Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak memasang target waktu pembelian surat berharga negara atau SBN. Langkah itu ditempuh untuk membantu memberi ruang bernapas bagi nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar. Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Ia juga menegaskan arah pergerakan rupiah bukan kewenangan kementerian, melainkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Meski begitu, pembelian SBN dilakukan untuk meredam tekanan pasar dan menjaga stabilitas pembiayaan negara. Purbaya menyebut kebijakan itu akan dijalankan sesuai kebutuhan pasar, bukan berdasarkan tenggat waktu tertentu.
SBN untuk stabilitas rupiah
Purbaya menjelaskan pembelian SBN bertujuan memberi dukungan kepada rupiah agar tidak tertekan lebih jauh. Menurut dia, pemerintah tidak menargetkan kurs tertentu karena hal tersebut merupakan ranah bank sentral. Kebijakan fiskal yang diambil difokuskan untuk menjaga kepercayaan pasar dan menciptakan ruang stabilitas.
Ia menilai langkah tersebut penting agar pasar keuangan memiliki bantalan saat terjadi tekanan eksternal. Dengan adanya intervensi melalui SBN, pemerintah berharap volatilitas rupiah dapat lebih terkendali. Purbaya menegaskan kebijakan itu bukan untuk mengatur nilai tukar secara langsung.
Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut pemerintah hanya ingin membantu kondisi pasar agar lebih tenang. Ia mengatakan, selama stabilitas belum pulih sepenuhnya, dukungan melalui instrumen SBN akan tetap dipertimbangkan. Pendekatan itu dinilai lebih fleksibel karena menyesuaikan kondisi pasar yang terus berubah.
Tak ada target kurs
Purbaya menolak anggapan bahwa pemerintah memiliki target khusus untuk posisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menegaskan keputusan mengenai nilai tukar berada di tangan Bank Indonesia. Pemerintah, kata dia, hanya ingin memastikan kebijakan fiskal tidak memperburuk tekanan yang ada.
Menurut Purbaya, pembelian SBN dilakukan untuk memperkuat sentimen pasar dan memberi dukungan tidak langsung pada rupiah. Ia menilai peran pemerintah adalah menjaga kepercayaan investor agar tidak terjadi gejolak berlebihan. Karena itu, kebijakan yang diambil lebih menekankan stabilisasi, bukan pencapaian angka tertentu.
Purbaya juga menambahkan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan hasil dalam jangka pendek. Ia menilai pasar membutuhkan kepastian, bukan target yang bisa memicu spekulasi baru. Dengan demikian, koordinasi fiskal dan moneter tetap menjadi kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi.
Penjualan SBN menyesuaikan pasar
Purbaya memastikan SBN yang telah dibeli pemerintah tidak akan langsung dilepas kembali saat rupiah menguat. Ia mengatakan keputusan untuk menjual SBN bergantung pada kondisi pasar yang sedang berlangsung. Dengan begitu, pemerintah dapat menghindari langkah yang justru memicu tekanan baru.
Ia menegaskan tidak ada jadwal pasti, baik dalam hitungan hari, bulan, maupun tahun. Menurut dia, pelepasan SBN akan dilakukan ketika kondisi pasar dianggap mendukung. Prinsipnya, kebijakan tersebut dibuat sefleksibel mungkin agar selaras dengan kebutuhan stabilitas.
Purbaya menyebut pendekatan itu memberi pemerintah ruang gerak dalam mengelola pembiayaan negara. Ia menilai pasar obligasi perlu dijaga agar tidak mengalami gejolak akibat aksi jual yang berlebihan. Oleh karena itu, keputusan menjual SBN akan menunggu momentum yang paling tepat.
Arus asing mulai masuk
Purbaya mengungkapkan investor asing mulai masuk ke pasar obligasi dengan nilai sekitar Rp 1,3 triliun. Ia menyebut kehadiran asing mendorong yield obligasi mulai menurun. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi pasar surat utang negara.
Ia juga menyampaikan transaksi asing tercatat masuk Rp 500 miliar di pasar sekunder dan Rp 1,68 triliun di pasar primer. Menurut dia, aliran dana itu menunjukkan kepercayaan investor terhadap stabilitas pasar mulai membaik. Pemerintah pun melihat tren tersebut sebagai modal penting untuk menjaga momentum positif.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan kebijakan itu ditujukan untuk mencegah aksi jual bersih. Ia menambahkan langkah pemerintah juga dimaksudkan menjaga investor yang sudah ada sekaligus menarik aliran dana baru. Menurut dia, stabilitas pasar menjadi faktor utama yang dilihat investor dalam mengambil keputusan.
