Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan perhatian serius atas pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai level Rp 17.520 per dolar AS pada perdagangan Selasa, 12 Mei 2026, di tengah gejolak pasar global. Ia menilai pelemahan tersebut berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional dan memerlukan respons kebijakan yang terkoordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia.
Puan menegaskan antisipasi diperlukan tidak hanya untuk tahun ini, tetapi juga hingga 2027, untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dia menambahkan bahwa DPR akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan KEM-PPKF APBN 2027 dalam masa sidang mendatang di Jakarta.
Stabilitas Rupiah Global
Nilai tukar rupiah kembali melemah akibat gejolak pasar global yang masih bergejolak. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 10.10 WIB rupiah berada di level Rp 17.520 per dolar AS, naik 106 poin (0,61%). Sementara pembukaan perdagangan sekitar pukul 09.06 WIB, dolar telah berada di Rp 17.487, naik 73 poin (0,42%).
Pergerakan ini menandai volatilitas yang tinggi bagi investor nasional. Pemerintah dan otoritas moneter diminta memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas. Khususnya, langkah antisipasi perlu dilakukan tidak hanya untuk tahun ini tetapi juga hingga 2027.
Selain itu, Puan menegaskan perlunya respons kooperatif antara DPR, pemerintah, dan BI. Ia menekankan bahwa solusi tidak boleh parsial dan harus menyentuh kebijakan fiskal maupun moneter. Ketidakpastian global menuntut kesiapsiagaan kebijakan jangka panjang.
Dukungan Fiskal 2027
DPR akan memasuki masa sidang untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) terkait APBN 2027. Pembahasan tersebut dirancang untuk menghasilkan strategi menghadapi tekanan ekonomi dan fiskal ke depan. Tujuannya adalah menyiapkan landasan kebijakan yang bisa menjaga stabilitas keuangan nasional meskipun situasi global bergejolak.
Fokus KEM-PPKF mencakup kajian proyeksi penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit. DPR akan menilai arah fiskal, kebijakan pendanaan, serta langkah stabilisasi keuangan untuk APBN 2027. Hasil pembahasan diharapkan menjadi acuan kebijakan fiskal nasional yang lebih kokoh.
Pembahasan ini penting untuk memastikan APBN 2027 mampu mengimbangi tekanan eksternal. Puan menegaskan perlunya kerja sama antara legislatif, eksekutif, dan otoritas moneter. Keterlibatan Bank Indonesia dalam proses tersebut menjadi kunci menjaga stabilitas ekonominya.
Prospek Ekonomi Ke Depan
Para analis menilai volatilitas pasar tetap menjadi risiko utama bagi perekonomian nasional. Pemerintah bersama BI diharapkan memperkuat koordinasi kebijakan untuk menahan dampak negatif. Langkah antisipasi yang terintegrasi menjadi kunci menjaga pertumbuhan tetap berjalan meski ketidakpastian global.
Selain itu, respons kebijakan fiskal dan makro perlu berfokus pada keberlanjutan fiskal. APBN 2027 diharapkan menyeimbangkan antara pembiayaan belanja prioritas dan defisit yang terkendali. DPR akan memantau implementasi kebijakan guna menjaga kepercayaan pasar.
Seluruh pihak diminta menjaga optimisme sambil memperkuat fondasi ekonomi riil. Puan menekankan kesiapsiagaan sejak dini sebagai langkah pencegah agar Indonesia tidak terpuruk. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.
