Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri dan pejabat ekonomi untuk makan siang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Pertemuan itu menjadi ajang pembahasan kebijakan ekspor, hilirisasi, serta temuan dugaan under invoicing pada sejumlah perusahaan sawit.
Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Para pejabat itu datang membawa bahan laporan masing-masing, termasuk mekanisme kebijakan ekspor wajib lewat BUMN dan data selisih harga ekspor komoditas.
Pembahasan di Istana
Rosan Roeslani menyebut dirinya datang untuk mempersiapkan laporan terkait ekspor wajib melalui BUMN. Ia mengatakan, penjelasan itu akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Rosan tidak menjelaskan detail isi laporan yang dibawanya kepada awak media. Namun, ia menegaskan bahwa laporan itu berkaitan dengan mekanisme kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah.
Menurut Rosan, agenda di Istana memang difokuskan pada pembahasan teknis kebijakan ekonomi. Ia memilih irit bicara dan meminta publik menunggu penyampaian resminya setelah bertemu Presiden.
Data Sawit Dibawa
Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menyiapkan data tentang dugaan under invoicing oleh beberapa perusahaan sawit. Ia mengatakan data itu dibawa sebagai langkah antisipasi jika Presiden meminta penjelasan langsung.
Di hadapan awak media, Purbaya menyinggung adanya catatan perusahaan CPO yang diduga melakukan manipulasi harga. Ia menyebut temuan itu menjadi salah satu bahan yang akan dijelaskan dalam pertemuan di Istana.
Purbaya menilai data tersebut penting karena menyangkut potensi kebocoran nilai ekspor. Ia menegaskan, informasi itu akan disampaikan bila Presiden menanyakan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Selisih Nilai Ekspor
Purbaya menunjukkan contoh selisih nilai ekspor komoditas yang menurutnya cukup besar, bahkan mencapai 57 persen hingga 200 persen. Ia menyebut harga ekspor yang tercatat di pelabuhan Indonesia lebih rendah dibandingkan data di pelabuhan tujuan luar negeri.
Dalam salah satu contoh, Purbaya menyebut ada komoditas yang tercatat bernilai US$ 2,6 juta di Indonesia, tetapi tercatat US$ 4,2 juta di negara tujuan. Selisih itu disebut mencapai 57 persen.
Contoh lain yang ia paparkan menunjukkan nilai ekspor US$ 1,44 juta di Indonesia, tetapi berubah menjadi sekitar US$ 4 juta di luar negeri. Purbaya menyebut perbedaan itu bahkan bisa mencapai 200 persen.
Isyarat Kebijakan Baru
Pertemuan di Istana mengindikasikan pemerintah tengah menaruh perhatian pada ketertiban data perdagangan dan efektivitas kebijakan ekspor. Pembahasan ini juga menunjukkan perlunya sinkronisasi antara kementerian, bank sentral, dan otoritas fiskal.
Isu hilirisasi dan ekspor wajib melalui BUMN menjadi bagian penting dari agenda ekonomi pemerintahan Prabowo. Kebijakan tersebut diperkirakan berkaitan langsung dengan upaya memperkuat penerimaan negara dan meningkatkan nilai tambah komoditas.
Dengan hadirnya para pejabat ekonomi dalam satu forum, pemerintah tampak ingin memastikan setiap kebijakan berbasis data yang lebih akurat. Langkah itu diharapkan mampu menutup celah manipulasi harga sekaligus memperkuat pengawasan ekspor nasional.
