Presiden Prabowo Subianto menargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen pada 2027, naik dari 35 persen pada 2026. Target itu disampaikan dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Pemerintah menyebut arah kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat penciptaan kerja, menekan kemiskinan, dan mempersempit ketimpangan.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Ia juga mematok penurunan angka kemiskinan ke kisaran 6 persen hingga 6,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen. Selain itu, rasio gini ditargetkan turun ke kisaran 0,362 sampai 0,367 sebagai sinyal menyempitnya kesenjangan.
Target Ketenagakerjaan
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka lapangan kerja besar-besaran untuk mendorong kenaikan porsi pekerja formal. Pada 2027, proporsi lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen, lebih tinggi 5,81 persen dibanding sasaran 2026 yang sebesar 35 persen. Pemerintah menilai perluasan sektor formal menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat.
Target tersebut disampaikan dalam konteks kerangka ekonomi makro yang disusun untuk RAPBN 2027. Pemerintah ingin memastikan penciptaan kerja tidak hanya bertambah dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kepastian status dan perlindungan kerja. Dengan begitu, perluasan kesempatan kerja diharapkan memberi dampak lebih luas terhadap daya beli rumah tangga.
Prabowo menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terasa nyata pada masyarakat. Karena itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung aktivitas produktif yang mampu menyerap tenaga kerja. Pemerintah juga melihat penguatan sektor riil sebagai salah satu jalur utama untuk mendorong pekerjaan formal.
Tekan Kemiskinan
Selain ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan target penurunan angka kemiskinan pada 2027. Angka kemiskinan diharapkan turun ke kisaran 6 persen hingga 6,5 persen, lebih rendah dibanding sasaran sebelumnya yang berada di level 6,5 persen sampai 7,5 persen. Target ini menunjukkan dorongan agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Prabowo menilai pertumbuhan yang baik harus tercermin dalam meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa penurunan kemiskinan bukan sekadar angka, melainkan ukuran keberhasilan kebijakan negara. Pemerintah ingin memastikan rumah tangga berpendapatan rendah memperoleh ruang perbaikan yang lebih nyata.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan fiskal akan diarahkan agar belanja negara lebih efektif dalam mendukung kelompok rentan. Pemerintah juga menyiapkan langkah yang dapat memperkuat akses terhadap pekerjaan, layanan dasar, dan aktivitas ekonomi produktif. Dengan pendekatan itu, penurunan kemiskinan diharapkan lebih berkelanjutan.
Ketimpangan Dikecilkan
Rasio gini juga menjadi perhatian utama dalam kerangka ekonomi makro 2027. Pemerintah menargetkan tingkat ketimpangan turun ke kisaran 0,362 hingga 0,367, dari target sebelumnya 0,376 sampai 0,380. Penurunan ini diharapkan mencerminkan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.
Prabowo menyatakan jarak antara kelompok kaya dan miskin tidak boleh melebar. Ia menegaskan bahwa kesenjangan harus terus dipersempit melalui kebijakan yang berpihak pada pemerataan. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menata pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif.
Dalam praktiknya, pengecilan ketimpangan membutuhkan kombinasi penciptaan kerja, peningkatan produktivitas, dan pemerataan akses ekonomi. Pemerintah menilai arah kebijakan fiskal perlu memberi ruang bagi masyarakat di seluruh lapisan untuk ikut merasakan hasil pertumbuhan. Karena itu, penguatan kelas menengah dan perlindungan kelompok bawah menjadi bagian dari fokus kebijakan.
Rekrutmen BUMN Baru
Di luar target makro, pemerintah juga membuka 35.476 lowongan kerja untuk dua program yang terkait dengan koperasi dan sektor pesisir. Lowongan tersebut terdiri atas 30.000 posisi manajer Koperasi Merah Putih dan 5.476 posisi pegawai Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh proses rekrutmen akan dilakukan secara terbuka.
Posisi manajer koperasi akan berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, sementara pegawai kampung nelayan berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Pemerintah menyatakan para pelamar nantinya dijanjikan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Nusantara. Skema ini menjadi salah satu instrumen untuk menambah kesempatan kerja formal.
Pendaftaran rekrutmen telah dibuka sejak 15 April 2026 hingga 24 April 2026 melalui situs phtc.panselnas.go.id. Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai bagian dari perluasan lapangan kerja yang sejalan dengan target ekonomi 2027. Dengan kombinasi kebijakan fiskal dan pembukaan lowongan baru, pemerintah berharap penyerapan tenaga kerja dapat meningkat lebih cepat.
