La Paz — Presiden Bolivia Rodrigo Paz memangkas gaji dirinya sendiri dan para menteri kabinet hingga 50 persen di tengah gelombang protes nasional yang meluas, Selasa, 26 Mei 2026. Langkah itu diambil untuk meredakan kemarahan publik saat perekonomian Bolivia terdampak gangguan pasokan, kelangkaan barang, dan eskalasi krisis sosial.
Paz menyampaikan kebijakan tersebut dalam sebuah acara di Sucre dan menyebut pemotongan gaji itu sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap negara. Namun, keputusan itu belum mampu menghentikan demonstrasi yang telah memasuki pekan keempat dan terus menekan stabilitas politik Bolivia.
Gaji Presiden Jadi Sorotan
Rodrigo Paz baru menjabat sekitar enam bulan setelah dilantik pada November 2025. Gaji bulanannya sebagai presiden disebut sekitar 24.000 bolivianos atau sekitar US$ 3.500.
Dalam perhitungan kurs Rp 17.798 per dolar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp 62,29 juta per bulan. Meski tergolong rendah dibandingkan para pemimpin Amerika Latin lain, jumlah itu tetap jauh di atas pendapatan rata-rata warga Bolivia.
Menurut statistik 2024 Organisasi Buruh Internasional, gaji presiden Bolivia sekitar delapan kali lipat dari upah rata-rata nasional. Kondisi ini membuat isu penghasilan pejabat negara menjadi perhatian di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Pemangkasan gaji diumumkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menunjukkan pengorbanan fiskal di masa krisis. Akan tetapi, kebijakan itu justru dinilai belum menyentuh inti persoalan yang mendorong kemarahan publik.
Gelombang Protes Meluas
Aksi anti-pemerintah merebak di berbagai wilayah Bolivia dan memicu gangguan rantai pasok, terutama di La Paz dan El Alto. Ribuan penambang, petani, pekerja pabrik, dan kelompok lain turut turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir.
Para demonstran menuntut pemerintah mencabut kebijakan penghematan anggaran, termasuk pemangkasan subsidi bahan bakar. Mereka juga mendesak langkah konkret untuk menekan biaya hidup yang terus naik.
Kerumunan massa bergerak dari El Alto menuju pusat kota La Paz sambil menyerukan agar Presiden Paz mundur dari jabatannya. Seruan itu menggambarkan tingkat frustrasi warga terhadap penanganan krisis yang dinilai lambat.
Di lapangan, ketegangan meningkat ketika para pengunjuk rasa mencoba menerobos barisan polisi di dekat gedung parlemen. Aparat kemudian membalas dengan gas air mata untuk membubarkan massa.
Krisis Pasokan Memburuk
Rangkaian demonstrasi telah memicu kelangkaan bahan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan di sejumlah wilayah. Dampaknya terasa langsung pada aktivitas pasar, layanan rumah sakit, hingga operasional SPBU.
Gangguan pasokan membuat masyarakat harus menghadapi antrean panjang dan harga kebutuhan yang semakin menekan. Situasi ini memperburuk ketidakpastian ekonomi di tengah melemahnya kepercayaan publik.
Transportasi barang juga ikut tersendat karena jalur distribusi terhambat oleh aksi blokade dan bentrokan. Akibatnya, pengiriman komoditas penting ke pusat-pusat kota berjalan lebih lambat dari biasanya.
Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan kelancaran distribusi tanpa memicu eskalasi baru. Dalam kondisi seperti ini, setiap kebijakan fiskal berisiko memantik reaksi lanjutan dari kelompok yang merasa terdampak.
Tekanan Politik Meningkat
Meski telah mengumumkan pemotongan gaji, pemerintah belum berhasil meredakan gelombang penolakan. Pada hari pengumuman itu, polisi kembali bentrok dengan para demonstran di beberapa titik di ibu kota.
Gejolak yang berlangsung berhari-hari menunjukkan bahwa persoalan Bolivia tidak hanya menyangkut anggaran negara. Ada kombinasi persoalan ekonomi, akses kebutuhan pokok, dan ketidakpuasan politik yang saling menguatkan.
Bagi pemerintahan Paz, pemulihan kepercayaan publik menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Langkah simbolik seperti pemangkasan gaji dapat memberi pesan politik, tetapi belum tentu cukup untuk menghentikan protes massal.
Selama tuntutan warga belum direspons secara substansial, tekanan terhadap pemerintah diperkirakan tetap tinggi. Bolivia kini menghadapi ujian besar untuk menyeimbangkan disiplin fiskal dengan kebutuhan sosial masyarakat.
