adanya penjelasan rinci dari Kementerian Keuangan, perhatian kini tertuju pada Kemensetneg sebagai pihak yang disebut mengelola program tersebut. Publik masih menanti rincian resmi mengenai mekanisme anggaran, dasar penetapan, dan pelaksanaan distribusinya.
